Connect with us

Kabar Kampar

W. Ketua DPRD Kampar Fahmil Apresiasi Forsimat Bangkinang Kota

Published

on

W. Ketua DPRD Kampar H. Fahmil, SE, ME. Foto : Ar/Bekawan.com

Bekawan.com – Wakil Ketua DPRD Kampar H Fahmil, SE, ME mengapresiasi seluruh panitia dan pengurus Forum Silaturrahmi Majelis Taklim ( Forsimat) Bangkinang Kota yang akan melakukan Rihlah (perjalanan) ke Kota Dumai.

“Kami mengapresiasi Forsimat yang telah sukses membuat acara yang luar biasa ini, semoga pada tahun-tahun yang akan datang, acara yang seperti ini bisa terus dilaksanakan dan Forsimat Bangkinang Kota semakin sukses selalu,” ungkap Fahmil saat menghadiri pelepasan Forsimat Bangkinang Kota, Selasa (4/7/2023) pagi.

Hadir dalam acara pelepasan tersebut Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Kampar H Fuadi Ahmad SH MAB, yang diwakili Humas Kemenag Kampar Gustika Rahman SPdI, Tokoh Masyarakat yang juga merupakan Staf Ahli Bupati Drs H Yusri MSi, Camat Bangkinang Kota Minda SH, Pimpinan RWH Bangkinang Ustadz Syech Mulyadi dan undangan lainnya.

Ketua Forsimat Bangkinang Abuya Bustami Kasim mengatakan, Rihlah ke Kota Dumai kali ini diikuti oleh seluruh Majelis Taklim yang berada di Kota Bangkinang dengan jumlah peserta sebanyak 900 orang, dengan menggunakan alat transportasi darat berupa 18 unit Bus dan sejumlah mobil pribadi.

“Kemudian kita juga mengucapkan terima kasih banyak kepada RWH Bangkinang, yang telah memberikan hadiah yang luar biasa, yakni Umroh Gratis untuk 1 orang. Semoga dengan hadiah yang luar biasa ini, RWH Bangkinang semakin maju, semakin sukses dan berkah,” papar Bustami.

Sementara itu, Ketua Lembaga Adat Kampar (LAK) Drs H Yusri MSi juga memberikan apresiasi kepada Forsimat Bangkinang Kota karena mampu mengumpulkan seluruh Majelis Taklim yang ada di Bangkinang Kota dan mampu memberangkatkan peserta sebanyak 900 orang untuk Rihlah ke Kota Dumai.

“Ini merupakan terobosan yang luar biasa dan patut kita acungi jempol. Semoga Forsimat ini bisa lebih eksis pada masa yang akan datang,” harapnya.

Kabar Kampar

Dinkes Kampar Gelar Sosialisasi Pengisian RUP dan RAK Tahun 2024

Published

on

Sosialisasi pengisian RUP dan RAK Tahun 2024 yang ditaja Dinas Kesehatan Kampar. Foto : Humas Dinkes Kampar

Bekawan.com – Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar menggelar sosialisasi Pengisian Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2024 yang digelar di Aula Dinkes Kampar, Rabu (21/2/2024). Kegiatan ini digelar untuk mencapai tujuan pengadaan barang/jasa yang cepat dan mudah dengan rencana pengadaan yang matang.

Kegiatan yang dibuka Sekretaris Dinas Kesehatan Kampar Arianto ini menghadirkan Narasumber Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar sekaligus Administrasi LPSE (ADMIN PPE) Herry Indra Mulya dan diikuti Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Kampar.

Dalam paparannya, Herry Indra Mulya memaparkan bahwa Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah daftar rencana Pengadaan Barang atau Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) Kabupaten Kampar, Pengguna Anggara (PA) memiliki peranan yang besar dalam proses pengadaan barang/jasa, termasuk yang menyusun dan menetapkan RUP.

“RUP mulai diumumkan setelah tersedia anggaran dalam DIPA/DPA dan RKA-KL/RKA-DPA dibahas dengan DPR/DPRD. Sesuai Perpres 16/2018 Pasal 22 disebutkan jika RUP telah diumumkan dan terjadi perubahan pada saat DIPA/DPA disahkan, maka RUP yang telah diumumkan dapat dilakukan perubahan/perbaikan (edit paket-paket pekerjaan dengan melalui penyedia dan kegiatan swakelola). RUP sendiri paling lambat diumumkan pada pada awal bulan Januari. Hal ini untuk memastikan proses pengadaan barang/jasa agar dapat segera dilaksanakan untuk mencegah terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan,” ulasnya.

Mantan Sekretaris Kominfo Kampar ini menambahkan bahwa Data RUP diinput ke dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (SiRUP) yang dibangun oleh LKPP dan ditayangkan melalui portal pengadaan nasional. SIRUP disini merupakan sebuah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP.

“Dengan adanya SIRUP, maka akan dapat mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUP-nya dan sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional,” pungkasnya.

