Connect with us

Viral

Segel Warung Tuak, Satpol PP Kampar Temukan Indikasi Tempat Prostitusi Terselubung

Published

on

Personil Satpol PP Kampar tengah memberikan himbauan kepada pemilik warung tuak. Foto : Humas Satpol PP Kampar

Bekawan.com – Satuan Penegak Perda Satpol PP Kampar menyegel 3 warung remang-remang di Desa Suka Mulya, Kecamatan Bangkinang, pada Jumat malam (19/1/2024). Penyegelan dilakukan karena warung-warung tersebut diduga menyediakan tempat prostitusi dan menjual minuman keras (miras) jenis tuak.

Kasat Pol PP Kabupaten Kampar melalui Kepala Bidang Penegakan Perda (Gakda) Satpol PP Kampar, Sawir, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan penutupan dan menyegel 3 warung tersebut.

“Memang penghuninya tinggal di situ, tapi usaha jual tuak nya itu kita suruh berhenti, tidak mungkin rumahnya ditutup karena di situ tempat tinggalnya,” kata Sawir.

Lebih lanjut, Sawir mengungkapkan bahwa salah satu warung yang disegel memiliki kamar-kamar yang disekat-sekat dan diduga disewakan sebagai tempat esek-esek.

“Jadi ketika ditanya kepada pelaku orang dari mana, kebanyakan orang luar disewakan 50 ribu sekali pakai tempat tersebut,” beber Sawir.

Satpol PP Kampar juga meminta pemilik warung untuk membongkar kamar-kamar yang disekat tersebut dalam waktu 2 minggu.

“Terhadap 2 warung lainnya yang hanya menyediakan tuak, pada malam itu juga langsung disuruh membuat surat pernyataan agar warung tersebut untuk ditutup sementara,” ujar Sawir.

Sawir menegaskan bahwa Satpol PP Kampar akan terus memantau dan menindak tegas warung-warung remang-remang yang meresahkan masyarakat.

“Kita tidak melarang orang untuk berusaha di Kampar, tapi dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung, tetap harus hormat adat istiadat yang ada di Kabupaten Kampar ini,” tegas Sawir.

“Penjualan minuman tuak di Kabupaten Kampar dilarang karena tidak sesuai dengan adat istiadat dan diatur dalam peraturan daerah,” pungkasnya.

Kabar Kampar

Bupati Ahmad Yuzar Kembali Lakukan Monitoring Penerapan WFH

Published

on

Bekawan.com – Bupati Kampar Ahmad Yuzar kembali melakukan monitoring pelaksanaan Work From Home (WFH) di Lingkungan Pemkab Kampar, Jumat (17/4/2026) pagi, sejumlah OPD menjadi pilihan acak Ahmad Yuzar dalam menindaklanjuti SE Kemendagri tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Kampar didampingi oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Dr.Ardi Mardiansyah, Inspektur Kabupaten Kampar, Muhammad Irsyad, Kepala BKPSDM Riedel Fitri serta sejumlah Kepala OPD.

Monitoring dilakukan dengan menggunakan sepeda dan sepeda motor sebagai bentuk implementasi efisiensi sekaligus mendorong pola kerja yang lebih hemat energi, sehat, dan ramah lingkungan.

Adapun OPD yang menjadi lokasi monitoring antara lain Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kampar, Puskesmas Bangkinang Kota, PTSP, DPPKBP3A, Kantor Camat Bangkinang, serta Puskesmas Laboy Jaya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kampar Ahmad Yuzar menegaskan bahwa pelaksanaan WFH harus tetap mengedepankan produktivitas, disiplin, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kita ingin memastikan bahwa meskipun sebagian ASN bekerja dari rumah, pelayanan publik tetap berjalan optimal dan tidak mengalami penurunan. Transformasi budaya kerja ini harus dimaknai sebagai peningkatan kinerja, bukan sebaliknya,” ujar Ahmad Yuzar.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkelanjutan oleh masing-masing pimpinan OPD terhadap pelaksanaan WFH di unit kerjanya.

Sementara itu, Pj. Sekda Kampar Ardi Mardiansyah menambahkan bahwa monitoring ini bertujuan untuk melihat secara langsung kesiapan perangkat daerah dalam menyesuaikan pola kerja baru, sekaligus memastikan efisiensi anggaran dapat berjalan seiring dengan peningkatan kinerja.

Dari hasil monitoring, secara umum pelaksanaan WFH di sejumlah OPD berjalan dengan baik dan pelayanan kepada masyarakat tetap terlaksana sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Continue Reading

Kabar Kampar

Wabup Misharti Serahkan Bantuan Korban Kebakaran di Desa Pangkalan Baru

Published

on

Bekawan.com – Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti meninjau korban kebakaran rumah di Pangkalan Baru kecamatan Siak Hulu, Rabu (15/4/2026), kehadirannya sembari membawa bantuan bagi korban dan memberikan pesan-pesan terkait keselamatan penggunakan listrik bagi masyarakat.

