Connect with us

Kabar

Penanganan Banjir di Pekanbaru: Urgensi Komunikasi yang Jujur dan Partisipatif, dalam Perspektif Etika Komunikasi Lingkungan

Published

on

Penulis : Pebri Husen Nasution, Analis Berita Pemkab Padang Lawas (Mahasiswa Pascasarjana FISIP Ilmu Komunikasi Universitas Riau Tahun 2024)

Bekawan.com – Saat ini salah satu permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat Kota Pekanbaru adalah masalah banjir. Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya banjir, seperti tingginya curah hujan sehingga mengakibatkan permukaan air sungai tinggi.

Namun masalahnya beberapa ruas jalan yang ada di Pekanbaru tidak berhubungan langsung dengan sungai besar misalnya Jalan HR Soebrantas, Jalan Arifin Achmad, Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Jenderal Soedirman (di depan RS. Awal Bros) dan beberapa ruas jalan lainnya yang jika hujan turun dalam rentan waktu 1 atau 2 jam saja sudah menyebabkan air yang ada di dalam drainase dan parit di di jalan-jalan tersebut meluap hingga ke badan jalan sehingga menyebabkan kemacetan.

Memang, waktu yang dibutuhkan agar air dapat kembali surut hanya dalam hitungan jam, jika hujan sudah reda, namun tetap hal ini dapat merugikan masyarakat baik dari segi materi maupun non materi. Air yang masuk ke kabin mobil berpotensi dapat merusak mobil, motor yang mogok saat mencoba menerobos banjir, aktivitas ekonomi seperti perdagangan, jasa, dan bisnis lainnya juga dapat terganggu. Belum lagi masyarakat akan banyak kehilangan waktu dan produktivitas akibat memilih jalan alternatif adalah contoh kerugian dari sisi materi dan non materi.

Dulu masyarakat Pekanbaru banyak berharap kepada sosok calon walikota sebelumnya (Muflihun) yang akan membawa perubahan dalam hal masalah banjir. Masyarakat menilai salah satu indikator kesuksesan Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru adalah dapat menangani masalah banjir.

Seperti di media sosial Instagram banyak pro dan kontra, di mana ada masyarakat yang pro mengatakan bahwa penjabat walikota sebelumnya telah berhasil memimpin Pekanbaru dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun, dan dua tahun belumlah waktu cukup untuk menangani masalah banjir, dan ada juga yang kontra mengatakan Pj. Walikota sebelumnya ini gagal dalam memimpin Pekanbaru karena tidak berhasil menangani masalah banjir. Hal ini dianggap wajar karena kepuasan di masyarakat itu berbeda-beda karena masalah banjir Ini merupakan isu yang kompleks dan memerlukan pemahaman dari berbagai perspektif.

Sekarang harapan masyarakat Pekanbaru itu kembali dibebankan kepada walikota yang akan terpilih nantinya. Misalnya salah seorang bakal calon Wali Kota Pekanbaru yang fokus menyuarakan masalah banjir adalah Dr. Muhammad Ikhsan. Di akun media instagram miliknya, beliau mengatakan perlu kerja sama untuk mencari solusi penyebab banjir.

Pernyataan ini ada benarnya namun perlu juga ditekankan bahwa masalah banjir di Pekanbaru tidak dapat diselesaikan hanya oleh pihak pemerintah saja. Diperlukan keterlibatan dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam upaya penanganannya. Inilah yang menjadi esensi dari perspektif etika komunikasi lingkungan.

Menurut Prof. Dr. Ir. Sigit Sutikno, M.Sc., “Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan merupakan kunci utama dalam mengatasi permasalahan lingkungan, termasuk banjir” (Sutikno, 2019). Ketika masyarakat terlibat secara langsung dalam upaya isu lingkungan, mereka akan merasa lebih bertanggung jawab dan memiliki rasa kepemilikan terhadap lingkungan di sekitarnya.

Ada beberapa tindakan sederhana yang dapat dilakukan setiap diri kita untuk menerapkan etika komunikasi lingkungan dan berkomitmen mengatasi terjadinya banjir seperti :

