Connect with us

Kabar Kampar

Buka Rapat Monev Pemberantasan Korupsi, Bupati Catur : Saya Harap Realisasi Inventaris Aset Tercapai 2024

Published

on

Bupati Catur Sugeng Susanto, SH, MH Datuok Ghajo Batuah. Foto : Bekawan.com

Bekawan.com – Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto membuka sekaligus mengikuti Rapat Monitoring dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Area Manajemen Aset Daerah yang ditaja Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI). Rapat Monitoring yang diselenggarakan KPK-RI tersebut dipusatkan di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Kampar, Selasa (22/3/2022)

Hadir mendampingi Bupati Kampar diantaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Drs. Yusri, para asisten, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar dan PIC MCP Kabupaten Kampar, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Koordinasi, Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK RI Arif Nurcahyo, Yuli Kamaliyah, Meri Putri Abadi, Yuni dan Suryadi.

Dalam sambutannya Catur Sugeng Susanto menyampaikan sesuai dengan surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) nomor B/1580/ksp.00/70-72/03/2022 Tanggal 15 Maret 2022 perihal rapat monitoring dan evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi area manajemen aset daerah, maka Pemerintah daerah melaksanakan sekaligus menfasilitasi rapat tersebut.

“Kepada tim percepatan yang telah dibentuk saya mengharapkan, untuk melakukan inventarisasi dan menargetkan capaian agar  dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, permasalahan aset dapat terealisasi, tentunya dengan kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas. sehingga komitmen capaian MCP Pemerintah Kabupaten Kampar yang telah ditargetkan pada area intervensi manajemen aset daerah tersebut dengan target 70 persen dapat tercapai,” ujarnya.

Bupati bergelar Datuok Ghajo Batuah ini juga memaparkan bahwa kondisi pengelolaan aset Kabupaten Kampar, berdasarkan penilaian capaian Monitoring  Center for Prevention (MCP) Tahun 2021 kabupaten kampar dengan bobot 60,14 persen, rendahnya capaian ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain adalah pada sub indikator capaian target sertifikasi tanah dengan bobot 0 persen dan juga terkait penertiban aset  dengan bobot 10 persen.

Selanjutnya Bupati Kampar mengatakan untuk Tahun 2022 komitmen capaian MCP Pemerintah Kabupaten Kampar menargetkan pada area intervensi manajemen aset daerah dengan target 70 persen, berdasarkan intruksi KPK bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar harus sudah membenahi aset daerah.

“Untuk itu kami sampaikan kepada tim Korsupgah KPK bahwa pada saat ini Pemerintah Kabupaten Kampar telah mengambil langkah-langkah yang di perlukan diantaranya membentuk tim percepatan untuk pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar yang di ketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar dan OPD terkait,” tambah Catur.

Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Drs. Yusri dalam paparannya mengatakan dukungan anggaran Tahun 2022 sebesar 400 juta rupiah dan akan dilakukan penambahan pada APBD perubahan tahun 2022. tim percepatan yang telah dibentuk menginventarisasi dan menargetkan capaian dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 yakni, untuk Tahun 2022 sebanyak 1.100 persil, tahun 2023 sebanyak 1.000 persil dan Tahun 2024 sebanyak 1.000 persil, sehingga dari total 3.100 persil aset tanah yang belum bersertifikat akan dapat terealisasi. melakukan pengukuran dengan bpn terhadap objek-objek yang telah memenuhi persyaratan mengingat jumlah persil dan  luasnya Kabupaten Kampar tempat sebaran aset tanah.

Continue Reading

Kabar Kampar

Bupati Ahmad Yuzar Kembali Lakukan Monitoring Penerapan WFH

Published

on

Bekawan.com – Bupati Kampar Ahmad Yuzar kembali melakukan monitoring pelaksanaan Work From Home (WFH) di Lingkungan Pemkab Kampar, Jumat (17/4/2026) pagi, sejumlah OPD menjadi pilihan acak Ahmad Yuzar dalam menindaklanjuti SE Kemendagri tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Kampar didampingi oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Dr.Ardi Mardiansyah, Inspektur Kabupaten Kampar, Muhammad Irsyad, Kepala BKPSDM Riedel Fitri serta sejumlah Kepala OPD.

Monitoring dilakukan dengan menggunakan sepeda dan sepeda motor sebagai bentuk implementasi efisiensi sekaligus mendorong pola kerja yang lebih hemat energi, sehat, dan ramah lingkungan.

