Bekawan.com – Banyak orang yang masih Maslah kaprah soal pajak, termasuk terkait beda Pajak Pusat dan daerah, Petugas dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang menjelaskan bahwa Pajak pusat itu adalah pajak yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat, alias Negara, melalui lembaga yang namanya “Direktorat Jenderal Pajak”, kalau yang urusan cukai dan impor, dikelola juga oleh “Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”.

“Nah, itu tuh yang suka disebut orang pajak negara, padahal ya, semua pajak itu buat negara, tapi pengelolaannya beda. Pusat punya wewenang sendiri, daerah juga punya. Pajak pusat itu biasanya dikenakan secara nasional. Artinya, peraturan dan sistemnya berlaku buat seluruh Indonesia, nggak peduli kamu tinggal di Jakarta, Papua, atau Medan atau di Kampar,” papar Petugas dari KPP Pratama Bangkinang, Izhaty dalam program Radio Talkshow Swara Kampar, Rabu (10/2025).

“Pajak pusat itu diantaranya Pajak Penghasilan (PPh). Ini pajak yang dikenakan atas penghasilan orang pribadi maupun badan usaha. Misalnya: Kamu kerja kantoran dan gajimu di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP), maka kamu akan kena PPh, atau kamu punya usaha, buka warung, dan untung bersihnya cukup besar—itu juga bisa kena PPh, sesuai kategori,” jelasnya.

Saat ditanya Host terkait pekerja yang digaji pas-pasan apakah dipajakin?, Perempuan berkerudung ini sontak menjawab tidak, “nggak dong, Pemerintah juga adil. Kalau pendapatan mu belum cukup, kamu bebas dari pajak penghasilan. Tapi begitu kamu sudah mampu, ya kamu ikut nyumbang negara,” terangnya dalam talkshow yang dikemas santai tersebut.

Izzaty juga memaparkan bahwa selain, PPh, pajak pusat lainnya adalah PPN (Pajak Pertambahan Nilai), “ini yang sering banget kita temuin. Setiap kali beli barang atau jasa, kamu kena PPN 11% (per September 2025, masih 11%). Contoh: beli kopi, beli baju di mall, beli perabotan rumah, pokoknya kalau tokonya PKP (Pengusaha Kena Pajak), pasti ada PPN-nya,” terang perempuan yang akrab disapa Zaty ini.

Ia mencontohkan, saat membeli baju kaos oblong Rp. 100.000 rupiah, akan ada PPn sebesar Rp. 11. 000, tapi pembeli tidak perlu ribet menghitung, tinggal bayar sesuai nota, nanti Pengusahanya yang punya kewajiban setor PPn ke negara.

Yang ketiga, yang termasuk Pajak pusat adalah Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Ini adalah pajak khusus buat barang-barang mahal—kayak mobil sport, jam tangan mewah, yacht, pesawat pribadi dan barang-barang mewah lainnya.

“Ini penting dan menjadi gambaran bahwa prinsipnya pajak itu adil. Yang mampu bayar lebih, ya kontribusi pajaknya juga lebih besar,” celetuk Izzaty.

Yang keempat ada, Cukai. Cukai itu dikenakan atas barang-barang tertentu yang penggunaannya perlu dikendalikan, seperti: Rokok dan Minuman beralkohol.

“Cukai itu juga jadi sumber pemasukan penting. Dan menariknya, sebagian dari cukai hasil tembakau ini dibagi ke daerah untuk program kesehatan, seperti kampanye berhenti merokok,” lanjutnya.

Pajak pusat yang kelima adalah Pajak Bumi dan Bangunan – Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan. “Ini beda sama PBB biasa yang dibayar ke daerah. Kalau kamu punya lahan luas untuk kebun sawit atau tambang besar, itu masuk pajak pusat,” ujarnya.

Izzaty juga menyebut alasan kenapa pajak pusat harus dikelola oleh negara, bukan diserahkan saja ke daerah. Menurutnya ada pajak yang sifatnya nasional, cakupannya luas, dan butuh pengelolaan terpusat, contohnya: Pajak penghasilan dari perusahaan multinasional, PPN dari jual beli barang antar provinsi, Cukai yang harus dikontrol ketat karena efek sosialnya. Dengan dikelola pusat, bisa lebih adil, karena daerah yang miskin bisa tetap mendapat bagian pembangunan. Dana bisa disebar secara merata. Sistemnya lebih efisien dan pengawasannya terstandar,” paparnya.

