Connect with us

Kabar

Gubri Hadiri Rakornas Pengamanan Perbatasan Negara 2020

Published

on

Bekawan.com – Gubernur Riau, Syamsuar hari ini, Rabu (11/3/2020) menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengamanan Perbatasan Negara (Pamtas) Tahun 2020. Selain Gubri yang didampingi Plt. Karo Administarsi Pimpinan Pemprov. Riau Wira Haryoko, dan Kepala Badan Provinsi Riau, Erisman Yahya, juga diikuti sejumlah prjabat dari daerah perbatasan di Riau, yaitu pemerintah kabupaten Bengkalis, Kepukauan Meranti, Rokan Hilir, Indragiri Hilir, dan Kota Dumai.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Pullman Central Park Podomoro City, Jakarta Barat oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) itu membas terkait penguatan sistem tata kelola perbatasan negara, khususnya dalam pengelolaan batas wilayah negara dan lintas batas negara guna melakukan langkah-langkah sistematis dan komprehensif dalam mewujudkan sistem pengamanan perbatasan terpadu (integrated border security System).

BNPP sudah menginventarisir daerah-daerah di indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Ada 782 kecamatan di 54 kabupaten dan kota yang tersebar di 15 ptovonsi. Di Provinsi Riau, terdapat beberapa kecamatan di empat kabupaten/kota, yaitu Rokan Hilir, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir dan Kota Dumai.

Menteri Dalam Negeri yang juga selaku Kepaa BNPP, Tito Karnavian menyebutkan, dari jumlah kecamatan yang berada di wilayah perbatasan negara tersebut, pemerintah pusatvmelalui BNPP selaku kordinator yang mengurusi masalah perbatasan, sudah menentukan dari jumlah itu hanya sebanyak 222 kecamatan di Indonesia yang menjadi prioritas untuk segera dibenahi dan dilakukan pembangunan di semua sektor secara bertahap hingga tahun 2024 atau berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo – Ma’ruf Amin.

Berdasarkan data dari BNPP, antara lain Kecamatan di Riau yang masuk dalam prioritas pengelolaan kawasan perbatasan yaitu, Bengkakis, Bantan, Ruoat, Rupat Utara, Bandar Laksamana, Pasir Limau Kapas, Sinaboi, Ragsang, Rangsang Barat, Rangsang Pesisir, dan Pulau Merbau.

” Kenapa hanya 222 kecamatan yang menjadi prioritas? Bagaimana dengan yang lain. Karena ada beberapa faktor, tidak mungkin semuanya dibangun secara serempak dalam 4 tahun ini karena melihat ketersediaan anggaran. Jumlah itu berdasarkan hasil identifikasi tim yang sudah melakukan kerja selama dua bulan ini melihat keondisi dan persoalan yang terjadi, dan segera mendapatkan perhatian dan pembenahan,” ungkap Tito saat memberikan paparan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengamanan Perbatasan Negara (Pamtas) Tahun 2020

Dari jumlah kecamatan yang menjadi prioritas itu lanjut Mendagri, dibagi menjadi tiga kelomlok berdasarkan koridor pengembangan wikayah yang tercatum dalam RPJMN 2020-2024. Pertama sebut Tito adalah koridor pertumbuhan yang berjumlah 78 kecamatan, yaitu daerah yang menjadi pertumbuhan baru untuk memacu emonomi nasional melalui percepatan pengembangan kawasan pertumbuhan.

Kedua sambungnya adalah koridor pemerataan pembangunan berjumkah 98 kecamatan lokasi prioritas. Berorientasi untuk pemenuhuna pelayanan dasar yang lebih merata. Karena memang daerah ini terbelakang dan jauh ketertinggalan dari daerah lain yang sudah lebih maju

Ketiga kata Tito lagi yaitu, di luar koridor pertumbuhan dan pemerataan. Koridor yang berjummah 46 kecamatan ini dinamakan daerah strategis secara geografis, politik, ekonomi, dan lainnya. Sehingga perlu mendapatkan intervensi, karena posisinya sebagai kawasan perbatasan negara.

” Kita ingin di 222 kecamatan ini terjadi pembangunan. Apa alasanya titik pembangunanya di letakkan di kecamatan, kenapa tidak di kabapaten. Karena kita ingin pertumbuhan ekonomi itu tidak terkonsentrasi di kota, tetapi kecamatan juga tumbuh dengan baik,” terang mantan Kapolri itu.

