Bekawan.com – Anggota DPRD Kampar Mutia Restiana meminta Bupati Kampar Ahmad Yuzar untuk mengambil tindakan atas banyaknya kendaraan bertonase berat yang beroperasi seenaknya sehingga merusak jalan perkebunan dan jalan desa.

Mobil diduga milik perusahaan saat melewati jalan perkebunan.

Meski ada pihak yang menyebut jalan perkebunan yang rusak tersebut dalam pengawasan dan perawatan sebuah perusahaan, namun melihat parahnya kerusakan tanpa ada perbaikan yang berarti dari perusahaan, Mutia menilai kepala daerah harus mengambil tindakan sebelum jalan tersebut semakin rusak.

“Jalan desa dan jalan perkebunan di Gunung Bungsu sekarang sangat memperihatinkan, makanya bupati kampar harus segera mengambil tindakan,” tegas Mutia baru- baru ini.

Politisi Demokrat ini menambahkan meski perusahaan melakukan perbaikan jalan namun bukan berarti mereka seenaknya melanggar aturan, mobil yang bertonase lebih itu tidak boleh lewat jalan desa.

Bekawan.com – Dalam upaya memperkuat hubungan dengan masyarakat serta menampung aspirasi pembangunan, Pimpinan DPRD Kabupaten Kampar, Iib Nursaleh, S.Kom, MH, menggelar Musyawarah Pembangunan dan Silaturahmi bersama timnya di rumah Mbah Wiyono, Desa Hangtuah, Hangtuah, Sabtu (26/4/2025).

Acara ini dihadiri oleh tim relawan, tokoh masyarakat, serta para perwakilan warga dari berbagai lapisan. Musyawarah tersebut menjadi wadah untuk membahas berbagai program pembangunan yang telah dan akan diusulkan oleh masyarakat kepada tim Iib Nursaleh.

Dalam sambutannya, Politisi Golkar ini menyampaikan bahwa terdapat beberapa program pembangunan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025, namun harus mengalami penjadwalan ulang ke tahun 2026, karena faktor teknis dan kebijakan perencanaan anggaran.

“Saya ingin jujur kepada masyarakat, ada beberapa program yang memang harus diundur pelaksanaannya. Tapi komitmen saya tetap sama, semua usulan masyarakat akan kita kawal hingga terealisasi,” ujar IiB.

Iib Nursaleh saat silaturahmi dengan tim dan warga.

Lebih lanjut, ia juga menegaskan kepada seluruh tim bahwa keberadaan mereka bukan sekadar untuk menunjukkan kedekatan dengan dirinya, melainkan untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan wakil rakyat.

“Saya tegaskan, tim ini bukan untuk gaya-gayaan atau merasa lebih karena dekat dengan saya. Tim ini adalah perpanjangan tangan rakyat kepada saya. Dengarkan dan terus kawal aspirasi masyarakat dengan baik,” tegasnya dengan penuh semangat.

Kegiatan musyawarah dan silaturahmi ini berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan dan diakhiri dengan sesi ramah tamah bersama warga. Masyarakat Desa Hangtuah menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian dan ketulusan Iib Nursaleh dalam memperjuangkan aspirasi rakyat hingga ke tingkat kabupaten.

Bekawan.com – Pansus I DPRD Kampar menyoroti kekurangan guru mata pelajaran yang mencapai 500 orang di Kabupaten Kampar, hal ini disampaikan juru bicara Pansus I Rinaldo Saputra dalam Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban LKPj Bupati Kampar Tahun 2024 yang berlangsung Kamis (24/4/2025) siang.

“Untuk Dinas Pendidikan, kita menyoroti kekurangan guru mata pelajaran yang mencapai 500 orang, serta pemerataan guru di Kabupaten Kampar,” ungkap Politisi PKS tersebut.

Selain itu, Pansus I juga merekomendasikan penggabungan sekolah menyikapi terdapatnya dan banyaknya sekolah yang jumlah muridnya kurang memadai, terutama sekolah-sekolah yang berada di kawasan ataupun di satu kompleks.

“Merger sekolah perlu dilakukan guna pengelolaan sekolah yang lebih efektif dan efisien,” paparnya. Selain itu ia juga mendorong Pemkab Kampar untuk meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga pendidik yang berkualitas dan bersetifikiasi.

Sebelumnya, Rinaldo Saputra juga mengulas bahwa persoalan pendidikan di Kampar menghadapi persoalan yang sama setiap tahunnya yakni anak putus sekolah, profesionalisme tenaga pendidik dan masih terbatasnya sarana prasarana sekolah.

“Tidak ada perkembangan berarti masalah yang muncul dari tahun ke tahun yaitu terdapatnya anak putus sekolah khususnya tingkat pendidikan menengah masih kurangnya profesionalisme tenaga pendidik dan masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan,” ulas Rinaldo.

Tidak terselesaikannya persoalan tersebut menurut Pansus I terjadi bisa saja karena metode penyelesaian oleh pemerintah daerah bersifat stagnan dan monoton.