Kabar
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Riau Dorong Perda Pesantren Disahkan
Bekawan.com – Fraksi PDI Perjuangan Provinsi riau mendorong percepatan pembahasan tentang Perda Pesantren yang di inisiatifkan DPRD Provinsi Riau pada rapat Kerja BP2D terkait Ranperda tentang Penyelenggaraan Pesantren yang dilaksanakan diruang rapat BAPEMPERDA DPRD Provinsi Riau, Senin (29/6/2020).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua BAPEMPERDA DPRD Prov Riau Ma’mun Solikhin S.Ag, yang diikuti oleh Kanwil Kementerian Agama Prov Riau Drs.H.Fairus.Ma
Anggota BAPEMPERDA DPRD Prov. Riau, Ketua Fraksi PDI Perjuangan H. Syafaruddin Poti, SH, Agung Nugroho, Ade hartati , Sulastri dan Kosim, Staff Ahli BAPEMPERDA DPRD Prov. Riau, dan Staf Ahli Komisi IV DPRD Prov. Riau.
Kegiatan proses jalannya rapat tersebut, bahwa Ranperda Penyelenggaraan Pesantren ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. Hingga Saat ini Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Agama sebagai Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren belum terbit.
Selanjutnya, Bahwa Substantif Materi di dalam Ranperda Penyelenggaraan Pesantren ini belum mencakup materi yang komprehensif. Dan belum mencakup unsur penyelenggaraan Pesantren. Terkait substansi Ranperda harus memperhatikan Kewenangan Daerah Provinsi. Ranperda ini diharapkan dapat menjadi dasar hukum agar Pemerintahan Daerah dapat memberi bantuan kepada Pesantren.
Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren terdapat 8 Pasal yang mengharuskan diterbitkannya Peraturan Menteri dan 2 Peraturan Presiden. Terkait dengan pendelegasian Undang Undang tentang Pesantren kepada Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri agama harus diklasifikasikan berdasarkan kewenangan yang mana menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi yang akan diatur didalam materi muatan ranperda penyelenggaraan pesantren untuk memperkaya materi muatannya.
Usai kegiatan tersebut, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Riau H. Syafaruddin Poti, SH saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa Fraksi PDI Perjuangan sangat mendorong Perda Pesantren ini segera dibahas, karena ini sudah lama dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren yang belum terbit, yang isinya mengacu pada dunia pendidikan Non Formal terhadap tuah ibah atau Bansos melalui bantuan Provinsi Riau, Ujar Syafaruddin Poti.
“Kita sangat berharap agar Perda ini cepat dilaksanakan, dengan konsultasi dengan Kemenag untuk mengesah pembahasan Perda Pesantren yang diambil oleh Inisiatif DPRD Riau, hendaknya juga dapat dilakukan Perbaikan dan Penyesuaian Naskah Akademik dan Draft Ranperda dengan melibatkan Tim dari Kanwil Kementerian Agama Prov. Riau ,” tutupnya.
Sementara itu Ketua BAPEMPERDA DPRD Riau Ma’mun Solikhin S.Ag, membenarkan “Alhamdulillah rapat berjalan dengan baik beserta Kanwil Kementrian Agama Riau, dan kita akan melalui setiap tahapan-tahapan untuk pengesahan ini, dan semoga berjalan dengan baik”, ungkap Ma’mun Solikhin.
Menanggapi Hal tersebut, Kanwil Kementrian Agama Provinsi Riau Drs. H. Fairus, Ma menyampaikan Bahwa Ranperda tersebut harus dilanjutkan walau belum ada turunan dari UU no.18 tahun 2019 tentang pesantren.
“Namun demikian kita harus terus mengacu pada UU tersebut, kemudian kalau bisa naskah akademiknya harus lebih lengkap dan rinci juga konsep ranperdanya, kami usulkan tadi supaya tenaga ahlinya selain dari UIN juga harus ada dari praktisi pondok pesantren, dan juga harus ada dari unsur pemerintah dalam hal ini dari kanwil kemenag riau”, tuturnya.
“kami yakin dengan perda ini maka santri-santri kita dan pondok pesantren akan lebih mendapat keadilan, kami sangat mengapresiasi hak inisiatif dari kawan-kawan di DPRD, kami ucapkan terimakasih yang tinggi atas inisiatif mereka semoga Allah menbalas dengan pahala yg besar dan kawan-kawan selalu sukses,” tutupnya.
Bekawan.com – Rumah adat Lontiok atau Rumah Pancalang yang kini kian langka di Kabupaten Kampar, perlahan mulai dibangkitkan kembali. Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai (UP) membangun Museum Sejarah dan Budaya khusus Rumah Lontiok di kawasan Kebun Raya Universitas Pahlawan, Jalan Datuk Seribu Garang, Bangkinang.
Langkah ini menjadi upaya konkret menyelamatkan warisan arsitektur tradisional Kampar yang hampir punah tergerus modernisasi.
Rektor Universitas Pahlawan, Prof. Dr. Amir Luthfi Dt. Bandaro Sati, mengatakan museum tersebut akan terdiri dari dua unit bangunan Rumah Lontiok asli. Pembangunan satu unit pertama saat ini dilaporkan hampir rampung, dan akan disusul satu unit lagi di sampingnya.
“Ini bukan sekadar bangunan. Ini adalah identitas. Kami ingin mahasiswa dan masyarakat Kampar tidak lupa dengan akar budayanya sendiri. Rumah Lontiok adalah filosofi hidup orang Kampar,” ujar Prof. Amir Luthfi saat dikonfirmasi, Senin (27/10/2026).
