Connect with us

Kabar Kampar

Kampar Terima Penghargaan Terbaik Pertama Kinerja Penyaluran KUR dan Ultra Mikro Tahun 2022

Published

on

Bekawan.com – Pemerintah Kabupaten Kampar dibawah Kepimpinan Penjabat Bupati Kampar Dr. H. Kamsol, MM mendapatkan piagam penghargaan terbaik pertama kategori kinerja penyaluran Kredit Usaha Rakyat dan Ultra Mikro tahun 2022.

Piagam penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kantor Wilayah Provinsi Riau yang diserahkan oleh Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar, M.Si kepada Pj Bupati Kampar Dr. H. Kamsol, MM saat kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) pelaksanaan anggaran pusat dan daerah tahun 2023 yang dilaksanakan di Balai Serindit Kantor Gubernuran Pekanbaru. Senin (3/4/2023).

Pj Bupati Kampar usai menerima piagam penghargaan mengucapkan rasa syukur, Pemerintah Kabupaten Kampar mendapatkan peringkat terbaik pertama dalam kategori kinerja penyaluran kredit usaha rakyat dan ultra mikro tahun 2022.

“Hal ini kita raih sesuai dengan usaha dan kinerja aparat pemerintah Kabupaten Kampar yang mana kita selalu melakukan rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kampar dalam rangka bagaimana mempercepat akses keuangan dan penyaluran KUR kepada masyarakat,” ungkap Kamsol didampingi Kepala BPKAD Kampar Edward dan Kepala Bappeda Kampar Ardi Mardiansyah.

Ditambahkan Pj Bupati Kampar, pada saat ini Pemkab sangat mendorong UMKM di Kampar, pada tahun ini Kampar tertinggi di Provinsi Riau bahkan pada selama dekade Kampar saat ini berjumalah sekitarRp 1,5 Triliun lebih yang penerimanya ada 18 debitur usaha mikro, kecil dan menengah.

“Kedepannya, kami terus berkomitmen untuk mendorong KUR ini, karena dana ini turun langsung ke masyarakat yang dipergunakan untuk hal yang produktif,” paparnya.

Sementara itu, Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar, M.Si memyampaikan bahwa anggaran pusat dan daerah yang diwujudkan dalam APBN dan APBD merupakan salah satu instrumen fiskal di daerah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang telah ditetapkan DPR dan DPRD setiap tahun anggaran sebagai upaya untuk memberikan jaminan kesejahteraan kepada rakyat.

Dijelaskan H. Syamsuar, dalam pengelolaan APBN dan APBD dikelola dengan prinsip good governance secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan melalui rekening kas umum negara dan daerah serta dipertanggungjawabkan kepada Presiden, gubernur, bupati /Walikota dalam bentuk laporan keuangan pemerintahan pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaan rapat koordinasi daerah APBN dan APBD provinsi Riau tahun anggaran 2003 yang kita laksanakan Pada kesempatan ini bertujuan untuk dapat memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran Tahun 2022 serta persiapan kita untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun anggaran 2023 ini. (Adv)

 

 

Continue Reading

Kabar Kampar

Dinkes Kampar Gelar Sosialisasi Pengisian RUP dan RAK Tahun 2024

Published

on

Sosialisasi pengisian RUP dan RAK Tahun 2024 yang ditaja Dinas Kesehatan Kampar. Foto : Humas Dinkes Kampar

Bekawan.com – Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar menggelar sosialisasi Pengisian Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2024 yang digelar di Aula Dinkes Kampar, Rabu (21/2/2024). Kegiatan ini digelar untuk mencapai tujuan pengadaan barang/jasa yang cepat dan mudah dengan rencana pengadaan yang matang.

Kegiatan yang dibuka Sekretaris Dinas Kesehatan Kampar Arianto ini menghadirkan Narasumber Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar sekaligus Administrasi LPSE (ADMIN PPE) Herry Indra Mulya dan diikuti Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Kampar.

Dalam paparannya, Herry Indra Mulya memaparkan bahwa Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah daftar rencana Pengadaan Barang atau Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) Kabupaten Kampar, Pengguna Anggara (PA) memiliki peranan yang besar dalam proses pengadaan barang/jasa, termasuk yang menyusun dan menetapkan RUP.

“RUP mulai diumumkan setelah tersedia anggaran dalam DIPA/DPA dan RKA-KL/RKA-DPA dibahas dengan DPR/DPRD. Sesuai Perpres 16/2018 Pasal 22 disebutkan jika RUP telah diumumkan dan terjadi perubahan pada saat DIPA/DPA disahkan, maka RUP yang telah diumumkan dapat dilakukan perubahan/perbaikan (edit paket-paket pekerjaan dengan melalui penyedia dan kegiatan swakelola). RUP sendiri paling lambat diumumkan pada pada awal bulan Januari. Hal ini untuk memastikan proses pengadaan barang/jasa agar dapat segera dilaksanakan untuk mencegah terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan,” ulasnya.

Mantan Sekretaris Kominfo Kampar ini menambahkan bahwa Data RUP diinput ke dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (SiRUP) yang dibangun oleh LKPP dan ditayangkan melalui portal pengadaan nasional. SIRUP disini merupakan sebuah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP.