“Kehadiran saya disini karena mendengar ada masyarakat kita yang menjadi korban kebakaran, yang namanya musibah tidak ada yang mau, namun jika Allah berkehendak, pasti terjadi, dan tentu kita hanya bisa mengambil hikmah atas setiap musibah. Dan pemerintah hadir sebagai sitawar sidingin bagi masyarakat kita yang menjadi korban,” ungkap Wabup Misharti didepan Ibu Yati, single parent bersama dua anaknya.

Kepada warga yang hadir, Wabup Misharti juga mengingatkan agar menjadikan peristiwa kebakaran yang terjadi sebagai i’ktibar (pengajaran) agar lebih berhati-hati dan peduli dengan kondisi kelistrikan dirumah.

“Sudah banyak sekali mengunjungi korban kebakaran, dan kebanyakan kebakaran terjadi karena konseling listrik, kebanyakan kerumah kita, instalasi listrik itu hanya kabel saja tanpa ada pipa, dan akan diperparah jika atap rumah kita bocor sangat rentan terjadinya konsleting,” ingat Wabup Misharti.

Ia juga mengingatkan warganya untuk tidak terlalu banyak colokan dalam satu stopkontak untuk menghindari panas berlebih yang dapat menyebabkan kebakaran.

“Serta jangan lupa segera mencabut semua peralatan yang masih tercolok ke Cok kosong saat hendak meninggalkan rumah, untuk menghemat serta mencegah kebakaran yang disebabkan oleh konsleting listrik,” ingat Wabup Kampar.

Continue Reading

Kabar Kampar

Fungsi Jalan Produksi Perkebunan : Penghubung Utama dan Kelancaran Distribusi

Published

on

Salah satu jalan Produksi Perkebunan yang dibangun Pemkab Kampar.

Bekawan.com – Kadisbun Kampar Marahalim merinci bahwa jalan produksi perkebunan memiliki berbagai berfungsi yakni sebagai Penghubung utama kebun masyarakat dengan pabrik, penentu kelancaran distribusi hasil panen dan menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas dan harga jual TBS Sawit.

“Dengan kata lain, pembangunan jalan produksi di daerah adalah bagian nyata dari kontribusi daerah dalam memperkuat ekonomi nasional,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).

Pembangunan ini, lanjut Kadis juga memberikan dampak luas terhadap ekonomi daerah mulai dari meningkatkan pendapatan petani karena distribusi lebih lancar, kualitas terjaga, harga jual lebih baik.

Menekan biaya produksi karena akses yang baik menurunkan biaya logistik dan meningkatkan efisiensi usaha. Menggerakkan ekonomi lokal dengan mendorong tumbuhnya jasa transportasi, perdagangan hasil kebun dan UMKM di wilayah pedesaan. Serta memperkuat ekonomi daerah secara keseluruhan karena perputaran ekonomi meningkat, daya beli naik, dan kontribusi sektor perkebunan terhadap daerah semakin kuat.

“Oleh karena itu, jika ada narasi yang menyimpulkan program ini tidak bermanfaat maka hal tersebut jelas tidak melihat gambaran besarnya, karena penilaian terhadap suatu program pembangunan tidak bisa hanya dilihat dari satu sudut pandang atau potongan informasi semata,” terang Marahalim.

Kadisbunnakkeswan Kampar Marahalim.

Kadisbun Kampar juga menegaskan bahwa yang Kampar bangun hari ini dibawah pemerintahan Bupati Ahmad Yuzar dan Wakil Bupati Misharti bukan hanya sekedar infrastruktur jalan semata, tetapi merupakan akses ekonomi masyarakat, berkaitan dengan daya saing sawit rakyat dan merupakan sumber penguatan devisa negara serta fondasi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

“Program jalan produksi yang saat ini dilaksanakan bukanlah program yang muncul secara tiba-tiba atau berdiri sendiri, apalagi tanpa dasar. Program ini melalu rantai perencanaan yang jelas dan terarah dan lahir dari kebutuhan nyata masyarakat yang disampaikan melalui mekanisme resmi, yaitu mulai dari usulan masyarakat hingga forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten (bottom Up) dan juga mempertimbangkan kebijakan (top down) kemudian diakomodir dan diselaraskan dengan rencana pembangunan daerah, kemampuan anggaran, serta dampak manfaat bagi masyarakat luas,” papar Marahalim.

Continue Reading

Trending