Kepemimpinan yang benar-benar mengubah nasib masyarakat jarang lahir dari panggung besar. Ia tumbuh dari keputusan-keputusan kecil yang konsisten, dari keberanian menolak pola lama, dan dari kesediaan memikul beban ketika orang lain memilih jalan aman. Di Desa Sungai Petai, sosok itu hadir dalam diri Rian Adli. Baginya, inti kepemimpinan bukanlah berapa banyak program yang dijalankan, tetapi bagaimana membentuk manusia yang kelak menjaga dan memperluas dampak dari program itu sendiri.

“Kalau hanya membangun jalan, siapa pun bisa,” ujarnya suatu ketika, “tetapi membangun manusia jauh lebih sulit. Di situlah tanggung jawab saya.”

Program seperti desa digital, pelatihan kewirausahaan, dan 1 RT 1 Pelaku Usaha hanyalah bagian permukaan. Di balik itu, Rian sedang melakukan pekerjaan yang jauh lebih berat, membongkar mentalitas ketergantungan dan menanamkan keberanian untuk bertindak.

Rian berangkat dari gagasan sederhana, bahwa kemerdekaan bukan sekadar status politik, melainkan kemampuan untuk memilih dan bertanggung jawab atas pilihan itu. Itulah sebabnya ia menolak mengukur kesuksesan sebagai kepada desa dari banyaknya bantuan sosial yang masuk ke desanya. Ia menggantinya dengan ukuran yang lebih menantang, berkurangnya ketergantungan warga pada bantuan sosial.

“Kalau penerima bantuan di desa saya bertambah, itu berarti saya gagal,” katanya tegas. “Saya tidak ingin warga saya selamanya menunggu, saya ingin mereka berdiri.”

Filosofi ini ia terjemahkan ke dalam dua hal, keteladanan dan kejujuran makna. Ia bekerja lebih banyak daripada berbicara, hadir lebih dulu daripada orang lain, dan berani mengambil risiko politik bahwa ia siap menanggalkan jabatannya bila warganya memilih tetap pasif.

“Itu bukan ancaman,” ujarnya menjelaskan, “tetapi amanah. Kalau masyarakat tidak mau berubah, kepemimpinan saya tidak ada artinya.”

Dengan seperti sikap ini, Rian Adli telah memindahkan pusat kepemimpinan dari sosok pribadi ke nilai yang lebih besar.

Tantangan terberat yang dihadapi Rian bukanlah infrastruktur atau modal, melainkan cara pikir masyarakat yang terbiasa menunggu bantuan. Ia sadar, orang yang terlalu lama dibantu akan kehilangan keyakinan pada dirinya sendiri.

“Masyarakat itu sebenarnya mampu, hanya saja terlalu sering dimanjakan. Saya ingin mengembalikan keyakinan bahwa mereka bisa,” kata Rian.

Ia mendorong warga meraih keberhasilan kecil setiap hari, seperti satu produk rumahan terjual, bertambah satu pelanggan baru, atau satu jam belajar pemasaran digital. Keberhasilan kecil seperti itu, menurutnya, bagai bara api yang ditiup: kecil, tapi lama-lama menyala.

Rian memimpin bukan hanya sebagai pengelola administrasi, tetapi sebagai arsitek ekosistem. Ia menautkan struktur, jaringan, dan ritus agar kewirausahaan tidak berdiri sendiri.

“Saya ingin orang mengingat, bahwa berjualan pun bisa jadi perjuangan. Kalau dulu berjuang merebut kemerdekaan, hari ini kita berjuang mengisi kemerdekaan dengan kemandirian ekonomi,” ujarnya.

Namun, tidak ada perubahan tanpa gesekan. Kepemimpinan Rian Adli menuntut keberanian moral untuk menghadapi tudingan sinis, kecemburuan, bahkan kegagalan. Energinya datang dari konsistensi antara kata dan tindakan.

“Kalau saya menuntut orang disiplin, maka saya harus hadir lebih dulu,” katanya. “Kalau saya meminta orang mandiri, saya juga harus memudahkan jalannya.”