“Dengan adanya SIRUP, maka akan dapat mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUP-nya dan sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional,” pungkasnya.

Continue Reading

Kabar Kampar

Kepala DPPKBP3A Edi Afrizal Hadiri Peluncuran BAAS

Published

on

Penyerahan bantuan untuk anak Stunting oleh Pj. Bupati Hambali dan jajaran. Foto : Prodokpim

Bekawan.com – Kepala DPPKBP3A Kampar Edi Afrizal mengikuti acara peluncuran Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) yang diadakan di Lapangan Puskesmas Kubang Jaya Kecamatan Siak, Jum’at (16/2/2024) yang dibuka Pj. Bupati Kampar H. Hambali, SE,MBA, MH.

Kegiatan ini merupakan langkah besar dalam upaya mengatasi masalah stunting yang masih menjadi perhatian serius di Indonesia termasuk di Kabupaten Kampar.

Kehadiran Pj. Bupati Kampar didampingi juga didampingi Penjabat Sekda sekaligus Ketua TPPS Kabupaten Kampar Drs. H. Yusri, Pj Ketua TP-PKK Ricana Djayanti Hambali, Kadis Dinas Kesehatan dr. Asmara Fitrah Abadi, Kepala DPPKBP3A Drs. Edi Afrizal, Kepala Bappeda Ardi Mardiansyah dan Kedis PMD Lukmansyah Badoe.

Kepada wartawan Edi Aprizal menuturkan bahwa Program BAAS sendiri merupakan program kerjasama EMP Bentu Limited dengan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam penanggulangan Stunting dan Gizi buruk dengan mengajak semua pihak turut bertanggung jawab dalam memastikan pertumbuhan dan perkembangan optimal anak-anak. Melalui pendekatan ini, diharapkan akan tercipta lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak, baik dari segi gizi, kesehatan, maupun pendidikan.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Kampar menyampaikan betapa pentingnya peran orang tua dan masyarakat dalam memerangi stunting, “Stunting bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah pembangunan yang dapat menghambat potensi generasi masa depan kita,” ujar Hambali.

Dalam acara tersebut, juga dilakukan penandatanganan komitmen oleh para bapak peserta program BAAS, yang akan menjadi mentor dan teladan bagi orang tua lainnya dalam memastikan anak-anak mereka terbebas dari stunting.

Hambali juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program ini dengan menyediakan berbagai fasilitas dan dukungan yang diperlukan.

“Kami akan terus mendukung setiap langkah yang diambil dalam upaya memastikan setiap anak di Kabupaten Kampar tumbuh sehat dan berkualitas,” tegasnya.

Continue Reading

Kabar Kampar

UPT PPA Paparkan Jumlah Kasus Terhadap Anak

Published

on

Kepala UPT PPA Lindawati

Bekawan.com  – Jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kampar pada tahun 2023 menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Meskipun jumlah keseluruhan kasus sama dengan tahun 2022 139 kasus, terdapat peningkatan signifikan dalam kasus pencabulan. Pada tahun 2023, terdapat 57 kasus pencabulan dibandingkan dengan 46 kasus pada tahun 2022.

Meskipun beberapa jenis kasus mengalami penurunan, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Lindawati mengungkapkan bahwa peningkatan kasus pencabulan ini menunjukkan perlunya langkah-langkah pencegahan yang lebih intensif.

“Sosialisasi ke desa-desa, peningkatan pola asuh orang tua, dan pengawasan penggunaan media sosial menjadi beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan,” ungkapnya, Kamis (15/2/2024).

Ia menekankan bahwa perlindungan anak adalah tugas bersama seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya tanggung jawab DPPKBP3A atau UPTD PPA. Ia juga mengungkapkan beberapa faktor yang memicu kasus ini, seperti kurangnya iman dan takwa, ekonomi yang rendah, dan tingkat pendidikan yang rendah.

Satpol PP Kampar sering mengamankan anak-anak yang berkeliaran di jalanan dan selalu berkoordinasi dengan UPTD PPA. Namun, salah satu kelemahan dalam menangani kasus ini adalah tidak adanya rumah aman di Kampar. Ketika anak-anak diamankan, mereka sering dikembalikan kepada orang tua yang berpotensi melakukan pelanggaran yang berulang.

Linda Wati, menegaskan bahwa Kampar sangat membutuhkan rumah aman untuk melindungi anak-anak yang mengalami kekerasan. Hal ini juga telah disampaikan kepada Sekda Kampar dan diharapkan dapat segera diwujudkan.

“Pembentukan rumah aman ini membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, LSM, media, dan pemuka agama” jelasnya.

Linda Wati, juga mengungkapkan bahwa saat ini, anak-anak yang berstatus sebagai pelaku kekerasan di Kampar harus dikirim ke rumah aman di Provinsi Riau. Namun, rumah aman tersebut tidak di bawah naungan perlindungan anak, melainkan di bawah Kementerian Sosial dan memiliki keterbatasan kapasitas.

“Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa Kampar membutuhkan rumah aman untuk melindungi anak-anak dan mencegah terulangnya kasus kekerasan di masa depan,” jelasnya.

Continue Reading

Trending