Ia menjelaskan, pemilihan lokasi di dalam kawasan Taman Kebun Raya bukan tanpa alasan. Selain sebagai ruang edukasi, museum ini nantinya akan menjadi laboratorium hidup bagi mahasiswa dan destinasi wisata edukasi budaya baru di Bangkinang.
Selama ini, Rumah Lontiok yang beratapkan ijuk dan berbentuk perahu dengan ujung lancip ke atas itu sudah sangat sulit ditemukan di perkampungan Kampar. Padahal, rumah ini memiliki nilai sejarah tinggi sebagai simbol status sosial dan kearifan lokal masyarakat Kampar tempo dulu.
Dengan adanya museum ini, UP berharap generasi muda tidak hanya mengenal Rumah Lontiok dari buku pelajaran, tetapi bisa melihat, menyentuh, dan mempelajari langsung konstruksi serta makna filosofis di balik setiap sudut rumah adat tersebut. (Sumber : FB. Univ.pahlawan) *dikembangkan menggunakan Meta AI
Bekawan.com— Satlantas Polres Kampar bersama UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang (Samsat) dan sejumlah instansi terkait menggelar pemeriksaan kendaraan bermotor atau ramp check di Simpang Panca Salo, Selasa (27/10/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari Operasi Patuh Lancang Kuning 2026 untuk meningkatkan keselamatan berkendara dan kepatuhan administrasi kendaraan bermotor.
Kegiatan tersebut melibatkan Dinas Kesehatan Kampar, Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar, Dinas Perhubungan Kampar, serta Jasa Raharja. Pemeriksaan dilakukan sesuai kewenangan masing-masing instansi, meliputi aspek keselamatan kendaraan dan kelengkapan administrasi.
Operasi Patuh Lancang Kuning 2026 berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026. Pelaksanaannya mengedepankan edukasi dan pendekatan humanis, disertai penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.
Kasat Lantas Polres Kampar, AKP Wulan Afdhalia Ramdhani, S.Tr.K., S.I.K., mengatakan operasi tersebut tidak semata-mata berorientasi pada penindakan, tetapi juga mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengutamakan keselamatan di jalan raya.
“Keselamatan bukan hanya tanggung jawab petugas kepolisian, tetapi tanggung jawab bersama seluruh pengguna jalan. Karena itu, edukasi dan pendekatan humanis menjadi bagian penting untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas,” ujar Wulan.
Ia mengimbau masyarakat agar mematuhi rambu lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan, membawa dokumen kendaraan yang dipersyaratkan, serta memastikan kendaraan dalam kondisi laik jalan.
Sementara itu, Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang, Ade Syaputra, S.E., M.Si., mengatakan keterlibatan Samsat dalam kegiatan tersebut merupakan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya tertib administrasi kendaraan bermotor.
Menurut Ade, kepatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan merupakan bagian dari tanggung jawab pemilik kendaraan. Sinergi dengan kepolisian dan instansi terkait juga diharapkan dapat memperluas edukasi mengenai pelayanan dan kewajiban administrasi kendaraan.
Melalui kegiatan ini, Satlantas Polres Kampar bersama UPT Samsat Bangkinang berharap masyarakat semakin disiplin dalam berlalu lintas, menjaga kelayakan kendaraan, dan memenuhi kewajiban administrasi. Upaya tersebut diharapkan mendukung terciptanya lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar di Kabupaten Kampar.
Bekawan.com – Pemerintah Kabupaten Kampar memperkuat armada penyelamatan. Bupati Kampar Ahmad Yuzar menyerahkan satu unit mobil rescue baru dan sejumlah sepeda motor kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) untuk mempercepat penanganan kegawatdaruratan di wilayah Kampar.
Penyerahan dilakukan secara simbolis usai apel rutin Senin pagi di Lapangan Upacara Kantor Bupati Kampar. Mobil rescue tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas Damkar Kampar, Yuricho Efril, Senin (26/10/2026).
Kepala Dinas Damkar Yuricho Efril bersama Bupati melihat unit Kenderaan untuk operasional.
Bupati Ahmad Yuzar mengatakan, penambahan armada ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan fasilitas operasional dan keselamatan masyarakat.
Ia menginstruksikan jajaran Damkar untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan memangkas waktu respons (response time) saat menerima laporan dari masyarakat.
“Koordinasi lintas sektor harus diperkuat. Fasilitas ini harus dirawat dengan baik dan digunakan secara optimal. Masyarakat harus merasakan kehadiran pemerintah melalui pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan prima,” ujar Ahmad Yuzar dalam amanatnya.
Menurutnya, keberadaan mobil rescue baru ini diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi personel Damkar di lapangan dalam menjalankan tugas penyelamatan dan penanggulangan bencana.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Dr. Ardi Mardiansyah, serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kampar.
-
Kabar8 tahun agoTumpukan Uang dalam Kardus Hasil Korupsi
-
Karya Kawan4 tahun agoPermasalahan Menggunakan Media Pembelajaran Di Sekolah Dasar
-
Kabar Asik8 tahun agoTernyata Ini Filosofi Warna Seragam SD, SMP hingga SMA
-
Kabar Kampar7 tahun agoTanpa Penolakan Warga, Tim Gugus Covid Kampar Makamkan PDP Covid-19 di Gunung Sahilan
-
Kabar Asik7 tahun agoMunculnya Puluhan Ikan monster penghuni Sungai Kampar Hebohkan Warga
-
Kabar Asik11 bulan agoWarga di Kampar Tangkap Ikan Tapah Seberat 85 Kilogram
-
Kabar Asik7 tahun agoBazar MTQ Ke XXXVIII Riau Digelar Di Atas Jembatan WFC Bangkinang
-
Kabar Kampar8 tahun agoBersolek, Objek Wisata Danau Rusa Jadi Primadona