Continue Reading

Kabar Kampar

Kepala DPPKBP3A Edi Afrizal Hadiri Peluncuran BAAS

Published

on

Penyerahan bantuan untuk anak Stunting oleh Pj. Bupati Hambali dan jajaran. Foto : Prodokpim

Bekawan.com – Kepala DPPKBP3A Kampar Edi Afrizal mengikuti acara peluncuran Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) yang diadakan di Lapangan Puskesmas Kubang Jaya Kecamatan Siak, Jum’at (16/2/2024) yang dibuka Pj. Bupati Kampar H. Hambali, SE,MBA, MH.

Kegiatan ini merupakan langkah besar dalam upaya mengatasi masalah stunting yang masih menjadi perhatian serius di Indonesia termasuk di Kabupaten Kampar.

Kehadiran Pj. Bupati Kampar didampingi juga didampingi Penjabat Sekda sekaligus Ketua TPPS Kabupaten Kampar Drs. H. Yusri, Pj Ketua TP-PKK Ricana Djayanti Hambali, Kadis Dinas Kesehatan dr. Asmara Fitrah Abadi, Kepala DPPKBP3A Drs. Edi Afrizal, Kepala Bappeda Ardi Mardiansyah dan Kedis PMD Lukmansyah Badoe.

Kepada wartawan Edi Aprizal menuturkan bahwa Program BAAS sendiri merupakan program kerjasama EMP Bentu Limited dengan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam penanggulangan Stunting dan Gizi buruk dengan mengajak semua pihak turut bertanggung jawab dalam memastikan pertumbuhan dan perkembangan optimal anak-anak. Melalui pendekatan ini, diharapkan akan tercipta lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak, baik dari segi gizi, kesehatan, maupun pendidikan.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Kampar menyampaikan betapa pentingnya peran orang tua dan masyarakat dalam memerangi stunting, “Stunting bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah pembangunan yang dapat menghambat potensi generasi masa depan kita,” ujar Hambali.

Dalam acara tersebut, juga dilakukan penandatanganan komitmen oleh para bapak peserta program BAAS, yang akan menjadi mentor dan teladan bagi orang tua lainnya dalam memastikan anak-anak mereka terbebas dari stunting.

Hambali juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program ini dengan menyediakan berbagai fasilitas dan dukungan yang diperlukan.

“Kami akan terus mendukung setiap langkah yang diambil dalam upaya memastikan setiap anak di Kabupaten Kampar tumbuh sehat dan berkualitas,” tegasnya.

Continue Reading

Kabar Kampar

UPT PPA Paparkan Jumlah Kasus Terhadap Anak

Published

on

Kepala UPT PPA Lindawati

Bekawan.com  – Jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kampar pada tahun 2023 menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Meskipun jumlah keseluruhan kasus sama dengan tahun 2022 139 kasus, terdapat peningkatan signifikan dalam kasus pencabulan. Pada tahun 2023, terdapat 57 kasus pencabulan dibandingkan dengan 46 kasus pada tahun 2022.

Meskipun beberapa jenis kasus mengalami penurunan, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Lindawati mengungkapkan bahwa peningkatan kasus pencabulan ini menunjukkan perlunya langkah-langkah pencegahan yang lebih intensif.

“Sosialisasi ke desa-desa, peningkatan pola asuh orang tua, dan pengawasan penggunaan media sosial menjadi beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan,” ungkapnya, Kamis (15/2/2024).

Ia menekankan bahwa perlindungan anak adalah tugas bersama seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya tanggung jawab DPPKBP3A atau UPTD PPA. Ia juga mengungkapkan beberapa faktor yang memicu kasus ini, seperti kurangnya iman dan takwa, ekonomi yang rendah, dan tingkat pendidikan yang rendah.

Satpol PP Kampar sering mengamankan anak-anak yang berkeliaran di jalanan dan selalu berkoordinasi dengan UPTD PPA. Namun, salah satu kelemahan dalam menangani kasus ini adalah tidak adanya rumah aman di Kampar. Ketika anak-anak diamankan, mereka sering dikembalikan kepada orang tua yang berpotensi melakukan pelanggaran yang berulang.

Linda Wati, menegaskan bahwa Kampar sangat membutuhkan rumah aman untuk melindungi anak-anak yang mengalami kekerasan. Hal ini juga telah disampaikan kepada Sekda Kampar dan diharapkan dapat segera diwujudkan.

“Pembentukan rumah aman ini membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, LSM, media, dan pemuka agama” jelasnya.

Linda Wati, juga mengungkapkan bahwa saat ini, anak-anak yang berstatus sebagai pelaku kekerasan di Kampar harus dikirim ke rumah aman di Provinsi Riau. Namun, rumah aman tersebut tidak di bawah naungan perlindungan anak, melainkan di bawah Kementerian Sosial dan memiliki keterbatasan kapasitas.

“Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa Kampar membutuhkan rumah aman untuk melindungi anak-anak dan mencegah terulangnya kasus kekerasan di masa depan,” jelasnya.

Continue Reading

Trending