Connect with us

Kabar

Uji Materi Kuatkan Kewenangan Penyidikan Tipikor oleh Kejaksaan 

Published

on

Ketua Komisi Kejaksaan RI Dr. Barita Simanjuntak, S.H., M.H., CFrA. Foto : Ril/Bekawan.com

Bekawan.com – Uji materi terhadap kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan telah beberapa kali dilakukan dan telah diputuskan oleh MK, antara lain, Putusan MK Nomor : 28/PUU-V/2007 tanggal 28 Maret 2008, Putusan MK Nomor : 49/PUU-VIII/2010 tanggal 3 September 2010, Putusan MK Nomor : 16/PUU-X/2012 tanggal 8 Oktober 2012, dan Putusan MK Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 16 Maret 2015.

Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) RI Dr. Barita Simanjuntak, S.H., M.H., CFrA menjelaskan dari 4 Putusan MK tersebut justru memperkuat kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan serta secara tegas dan konsisten Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah mengambil Keputusan bahwa kewenangan Kejaksaan selalu penyidik Tindak Pidana Korupsi adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Komisi Kejaksaan RI melihat terdapat 3 agenda yang penting untuk diwaspadai dibalik uji materi terhadap kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan RI melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

“Yakni dapat mengganggu atau setidaknya mempengaruhi psikologis Kejaksaan yang saat ini tengah gencar melakukan Penyidikan perkara-perkara besar yang melibatkan koruptor kakap dengan kerugian keuangan Negara yang fantastis, kedua hal ini sebagai bentuk perlawanan dalam tanda kutip dari koruptor kakap yang merasa gelisah terhadap peningkatan kemampuan Kejaksaan RI secara signifikan dan profesional dalam mengungkap perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi yang besar dan melibatkan pejabat / swasta / korporasi besar termasuk pengembalian kerugian negara akibat kejahatan terhadap perekonomian negara,” paparnya.

Dan yang ketiga lanjutnya, berpotensi melemahkan Kejaksaan RI secara kelembagaan dengan mereduksi atau menghilangkan kewenangannya dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.

“Bahwa dapat pula dicatat dari hasil survey oleh beberapa lembaga survey yang kredibel dalam kurang lebih satu tahun terakhir Kejaksaan RI telah memperoleh kepercayaan dan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi atas kinerja yang dilakukannya diantara Aparat Penegak Hukum lainnya,” jelas Dr. Barita.

Terbaru, akhir April 2023 hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepercayaan publik atau public trust kepada Kejaksaan RI berada di level tertinggi dengan nilai 80,6 persen.

“Berdasarkan data dan fakta dimaksud Komisi Kejaksaan RI memandang selama ini dalam pelaksanaan wewenang Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan telah dilakukan secara profesional, obyektif, dan transparan,” ungkap Barita dalam siaran pers yang diterima Bekawan.com, Senin (9/5/2023).

Ia mengemukakan Bahwa kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan RI memang seharusnya dipertahankan dan diperkuat karena berdasarkan praktik di negara maju maupun negara berkembang, maka Jaksa (Kejaksaan) jelas mempunyai kewenangan Penyidikan yang mandiri terhadap penanganan Tindak Pidana Korupsi, bahkan termasuk juga kewenangan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Umum lainnya. Bahwa dalam konteks dimaksud dapat dipahami Tingkat kepercayaan public yang demikian tinggi dan stabil dalam kurang lebih satu tahun terakhir utamanya adalah dengan capaian kinerja Kejaksaan di bidang penanganan kasus tindak pidana korupsi kakap dan penerapan penyelesaian perkara dengan paradigma Restoratif Justice yg dilakukan dengan konsisten berhati nurani dan humanis.

 

 

 

 

 

 

Kabar Kampar

DKP Kampar dan Bulog Wilayah Riau Kepri Teken Perjanjian Jual Beli 70 Ton Beras

Published

on

Kadis Ketahanan Pangan Kampar saat meneken kerjasama jual beli 70 Ton beras bersama Pimpinan Wilayah Bulog Riau.

Bekawan.com – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Kampar melakukan perjanjian jual beli komoditi beras 70 Ton sebagai cadangan pangan dengan Kanwil Bulog Riau Kepri, Kamis (11/7/2024).

Kadis Ketahanan Pangan Muhammad menjelaskan latar belakang perjanjian ini sebagai kesiapsiagaan Pemkab Kampar untuk mengantisipasi bencana alam, bencana sosial termasuk kerawanan pangan.

“Seperti diawal tahun lalu, tepatnya Februari-Maret kita dilanda banjir yang luar biasa, namun kita melakukan pembagian beras karena kita punya cadangan waktu itu 50 ton, dan sekarang sudah habis, makanya kita lakukan pernjanjian jual beli lagi untuk mengantisipasi bencana alam, bencana sosial termasuk kerawanan pangan,” papar Muhammad.

