Connect with us

Kabar Kampar

IKST Serahkan 5 Aspirasi Anggota DPR RI tentang Transisi Blok Rokan

Published

on

IKST Riau bersilahturahmi dengan  Anggota DPR RI Komisi VII Abdul Wahid.

Bekawan.com – Ikatan Keluarga Sungai Tapung (IKST) Riau bersilahturahmi dengan Abdul Wahid, Anggota DPR RI Komisi VII yang membidangi Energi, Lingkungan di Pekanbaru.
Hadir dalam diskusi tersebut Ketua Umum IKST Sapaat didampingi beberapa pengurus antara lain Ustad Syaifuddin Yuliar, Putra Sukma, M. Rifki, Asrori, dan M. Dinil.

“Kita membahas sekitar aspirasi yang masuk dari masyarakat dan pengurus tentang transisi Blok Rokan di Wilayah Sungai Tapung,” papar Sapaat.

Ia memaparkan di wilayah sungai Tapung yang masuk Kabupaten Kampar, operasional Rokan Blok ada di Tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Tapung, Kecamatan Tapung Hulu dan Kecamatan Tapung Hilir dengan perkiraan produksi Minyak Bumi hari ini setara sekitar hampir 20 % dari Produksi minyak bumi Blok Rokan di Riau saat ini secara keseluruhan.

Dalam pertemuan ini IKST juga menitipkan 5 aspirasi masyarakat ke Abdul Wahid untuk disampaikan ke Pertamina Hulu Rokan antara lain, pertama memberikan kesempatan kepada BUMD Migas Kampar (PT. Bumi Kampar Sarana Energi) dan Pengusaha Tempatan di Wilayah Sungai Tapung untuk diberikan prioritas dan previlage agar dapat menjadi mitra dlm kegiatan operasi Blok Rokan di Wilayah Sungai Tapung.

Kedua, dapat memperkerjakan Sumber Daya Manusia Tempatan di Ring 1 baik di Pertamina Hulu Rokan atau Bisnis Partner yang operationalnya di Wilayah Sungai Tapung. Dan proses recruitment berjalan transparan.

Ketiga, pelaksanaan CSR yg memprioritaskan kebutuhan masyarakat Ring 1 penghasil migas baik untuk program Pendidikan, kesehatan, UMKM, Training bagi Pemuda serta bentuk people development lainnya.

“Keempat, mendirikan Sekolah Vocation yang berbasiskan Migas dan dapat ke depan dikembangkan menjadi Pusat Training Migas Pertamina secara Nasional dan kelima menerapkan program Lokal Bisnis Development atau pengembangan Entrepreneur / Koperasi / Pengusaha Tempatan dengan melakukan pelelangan terbatas proyek dgn dibatasi per Kecamatan yang selama ini juga sdh diterapkan oleh operator sebelumnya,” ungkap Sapaat.

Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Wahid berujar akan memperjuangkan aspirasi dari masyarkat Tapung ini ke pihak Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang juga menjadi mitra Komisi VII DPR RI.

“Kita harapkan beberapa point penting dari diskusi hari ini dapat dikembangkan dan di kemas rapi ke depannya untuk menjadi bahan komunikasi pendalaman lanjutan beliau ke pihak Pertamina Hulu Rokan khusus untuk aspirasi dari IKST,” pungkas Wahid.

Ia juga mengharapkan KKKS lain yang juga berkegiatan operasional di Tapung yaitu PT. Bumi Siak Pusako (BSP), PT. SPR Langgak, PT. PHE Siak, PT. Texcal terus dapat bersinergi dengan masyarakat dan Stakeholder setempat guna mencapai kegiatan operasional dan efisien, aman dan mencapai target tahunan.

“Disisi lain Pemkab Kampar akan mendapatkan bagi Hasil Migas dari kegiatan KKKS sesuai UU Perimbangan Keuangan Pusat dan masuk sebagai Dana Bagi Hasil (DBH) Migas ke dalam APBD Kampar setiap Tahunnya,” tutup Sapaat.

Secara terpisah Tokoh Masyarakat Tapung yang juga Ketua MKA Lembaga Adat Melayu Kenegerian Tapung (LAKTA) Zulfahmi menyambut baik kegiatan operasional Pertamina Hulu Rokan dan KKKS lainnya di Wilayah Sungai Tapung.