Adapun OPD yang menjadi lokasi monitoring antara lain Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kampar, Puskesmas Bangkinang Kota, PTSP, DPPKBP3A, Kantor Camat Bangkinang, serta Puskesmas Laboy Jaya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kampar Ahmad Yuzar menegaskan bahwa pelaksanaan WFH harus tetap mengedepankan produktivitas, disiplin, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kita ingin memastikan bahwa meskipun sebagian ASN bekerja dari rumah, pelayanan publik tetap berjalan optimal dan tidak mengalami penurunan. Transformasi budaya kerja ini harus dimaknai sebagai peningkatan kinerja, bukan sebaliknya,” ujar Ahmad Yuzar.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkelanjutan oleh masing-masing pimpinan OPD terhadap pelaksanaan WFH di unit kerjanya.

Sementara itu, Pj. Sekda Kampar Ardi Mardiansyah menambahkan bahwa monitoring ini bertujuan untuk melihat secara langsung kesiapan perangkat daerah dalam menyesuaikan pola kerja baru, sekaligus memastikan efisiensi anggaran dapat berjalan seiring dengan peningkatan kinerja.

Dari hasil monitoring, secara umum pelaksanaan WFH di sejumlah OPD berjalan dengan baik dan pelayanan kepada masyarakat tetap terlaksana sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Continue Reading

Kabar Kampar

Ketua PN Bangkinang Sertijab, Ini Harapan Bupati Ahmad Yuzar

Published

on

Bekawan.com – Bupati Kampar, Ahmad Yuzar menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Soni Nugraha atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang. Bupati menilai, berbagai kontribusi yang telah diberikan sangat berarti dalam menjaga penegakan hukum serta menciptakan sinergi yang baik antara lembaga yudikatif dan pemerintah daerah.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kampar, kami mengucapkan terima kasih atas pengabdian Bapak Soni Nugraha. Semoga segala dedikasi yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan membawa keberkahan ke depan,” ujar Bupati saat menghadiri acara Sertijab Ketua PN Bangkinang yang digelar, Kamis (17/4/2026) malam.

Kepada Ketua Pengadilan Negeri yang baru, Noviyanto Hermawan, Bupati Kampar menyampaikan ucapan selamat datang dan berharap dapat melanjutkan serta meningkatkan kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini.

“Kami menyambut baik kehadiran Bapak Noviyanto Hermawan. Semoga dapat menjalankan amanah dengan baik dan terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan berintegritas di Kabupaten Kampar,” tambahnya.

Sementara itu, dalam sambutan perpisahannya, Soni Nugraha menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya Pemerintah Kabupaten Kampar, atas dukungan selama dirinya bertugas. Ia juga memohon maaf apabila selama menjalankan tugas terdapat kekurangan.

Di sisi lain, Noviyanto Hermawan menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang telah ada serta meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

Acara tersebut turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kampar, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

Continue Reading

Kabar Kampar

Kampar Terbaik Pengelolaan DAK Non-Fisik BOK POM 2025

Published

on

Bekawan.com – Pemerintah Kabupaten Kampar meraih penghargaan sebagai Kabupaten dengan Kinerja Terbaik dalam Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2025.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung di sela-sela kegiatan strategis kesehatan masyarakat yang dipimpin serta dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Dr. Syahrial Abdi, AP, M.Si, di Balai Pauh Janggi, Gedung Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru, Kamis, (16/4/2026).

Kegiatan ini juga mengagendakan tiga isu krusial diantaranya, advokasi Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2026, Monitoring dan Evaluasi (Monev) DAK Non-Fisik BOK POM, serta koordinasi Pengendalian Resistensi Antimikroba. Acara turut dihadiri oleh Kepala BBPOM Pekanbaru dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau.

Sekda Provinsi Riau, Dr. Syahrial Abdi dalam arahannya mengapresiasi capaian Kabupaten Kampar. Ia menekankan bahwa akuntabilitas dalam mengelola DAK Non-Fisik sangat penting untuk memastikan program pusat bersinergi dengan pengawasan di daerah.

Merespons penghargaan tersebut, Pj Sekda Kampar Dr. Ardi Mardiansyah menyampaikan rasa syukur dan komitmennya. “Penghargaan ini adalah bukti kerja keras tim dalam mengelola anggaran secara efektif. Kami berkomitmen memastikan setiap bantuan operasional (BOK) terserap tepat sasaran guna mendukung kerja lapangan dalam mengawasi peredaran obat dan makanan demi melindungi masyarakat,” tegasnya.

Selain prestasi anggaran, Dr. Ardi juga menyoroti langkah preventif dalam Pengendalian Resistensi Antimikroba dan peningkatan standar keamanan pangan melalui program Desa Pangan Aman. “Kami siap membawa standar keamanan ini hingga ke tingkat desa agar masyarakat Kampar lebih sehat dan produktif,” pungkas Sekda.

Continue Reading

Trending