Mengenai pembiayaan untuk pembangunan di 222 kecamatan tersebut tambah Tito, tentu saja sering anggaran dan sinergi dengan kementerian/lembaga terkait dan pemeritah provinsi serta kabuoaten/kota. Karena yang akan dilakukan bukan hanya pembangunan insfrakstruktur, tetapi juga ekonomi, sumber daya manusia, pembinaan terhadap sekaligus dukungan terhadap usaha masyarakat setempat dan lain sebagainya.

” Kita sudah identifikasi misalnya di kecamatan ini apa yang ingin dibangun. Inventarisir berapa biayanya. Siapa yang mengerjakan. Masalah koperasi tentu Kementerian Koperasi dan UKM, perikanan Kementerian KKP, begitu juga masalah pertanian dan seterusnya. Kemudian dari Pemda Provinsi dan Kabupaten/kota menyumbang dan membangun apa, sehingga bisa terbangun di semua bidang,” jelas Tito seraya menambahkan teknis dari pembangunan di 222 kecamatan prioritas ini akan dimatangjan lagi pada pertemuan lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang berada di perbatasan negara. (Az)

Continue Reading

Kabar Kampar

Kepala Bapenda Kampar Zamhur Pimpin Rapat Percepatan Penerimaan PAD

Published

on

Kepala Bapenda Zamhur saat memimpin rapat percepatan penerimaan PAD Kabupaten Kampar.

Bekawan.com – Pemkab Kampar melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tengah menyusun kajian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga masing-masing OPD memiliki terget berdasarkan potensi yang ada. Hal itu diungkapkan Kepala Bapenda Kampar Zamhur, ST, MM dalam rapat Percepatan Penerimaan PAD kabupaten Kampar yang berlangsung di Aula Bapenda, Selasa (8/9/2026) siang.

“Pemkab Kampar melalui Bapenda sedang menginisiasi sebuah kajian bagaimana potensi daerah kita tergarap maksimal dan masing-masing OPD memiliki terget berdasarkan potensi yang ada, jadi kita bikin kajian itu baik dari sisi retribusi maupun pajak daerah,” papar Zamhur.

Dengan kajian potensi ini, Kepala Bapenda menyebut akan ada perubahan metode dalam menentukan jumlah target PAD masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setiap tahunnya.

“Jika selama ini kita selalu berdasarkan realisasi tahun sebelumnya, jika tercapai target di tahun sebelumnya, maka tahun ini di tingkatkan, jika tidak tercapai, lalu diturunkan tergetnya, kedepan tidak seperti itu lagi. Ketika kita sudah tahu potensi pajak dan retribusi daerah, tercapai atau tidak hanya satu satu indikator, ada indikator utama yaitu potensi pajak dan retribusi daerah,” papar Zamhur didepan perwakilan OPD Penghasil PAD.

Sejumlah perwakilan OPD saat mengikuti rapat yang dipimpin Kepala Bapenda Kampar.

Langkah ini, lanjut Zamhur juga akan berdampak terhadap penilaian kemampuan kepala OPD dalam memimpin instansinya. Bahwa khusus bagi OPD penghasil PAD akan sangat mudah menentukan apakah Kepala OPD tersebut berhasil atau tidak memimpin instansinya.

“Salah satunya indikatornya adalah keberhasilan merealisasikan target yang tetapkan, Bapenda Kampar juga telah memastikan bahwa saat ini target yang diberikan ke masing-masing OPD sesuai dengan potensi yang ada. Sehingga apabila tercapai, itu ada prestasi bagi kepala OPD, namun jika tidak tercapai ini tentu akan ada evaluasi dari pimpinan, karena kita telah menetapkan sesuai potensi yang ada sesuai dengan ketentuan yang ada,” pungkasnya.

Dalam acara tersebut masing-masing OPD juga memaparkan persentase target yang telah dicapai hingga peluang peningkatan PAD, mulai dari penyewaan Billboard di Diskominfo Kampar, Tenaga Kerja Asing (TKA) hingga memaksimalkan potensi wisata di Kawasan Danau Rusa.

Continue Reading

Kabar Kampar

Terpilih Aklamasi, Sekda Ardi Mardiansyah Pimpin Korpri Kampar

Published

on

Sekda Kampar Ardi Mardiansyah.

Bekawan.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Dr. Ardi Mardiansyah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Korpri Kabupaten Kampar periode masa sisa 2025 – 2030 dalam Muskablub Korpri Kabupaten Kampar di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Kampar, Rabu (2/9/2026). Ia mendapat dukungan dari seluruh unsur Korpri kecamatan, OPD serta pengurus Korpri Kabupaten Kampar setelah ketua Korpri sebelumnya Refizal mengundurkan diri.