“Namun demikian kami berharap kiranya di mana bumi di pijak di situ langit dijunjung dan dimana air disauh disitu ranting dipatahkan. Tentunya kami berharap jg agar anak kemanakan kami kami kiranya dapat diberi peran dalam kegiatan operasional pertamina hulu rokan ini , agar kami tidak menjadi penonton di tanah kelahirannya sendiri,” tutupnya.

Continue Reading

Kabar Kampar

Realisasi Pajak Daerah Kampar Meningkat Tajam Tahun 2025

Published

on

Aplikasi SAPA HATI jadi andalan terbaru Bapenda Kampar dalam meningkatkan PAD dari sektor Pajak.

Bekawan.com – Realisasi pajak daerah Kabupaten Kampar meningkat drastis di tahun 2025, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, peningkatannya mencapai 102, 95 persen. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Zamhur, ST, MM melalui Kabid Pendataan dan Pendaftaran Zamzul Azmi, SE, MM saat dijumpai diruang kerjanya, Rabu (22/4/2026).

“Tahun 2021 realisasi hasil pajak daerah diangka Rp.146,1 Miliar, di tahun 2022 Rp.142,3 Miliar, tahun 2023 Rp.153,8 Miliar, tahun 2024 Rp.155,2 Miliar, sedangkan di tahun 2025 mencapai 303,6 Miliar rupiah,” ungkap Zamzul.

Ia mengakui bahwa terdapat realisasi peningkatan penerimaan pada beberapa jenis penerimaan, serta ada penurunan disisi lainnya, baginya penurunan ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Bapenda dalam mengoptimalkan penerimaan di tahun berikutnya.

“Sesuai arahan Pimpinan, beliau selalu menyampaikan agar intens dan optimal dalam tata kelola pemungutan pajak daerah, karena merupakan salah satu ruang fiskal dalam menunjang penerimaan daerah untuk menunjang kegiatan pembangunan di Kabupaten Kampar,” jelas Zamzul.

Kabid Zamzul Azmi.

Untuk itu, lanjutnya Bapenda Kampar terus berupaya melakukan tugasnya secara optimal sesuai dengan sumber daya yang ada dalam tata kelola pemungutan pajak daerah, “barangkali ada potensi yang belum optimal, maka akan terus dimaksimalkan, melalui seluruh bidang maupun bersinergi dengan OPD pengelola PAD dalam rangka pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Ia juga memaparkan, pemungutan objek pajak tentu berdasarkan aturan yang berlaku tidak bisa dilakukan tanpa ada aturan yang jelas, “seperti di tahun 2021 dan 2022, ada sektor hiburan, yakni wahana air maupun Water Park yang belum bisa dilakukan pemungutan, berdasarkan informasi yang kami dapat dari pihak Kementerian Keuangan RI di tahun 2021 bulan Januari melalui teleconference yang menyebutkan bahwa wahana air dan Water Park tidak termasuk objek hiburan, sehingga tidak dilakukan pemungutan,” jelasnya.

Setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 2022, barulah Wahana air maupun Water Park masuk kategori Pajak Hiburan, sekarang namanya Pajak Barang Jasa tertentu, didalamnya ada sektor makanan dan minuman (dulu restoran,red), perhotelan, parkir, tenaga listrik dan hiburan (Wahana air maupun water park masuk di hiburan,red).

Setelah adanya aturan yang jelas, penerimaan daerah dari sektor pajak hiburan selalu mengalami peningkatan di Kabupaten Kampar, dari 2024 diangka Rp. 495.020.562 meningkat menjadi Rp. 578.065.159 di tahun 2025.

Ia juga menegaskan bahwa Bapenda Kampar selalu menjadikan kritikan dan masukan sebagai pelecut semangat dalam mengoptimalkan dan menggali potensi pajak, “semua upaya terus dilakukan Pemda melalui Bapenda mulai dari intensifikasi, ekstensifikasi, sosialisasi sesuai regulasi dan uji petik ke masing masing objek pajak yang ada di Kabupaten Kampar, termasuk memudahkan para wajib pajak dalam mengurus kewajiban perpajakan, termasuk membentuk 5 UPT Bapenda yang tersebar di wilayah Kampar.

“Dengan keberadaan UPT Bapenda ini, maka dapat memperpendek jarak, dan mempermudah wajib pajak untuk tidak harus datang ke kantor Bapenda di Bangkinang, namun cukup melalui UPT Bapenda yang ada masing-masing wilayah UPT. Kemudian kemudahan lainnya dengan adanya aplikasi “SAPA HATI” yang merupakan program inovasi dari Kepala Bapenda Kampar, Bapak Zamhur untuk mendukung dan menunjang kemudahan pelayanan pajak daerah di Kabupaten Kampar” pungkasnya.