  1. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah saat naik kendaraan atau sengaja membuang sampah di tepi jalan adalah salah satu penyebab utama banjir karena tersumbatnya saluran drainase oleh sampah. Oleh karena itu, berkomitmen untuk tidak membuang sampah sembarangan, adalah upaya kita untuk berkontribusi mengatasi terjadinya banjir.
  2. Bagi pemilik ruko khususnya di tepi jalan agar tidak menyemen pekarangan atau trotoar secara menyeluruh. Dengan tidak menyemen pekarangan atau trotoar, kita membantu menjaga area resapan air hujan ke dalam tanah. Hal ini dapat mencegah genangan air yang berlebihan di permukaan saat hujan deras.
  3. Jika memiliki pekarangan yang cukup, maka tanamlah pohon demi menjaga ruang terbuka hijau. Menurut Dr. Endi Haryono, M.Si., “Menanam pohon dan menjaga ruang terbuka hijau dapat meningkatkan daya serap air hujan dan mengurangi limpasan permukaan” (Haryono, 2021, hal. 27).
  4. Ikut Berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti membersihkan saluran drainase. Keterlibatan kita dalam kegiatan kerja bakti dengan membersihkan saluran drainase di lingkungan sekitar dapat membantu menjaga agar saluran tetap berfungsi dengan baik.
  5. Menyebarkan informasi dan mengajak lingkungan sekitar untuk berpartisipasi aktif menjaga lingkungan. Setiap dari kita mesti menjadi komunikator lingkungan di masyarakat dengan cara menyebarkan informasi dan mengajak lingkungan sekitar untuk berpartisipasi dalam upaya mengatasi banjir yang kerap terjadi.

Pertanyaannya adalah, apakah dari kita sudah melakukan hal-hal sederhana tersebut, sehingga secara etika komunikasi lingkungan Ke-5 prinsip sederhana dari etika komunikasi lingkungan ini akan memberikan satu solusi dalam penanganan masalah banjir. Jika satu masalah selesai maka pemerintah dapat memfokuskan pada isu-isu lain yang lebih krusial, misalnya isu tentang mahalnya biaya pendidikan, isu tentang kesehatan, isu tentang Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi serta isu-isu lainnya yang lebih prioritas.(***)

Referensi :

1. Sutikno, S. (2019). Faktor-Faktor Penyebab Banjir di Kota Pekanbaru. Jurnal Sains dan Teknologi, 14(2), 13-25.

2. Haryono, E. (2021). Analisis Kemacetan Lalu Lintas di Kota Pekanbaru. Jurnal Teknik Sipil, 8(1), 22-31.

Kabar Kampar

Kepala Bapenda Kampar Zamhur Pimpin Rapat Percepatan Penerimaan PAD

Published

on

Kepala Bapenda Zamhur saat memimpin rapat percepatan penerimaan PAD Kabupaten Kampar.

Bekawan.com – Pemkab Kampar melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tengah menyusun kajian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga masing-masing OPD memiliki terget berdasarkan potensi yang ada. Hal itu diungkapkan Kepala Bapenda Kampar Zamhur, ST, MM dalam rapat Percepatan Penerimaan PAD kabupaten Kampar yang berlangsung di Aula Bapenda, Selasa (8/9/2026) siang.

“Pemkab Kampar melalui Bapenda sedang menginisiasi sebuah kajian bagaimana potensi daerah kita tergarap maksimal dan masing-masing OPD memiliki terget berdasarkan potensi yang ada, jadi kita bikin kajian itu baik dari sisi retribusi maupun pajak daerah,” papar Zamhur.

Dengan kajian potensi ini, Kepala Bapenda menyebut akan ada perubahan metode dalam menentukan jumlah target PAD masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setiap tahunnya.

“Jika selama ini kita selalu berdasarkan realisasi tahun sebelumnya, jika tercapai target di tahun sebelumnya, maka tahun ini di tingkatkan, jika tidak tercapai, lalu diturunkan tergetnya, kedepan tidak seperti itu lagi. Ketika kita sudah tahu potensi pajak dan retribusi daerah, tercapai atau tidak hanya satu satu indikator, ada indikator utama yaitu potensi pajak dan retribusi daerah,” papar Zamhur didepan perwakilan OPD Penghasil PAD.

Sejumlah perwakilan OPD saat mengikuti rapat yang dipimpin Kepala Bapenda Kampar.

Langkah ini, lanjut Zamhur juga akan berdampak terhadap penilaian kemampuan kepala OPD dalam memimpin instansinya. Bahwa khusus bagi OPD penghasil PAD akan sangat mudah menentukan apakah Kepala OPD tersebut berhasil atau tidak memimpin instansinya.

“Salah satunya indikatornya adalah keberhasilan merealisasikan target yang tetapkan, Bapenda Kampar juga telah memastikan bahwa saat ini target yang diberikan ke masing-masing OPD sesuai dengan potensi yang ada. Sehingga apabila tercapai, itu ada prestasi bagi kepala OPD, namun jika tidak tercapai ini tentu akan ada evaluasi dari pimpinan, karena kita telah menetapkan sesuai potensi yang ada sesuai dengan ketentuan yang ada,” pungkasnya.

Dalam acara tersebut masing-masing OPD juga memaparkan persentase target yang telah dicapai hingga peluang peningkatan PAD, mulai dari penyewaan Billboard di Diskominfo Kampar, Tenaga Kerja Asing (TKA) hingga memaksimalkan potensi wisata di Kawasan Danau Rusa.

Continue Reading

Kabar Kampar

Terpilih Aklamasi, Sekda Ardi Mardiansyah Pimpin Korpri Kampar

Published

on

Sekda Kampar Ardi Mardiansyah.