Alih-alih menunjuk orang dekat sebagai pelaku usaha pertama, ia mendorong musyawarah RT. Transparansi ini menenangkan warga. “Biar mereka yang memilih, supaya semua merasa memiliki,” ungkap Rian Adli.

Lebih dari itu, kewirausahaan, menurut Rian adalah soal kebiasaan. “Bukan soal modal besar, tapi soal disiplin kecil yang dilakukan setiap hari,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya mencatat, menjaga kualitas, memotret produk, dan rutin memasarkan.

Ia menata ritme, dengan pendampingan terjadwal, target mingguan sederhana, hingga refleksi berkala. “Kalau dibiasakan, lama-lama jadi karakter,” tambahnya.

Konsistensi ini memang tidak spektakuler, tetapi justru membentuk kekuatan sosial baru.

Di desa, kegagalan sering dianggap aib. “Orang takut malu kalau usahanya tidak jalan,” Rian mengakui. Karena itu ia mengubah cara pandang, bahwa gagal bukan aib, gagal adalah data.

“Kalau gagal, berarti ada yang bisa diperbaiki. Itu tanda belajar, bukan tanda lemah,” tegasnya. Dengan budaya ini, warga mulai berani mencoba lagi. Inovasi pun bermunculan, dari kemasan baru, kolaborasi antar-RT, hingga penjualan digital.

Warisan terbesar dari kepemimpinan Rian Adli bukan bangunan atau seremonial, melainkan perubahan cara pandang. Dari “saya menunggu” menjadi “saya memulai.” Dari “program kepala desa” menjadi “program kita.” Dari “bantuan sebagai hak” menjadi “kemandirian sebagai martabat.”

“Kalau masyarakat sudah punya cara pandang itu, siapapun nanti yang jadi kepala desa, Sungai Petai tetap akan bergerak,” katanya yakin.

Memimpin, pada akhirnya, adalah pekerjaan memahat. Memahat karakter, memahat makna, memahat kebiasaan. Rian Adli memilih memahat manusia sebelum memahat monumen. Program hanyalah alat, sedangkan inti kerjanya adalah mendidik keberanian.

“Kalau masyarakat berani, desa pasti maju. Dan kalau desa-desa maju, Indonesia akan semakin kuat,” tutupnya.

Bekawan.com – Kepala Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Syofian Datuok Majosati dan aparatur desa menemukan Bong, alat hisap narkoba jenis sabu, plastik kecil, botol minuman dan sebuah timbangan digital disebuah Rumah kosong didesa tersebut, Rabu (23/10/2024) pagi. Penemuan sejumlah barang yang diduga kuat erat kaitannya dengan bandar sabu ini dilaporkan warga yang akan membersihkan rumah kosong tersebut.

Satu unit timbangan digital juga ditemukan dilokasi.

“Saya atas nama kepala desa sangat kaget dengan hal ini, sebab baru saja beberapa minggu adanya pengamanan pengedar narkoba di Pulau Gadang oleh Satresnarkoba Polres Kampar,” ungkap Kades Syofian.

Alat hisap sabu yang ditemukan Kades.

Ia juga mengungkapkan, sebagai Kades dan Ninik Mamak ia sering menyampaikan perihal keprihatinannya terhadap peredaran narkoba kepada Pihak berwajib baik melalui Polsek XIII Koto Kampar maupun Kasatnarkoba Polres Kampar, “namun sampai hari ini kami lihat penanganan ini belum serius, dibuktikan dengan masih berkeliarannya pengedar dan pemakai narkoba di Pulau Gadang,” beber Syofian.

Plastik bening yang biasa digunakan pengedar untuk membungkus sabu juga ditemukan di lokasi.

Ia makin prihatin atas temuan timbangan digital yang diduga kuat untuk dijadikan timbangan narkoba jenis sabu, temuan itu lanjutnya membuktikan keadaan narkoba di Desa Pulau Gadang sudah akut, Syofian menyebut adanya pengedar besar di desa tersebut bukan sekedar isapan jempol belaka.

“Saya mohon pihak APH terkait betul betul-betul serius menangani masalah narkoba di Pulau Gadang,” harap Kades Syofian.