Bupati menyampaikan ucapan selamat kepada Ardi Mardiansyah. Ia menilai, secara ex officio Sekda memang memiliki posisi strategis dalam kepengurusan Korpri dan diyakini mampu membawa organisasi tersebut menjadi lebih aktif serta memberikan manfaat nyata bagi anggotanya.

“Kami yakin Pak Sekda dapat membawa Korpri bekerja secara profesional, menjadi tempat mengadu dan tempat bernaung bagi seluruh ASN dan PPPK. Rangkul semuanya, jangan ada yang merasa ditinggalkan. Mari kita besarkan rumah kita bersama ini,” tegasnya.

Ia meminta kepengurusan segera disusun dengan melibatkan seluruh unsur, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan program kerja yang menyentuh kebutuhan anggota.

“Segera susun kepengurusan dan program kerja. Setelah itu kita lakukan pelantikan. Saya berharap Korpri ke depan semakin aktif, semakin besar manfaatnya dan kegiatan-kegiatannya dapat dirasakan langsung oleh anggota,” katanya.

Di balik harapannya terhadap masa depan Korpri, Ahmad Yuzar juga memberikan perhatian khusus terhadap para ASN yang memasuki masa purnabakti.

Ia mengapresiasi kepengurusan sebelumnya di bawah Ketua Korpri Refizal yang telah menghidupkan berbagai kegiatan, termasuk pemberian penghargaan, santunan dan kepedulian terhadap sesama anggota.

Menurutnya, kegiatan tersebut perlu dilanjutkan secara berkala. Sebab, setiap hari selalu ada ASN yang mengakhiri masa tugasnya setelah puluhan tahun mengabdikan diri untuk negara dan masyarakat.

“Kegiatan seperti penghargaan, santunan dan kepedulian terhadap sesama ini harus terus dilanjutkan. Bahkan kalau bisa dilakukan secara berkala, karena setiap hari ada ASN yang memasuki masa pensiun,” ujarnya.

Continue Reading

Kabar Kampar

Ekspos Kejari Kampar: Perkara Dugaan Manipulasi Hasil Pemeriksaan di Inspektorat hingga Lanjutan KUR BRI

Published

on

Kajari Kampar didampingi)Ara Kasi saat ekspos Kinerja Kejari Kampar.

Bekawan.com – Kepala Kejaksaan Negeri Kampar memimpin ekspos Capaian kinerja selama Tahun 2026 yang digelar Rabu (2/9/2026) sore. Sejumlah perkara diungkapkan Kajari didampingi Para Kasi di instansinya, mulai dari Perkara KUR BRI hingga perkara dugaan manipulasi hasil pemeriksaan keuangan di Inspektorat Kampar.

“Di tahun 2026 kita lakukan 2 sprin penyidikan, pertama dugaan tindak pidana korupsi manipulasi pelaporan hasil pemeriksaan keuangan di Inspektorat Pemkab Kampar, dan saat ini kita dalam penyelesaian perkara KUR BRI, ditahap pertama kita telah sidangkan KUR dengan terdakwa AH cs, sebagian besar sudah inkrah, dan masih ada yang upaya hukum, akan kita selesaikan,” papar Kajari.

Kajari Kampar Dwianto Prihartono, SH, MH juga memaparkan bahwa dari kasus KUR BRI, pihaknya berhasil melakukan penyelamatan sebesar Rp. 331 juta rupiah, dan uang pengganti sebanyak Rp. 190 juta rupiah.

Namun ditanya lebih jauh terkait manipulasi laporan keuangan di Inspektorat, Kajari Kampar belum berkenan menjelaskan lebih jauh, hanya menyebut dugaan manipulasi terjadi di tahun 2025.

“Mungkin sekarang, hanya itu dulu informasi yang kami berikan. itu (perkara) di tahun 2025,” ungkap Kajari.

Selain dua kasus diatas, Kajari juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai kegiatan dari bidang-bidang yang ada di instansinya, mulai dari legal asisten, LO maupun tindakan hukum lain sebanyak 4 kegiatan yaitu dengan Bapenda, termasuk pelayanan hukum lain, seperti layanan hukum gratis sebanyak 10 kegiatan serta 3 kegiatan MoU.

“Sedangkan untuk penyelamatan pemulihan keuangan negara sebesar sekitar Rp. 754 Juta rupiah,” papar Kajari.

Continue Reading

Trending