Sementara itu Pimpinan Wilayah Bulog Riau dan Kepri Ismed Erlando menyambut baik kunjungan Kadis DKP dan rombongan dalam rangka penandatanganan perjanjian jual beli beras, ia juga menyebut bahwa Bulog akan menyiapkan beras 70 Ton sebagai cadangan pangan untuk Kabupaten Kampar.

Continue Reading

Kabar

Vonis Hakim Rendah dari Tuntutan, Kejari Aceh Upayakan Banding Kasus Korupsi Majelis Adat

Published

on

Jalannya sidang vonis hakim terkait kasus korupsi Majelis Adat Aceh,

Bekawan.com – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Banda Aceh mempertimbangkan untuk melakukan upaya Hukum Banding terkait perkara Korupsi Majelis Adat Aceh Tahun Anggaran 2022 Dan 2023 Dengan Total Pagu Anggaran Rp. 5.600.000.000,- (Lima Milyar Enam Ratus Juta Rupiah).

Hal itu terungkap dari sidang putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA yang dipimpin oleh Teuku Syarafi, SH., MH. selaku Ketua Majelis dengan agenda pembacaan putusan terhadap para terdakwa terdakwa yakni Emi Sukma, Muhammad Zaini dan Sadaruddin yang berlangsung, Jumat (28/6/2024).

Dalam sidang, Hakim memvonis para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama. Sebagaimana dakwaan subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Ayat (2) dan (3) UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 KUHP oleh Hakim.

Teuku Syarafi, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Emi Sukma dengan pidana penjara selama 1 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50 Juta Rupiah dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan Subsidair 3 bulan kurungan.

“Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.586.726.572. Menjatuhkan pidana terhadap Muhammad Zaini dengan pidana penjara selama 1 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50 Juta Rupiah dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan Subsidair 3 bulan kurungan. Menjatuhkan pidana terhadap Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin dengan pidana penjara selama 1 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50 Juta Rupiah, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan Subsidair 3 bulan kurungan dan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar uang pengganti sebesar Rp. 20 Juta Rupiah,” ungkap Hakim.

Putusan Majelis Hakim telah ringan dari pada tuntutan penuntut umum yang menuntut Terdakwa Emi Sukma dengan pidana penjara selama 8 tahun, Muhammad Zaini dan Sadaruddin dituntut JPU 5 tahun, masing-masing masing terdakwa juga didenda Rp. 300 Juta Rupiah dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan (subsidiar) 6 bulan kurungan penjara.

Dalam kasus korupsi Majelis Adat Aceh, Terdakwa Emi Sukma merupakan rekanan dan Muhammad Zaini selaku KPA sedangkan Muhammad Zaini sebagai PPTK, mereka didakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi pada pengadaan buku dan meubelair pada Majelis Adat Aceh yang tersebar di perwakilan MAA Kabupaten/Kota maupun Provinsi dengan total Pagu Anggaran Rp. 5.600.000.000,- (Lima Milyar Enam Ratus Juta Rupiah);

Hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari Inspektorat Aceh, perbuatan para terdakwa telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.651.761.745 berdasarkan LHAPKKN Inspektorat Aceh.

Continue Reading

Kabar

Kejari Banda Aceh Terima Tahap II Perkara Korupsi Pengadaan Lahan Zikir Nurul Arafah

Published

on

JPU Kejaksaan Negeri Banda Aceh saat menerima penyerahan tersangka dan Barang Bukti.

Bekawan.com – Kejari Banda Aceh menerima Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (BB) atas dugaan kasus tindak pidana korupsi Pengadaan Tanah untuk Kebutuhan Lahan Zikir Nurul Arafah Islamic Center Dilokasi Desa Ulee Lheue Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, Kamis (27/6/2024).

Tiga orang tersangka yakni Kades Ulee Lhee berinisial DA, Kasipem Gampong Ulee Lhee berisinial SH dan Kadis PUPR Kota Banda Aceh inisial MY diduga melakukan tindak pidana korupsi Lahan Zikir Nurul Arafah Islamic Center yang bersumber dari APBK Dinas PUPR Kota Banda Aceh Tahun 2018-2019 dengan nilai kerugian lebih dari Rp. 1 Miliar Rupiah.

Penyerahan tersangka dan Barang Bukti tahap II tersebut diterima oleh JPU Kejaksaan Negeri Banda Aceh Putra Masduri, Teddy Lazuardi Syahputra, Muharizal, Sutrisna, Devi Safliana, Yuni Rahayu, Luthfan Al- Kamil dan Alfian.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banda Aceh Suhendri dalam keterangannya mengatakan bahwa tersangka telah ditahan sejak 27 Juni 2024 sampai 16 Juli 2024 di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh.

“Para tersangka ini diduga melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang atas penerimaan dana ganti rugi pada pengadaan tanah untuk Kebutuhan Lahan Zikir Nurul Arafah Islamic Center yang berlokasi di Desa Ulee Lheue Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh Yang Bersumber Dari Dana APBK Dinas Pu Dan Penata Ruang (PUPR) Tahun 2018-2019 telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.008.057.375,” terang Kajari Suhendri. (Sumber : acehstandar.com)

Continue Reading

Trending