Continue Reading

Kabar Kampar

Jadi Narsum Dialog Hari Kartini, Ini yang Disampaikan Wabup Misharti 

Published

on

Bekawan.com – Mengangkat tema “Semangat Kartini Inspirasi Lintas Generasi”, Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti menjadi Narasumber di acara dialog interaktif di luar studio dalam rangka memperingati Hari Kartini tahun 2026.

Acara tersebut terselenggara berkat kerja sama antara Radio Republik Indonesia (RRI) dan Universitas Pahlawan Bangkinang, Selasa (21/4/2026) pagi ini dilaksanakan di kampus Universitas Pahlawan (UP) Bangkinang dan dihadiri oleh mahasiswa, akademisi, serta masyarakat umum.

Dalam dialog tersebut, Misharti menekankan bahwa perempuan masa kini memiliki ruang yang luas untuk berkontribusi di berbagai bidang. Menurutnya, perempuan dapat memainkan peran sesuai dengan bakat, minat, dan potensi yang dimiliki.

“Zaman sekarang, bagaimana kita sebagai wanita memainkan peran sesuai dengan talenta dan kesukaan kita. Perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkarya,” ujarnya.

Ia juga menyoroti bahwa perempuan memiliki tanggung jawab ganda yang tidak ringan. Selain berkiprah di ranah publik, perempuan juga memiliki peran penting dalam keluarga.

“Seorang perempuan adalah ibu bagi anak-anaknya dan istri bagi suaminya. Peran ini harus dijalankan dengan seimbang, sehingga perempuan mampu menjadi inspirasi di lingkungan keluarga maupun masyarakat,” tambahnya.

Dialog interaktif ini diharapkan mampu menjadi wadah berbagi inspirasi serta memperkuat semangat perjuangan Kartini bagi generasi muda, khususnya perempuan, agar terus berdaya, mandiri, dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara.

Continue Reading

Kabar Kampar

Gandeng BPKP Demi Optimalkan PAD dan Perbaikan Tata Kelola Keuangan Daerah 

Published

on

Bekawan.com – Bupati Kampar, Ahmad Yuzar menggelar pertemuan strategis dengan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau, Dr. Evenri Sihombing, beserta jajaran di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Bupati Kampar, Selasa (21/4/2026).

Audiensi ini dilakukan guna membahas percepatan Tindak Lanjut Laporan Eksekutif Daerah serta merumuskan langkah-langkah konkret dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar.

Dalam arahannya, Ahmad Yuzar menekankan bahwa kehadiran BPKP sangat krusial sebagai mitra pengawasan demi menjamin tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. “Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi laporan eksekutif agar administrasi daerah semakin akuntabel,” tegasnya di hadapan jajaran kepala dinas.

Selain perbaikan administrasi, fokus utama pertemuan tersebut adalah penggalian potensi PAD. Ahmad Yuzar menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil untuk melakukan inovasi dalam memungut pajak dan retribusi daerah secara efektif dan efisien.

Kepala BPKP Riau, Dr. Evenri Sihombing, menyambut baik langkah proaktif Pemkab Kampar. Ia menyatakan kesiapan BPKP dalam memberikan asistensi dan pengawalan agar target peningkatan PAD dapat tercapai tanpa menabrak regulasi yang berlaku.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh pejabat teras Pemkab Kampar, mulai dari Asisten II, Inspektur, hingga 22 kepala dinas beserta perwakilannya dan badan terkait, termasuk Kepala BAPPEDA, BPKAD, BAPENDA. Kehadiran seluruh elemen pimpinan ini menunjukkan keseriusan Pemkab Kampar dalam membenahi sektor keuangan dan pembangunan daerah secara menyeluruh untuk masa sekarang dan mendatang.

Diakhir arahan Bupati mengingat kembali kepada seluruh kepala OPD “Saya ingatkan kembali kepada seluruh Kepala OPD, tujuan kita meningkatkan PAD dan memperbaiki laporan daerah ini hanya satu yakni, agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat. Jika pendapatan daerah sehat, kita punya ruang lebih luas untuk membangun infrastruktur, meningkatkan fasilitas kesehatan, dan memperbaiki pendidikan,” pungkas Bupati Ahmad Yuzar.

Continue Reading

Trending