Bekawan.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Dr. Ardi Mardiansyah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Korpri Kabupaten Kampar periode masa sisa 2025 – 2030 dalam Muskablub Korpri Kabupaten Kampar di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Kampar, Rabu (2/9/2026). Ia mendapat dukungan dari seluruh unsur Korpri kecamatan, OPD serta pengurus Korpri Kabupaten Kampar setelah ketua Korpri sebelumnya Refizal mengundurkan diri.

Bupati menyampaikan ucapan selamat kepada Ardi Mardiansyah. Ia menilai, secara ex officio Sekda memang memiliki posisi strategis dalam kepengurusan Korpri dan diyakini mampu membawa organisasi tersebut menjadi lebih aktif serta memberikan manfaat nyata bagi anggotanya.

“Kami yakin Pak Sekda dapat membawa Korpri bekerja secara profesional, menjadi tempat mengadu dan tempat bernaung bagi seluruh ASN dan PPPK. Rangkul semuanya, jangan ada yang merasa ditinggalkan. Mari kita besarkan rumah kita bersama ini,” tegasnya.

Ia meminta kepengurusan segera disusun dengan melibatkan seluruh unsur, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan program kerja yang menyentuh kebutuhan anggota.

“Segera susun kepengurusan dan program kerja. Setelah itu kita lakukan pelantikan. Saya berharap Korpri ke depan semakin aktif, semakin besar manfaatnya dan kegiatan-kegiatannya dapat dirasakan langsung oleh anggota,” katanya.

Di balik harapannya terhadap masa depan Korpri, Ahmad Yuzar juga memberikan perhatian khusus terhadap para ASN yang memasuki masa purnabakti.

Ia mengapresiasi kepengurusan sebelumnya di bawah Ketua Korpri Refizal yang telah menghidupkan berbagai kegiatan, termasuk pemberian penghargaan, santunan dan kepedulian terhadap sesama anggota.

Menurutnya, kegiatan tersebut perlu dilanjutkan secara berkala. Sebab, setiap hari selalu ada ASN yang mengakhiri masa tugasnya setelah puluhan tahun mengabdikan diri untuk negara dan masyarakat.

“Kegiatan seperti penghargaan, santunan dan kepedulian terhadap sesama ini harus terus dilanjutkan. Bahkan kalau bisa dilakukan secara berkala, karena setiap hari ada ASN yang memasuki masa pensiun,” ujarnya.

Continue Reading

Kabar Kampar

Ekspos Kejari Kampar: Perkara Dugaan Manipulasi Hasil Pemeriksaan di Inspektorat hingga Lanjutan KUR BRI

Published

on

Kajari Kampar didampingi)Ara Kasi saat ekspos Kinerja Kejari Kampar.

Bekawan.com – Kepala Kejaksaan Negeri Kampar memimpin ekspos Capaian kinerja selama Tahun 2026 yang digelar Rabu (2/9/2026) sore. Sejumlah perkara diungkapkan Kajari didampingi Para Kasi di instansinya, mulai dari Perkara KUR BRI hingga perkara dugaan manipulasi hasil pemeriksaan keuangan di Inspektorat Kampar.

“Di tahun 2026 kita lakukan 2 sprin penyidikan, pertama dugaan tindak pidana korupsi manipulasi pelaporan hasil pemeriksaan keuangan di Inspektorat Pemkab Kampar, dan saat ini kita dalam penyelesaian perkara KUR BRI, ditahap pertama kita telah sidangkan KUR dengan terdakwa AH cs, sebagian besar sudah inkrah, dan masih ada yang upaya hukum, akan kita selesaikan,” papar Kajari.

Kajari Kampar Dwianto Prihartono, SH, MH juga memaparkan bahwa dari kasus KUR BRI, pihaknya berhasil melakukan penyelamatan sebesar Rp. 331 juta rupiah, dan uang pengganti sebanyak Rp. 190 juta rupiah.

Namun ditanya lebih jauh terkait manipulasi laporan keuangan di Inspektorat, Kajari Kampar belum berkenan menjelaskan lebih jauh, hanya menyebut dugaan manipulasi terjadi di tahun 2025.

“Mungkin sekarang, hanya itu dulu informasi yang kami berikan. itu (perkara) di tahun 2025,” ungkap Kajari.

Selain dua kasus diatas, Kajari juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai kegiatan dari bidang-bidang yang ada di instansinya, mulai dari legal asisten, LO maupun tindakan hukum lain sebanyak 4 kegiatan yaitu dengan Bapenda, termasuk pelayanan hukum lain, seperti layanan hukum gratis sebanyak 10 kegiatan serta 3 kegiatan MoU.

“Sedangkan untuk penyelamatan pemulihan keuangan negara sebesar sekitar Rp. 754 Juta rupiah,” papar Kajari.

Continue Reading

Trending