Connect with us

Kabar Kampar

Pj. Bupati Gelar Rakor Percepatan Sertifikat Tanah Milik Pemda

Published

on

Pj. Bupati Hambali saat rakor dengan BPN terkait sertifikat tanah milik Pemda.

Bekawan.com – Penjabat Bupati Kabupaten Kampar Hambali, MH menggelar rapat koordinasi terkait percepatan persertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah, Selasa (22/10/2024).

Rapat ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar yang baru Andi Dermawan Lubis serta sejumlah instansi teknis lainnya. Rapat ini bertujuan untuk mempercepat proses legalisasi aset tanah milik Pemda, yang merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam mengamankan aset daerah dan mendukung program pembangunan.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Kampar Hambali menegaskan bahwa percepatan persertifikatan tanah ini sangat penting guna menghindari potensi sengketa tanah yang dapat menghambat berbagai proyek pembangunan di daerah. Ia juga menekankan bahwa sertifikat tanah adalah dokumen legal yang harus segera diselesaikan agar pemerintah daerah memiliki kepastian hukum atas aset-asetnya.

“Kita harus segera mempercepat proses ini. Pemerintah daerah harus memiliki sertifikat atas semua aset tanah agar terhindar dari masalah hukum di kemudian hari dan agar proses pembangunan tidak terhambat,” ungkap Hambali.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Andi Dermawan Lubis dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan rencana kerja mereka dalam memfasilitasi percepatan proses sertifikasi tanah Pemda. Mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan Pemda, memastikan setiap tahapan berjalan sesuai jadwal, dan menyelesaikan proses administrasi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Selain itu, rapat tersebut juga membahas beberapa kendala yang selama ini dihadapi, seperti masalah batas-batas tanah yang belum jelas, penguasaan tanah oleh pihak lain, serta minimnya pemetaan yang akurat. Untuk mengatasi hal ini, Pj Bupati menginstruksikan agar tim teknis segera melakukan langkah-langkah konkret, termasuk melakukan verifikasi lapangan, pendataan ulang, dan koordinasi intensif dengan pihak-pihak yang terkait.

Penjabat Bupati berharap dengan adanya koordinasi yang baik antara Pemda dan Kantor Pertanahan, seluruh aset tanah milik Pemda dapat tersertifikasi pada tahun 2024, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. (Adv)

Kabar Kampar

Realisasi Pajak Daerah Kampar Meningkat Tajam Tahun 2025

Published

on

Aplikasi SAPA HATI jadi andalan terbaru Bapenda Kampar dalam meningkatkan PAD dari sektor Pajak.

Bekawan.com – Realisasi pajak daerah Kabupaten Kampar meningkat drastis di tahun 2025, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, peningkatannya mencapai 102, 95 persen. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Zamhur, ST, MM melalui Kabid Pendataan dan Pendaftaran Zamzul Azmi, SE, MM saat dijumpai diruang kerjanya, Rabu (22/4/2026).

“Tahun 2021 realisasi hasil pajak daerah diangka Rp.146,1 Miliar, di tahun 2022 Rp.142,3 Miliar, tahun 2023 Rp.153,8 Miliar, tahun 2024 Rp.155,2 Miliar, sedangkan di tahun 2025 mencapai 303,6 Miliar rupiah,” ungkap Zamzul.

Ia mengakui bahwa terdapat realisasi peningkatan penerimaan pada beberapa jenis penerimaan, serta ada penurunan disisi lainnya, baginya penurunan ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Bapenda dalam mengoptimalkan penerimaan di tahun berikutnya.

“Sesuai arahan Pimpinan, beliau selalu menyampaikan agar intens dan optimal dalam tata kelola pemungutan pajak daerah, karena merupakan salah satu ruang fiskal dalam menunjang penerimaan daerah untuk menunjang kegiatan pembangunan di Kabupaten Kampar,” jelas Zamzul.

Kabid Zamzul Azmi.

Untuk itu, lanjutnya Bapenda Kampar terus berupaya melakukan tugasnya secara optimal sesuai dengan sumber daya yang ada dalam tata kelola pemungutan pajak daerah, “barangkali ada potensi yang belum optimal, maka akan terus dimaksimalkan, melalui seluruh bidang maupun bersinergi dengan OPD pengelola PAD dalam rangka pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Ia juga memaparkan, pemungutan objek pajak tentu berdasarkan aturan yang berlaku tidak bisa dilakukan tanpa ada aturan yang jelas, “seperti di tahun 2021 dan 2022, ada sektor hiburan, yakni wahana air maupun Water Park yang belum bisa dilakukan pemungutan, berdasarkan informasi yang kami dapat dari pihak Kementerian Keuangan RI di tahun 2021 bulan Januari melalui teleconference yang menyebutkan bahwa wahana air dan Water Park tidak termasuk objek hiburan, sehingga tidak dilakukan pemungutan,” jelasnya.

Setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 2022, barulah Wahana air maupun Water Park masuk kategori Pajak Hiburan, sekarang namanya Pajak Barang Jasa tertentu, didalamnya ada sektor makanan dan minuman (dulu restoran,red), perhotelan, parkir, tenaga listrik dan hiburan (Wahana air maupun water park masuk di hiburan,red).

Setelah adanya aturan yang jelas, penerimaan daerah dari sektor pajak hiburan selalu mengalami peningkatan di Kabupaten Kampar, dari 2024 diangka Rp. 495.020.562 meningkat menjadi Rp. 578.065.159 di tahun 2025.

Ia juga menegaskan bahwa Bapenda Kampar selalu menjadikan kritikan dan masukan sebagai pelecut semangat dalam mengoptimalkan dan menggali potensi pajak, “semua upaya terus dilakukan Pemda melalui Bapenda mulai dari intensifikasi, ekstensifikasi, sosialisasi sesuai regulasi dan uji petik ke masing masing objek pajak yang ada di Kabupaten Kampar, termasuk memudahkan para wajib pajak dalam mengurus kewajiban perpajakan, termasuk membentuk 5 UPT Bapenda yang tersebar di wilayah Kampar.

“Dengan keberadaan UPT Bapenda ini, maka dapat memperpendek jarak, dan mempermudah wajib pajak untuk tidak harus datang ke kantor Bapenda di Bangkinang, namun cukup melalui UPT Bapenda yang ada masing-masing wilayah UPT. Kemudian kemudahan lainnya dengan adanya aplikasi “SAPA HATI” yang merupakan program inovasi dari Kepala Bapenda Kampar, Bapak Zamhur untuk mendukung dan menunjang kemudahan pelayanan pajak daerah di Kabupaten Kampar” pungkasnya.

Continue Reading

Kabar Kampar

Jadi Narsum Dialog Hari Kartini, Ini yang Disampaikan Wabup Misharti 

Published

on

Bekawan.com – Mengangkat tema “Semangat Kartini Inspirasi Lintas Generasi”, Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti menjadi Narasumber di acara dialog interaktif di luar studio dalam rangka memperingati Hari Kartini tahun 2026.

Acara tersebut terselenggara berkat kerja sama antara Radio Republik Indonesia (RRI) dan Universitas Pahlawan Bangkinang, Selasa (21/4/2026) pagi ini dilaksanakan di kampus Universitas Pahlawan (UP) Bangkinang dan dihadiri oleh mahasiswa, akademisi, serta masyarakat umum.

Dalam dialog tersebut, Misharti menekankan bahwa perempuan masa kini memiliki ruang yang luas untuk berkontribusi di berbagai bidang. Menurutnya, perempuan dapat memainkan peran sesuai dengan bakat, minat, dan potensi yang dimiliki.

“Zaman sekarang, bagaimana kita sebagai wanita memainkan peran sesuai dengan talenta dan kesukaan kita. Perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkarya,” ujarnya.

Ia juga menyoroti bahwa perempuan memiliki tanggung jawab ganda yang tidak ringan. Selain berkiprah di ranah publik, perempuan juga memiliki peran penting dalam keluarga.

“Seorang perempuan adalah ibu bagi anak-anaknya dan istri bagi suaminya. Peran ini harus dijalankan dengan seimbang, sehingga perempuan mampu menjadi inspirasi di lingkungan keluarga maupun masyarakat,” tambahnya.

Dialog interaktif ini diharapkan mampu menjadi wadah berbagi inspirasi serta memperkuat semangat perjuangan Kartini bagi generasi muda, khususnya perempuan, agar terus berdaya, mandiri, dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara.

Continue Reading

Kabar Kampar

Gandeng BPKP Demi Optimalkan PAD dan Perbaikan Tata Kelola Keuangan Daerah 

Published

on

Bekawan.com – Bupati Kampar, Ahmad Yuzar menggelar pertemuan strategis dengan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau, Dr. Evenri Sihombing, beserta jajaran di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Bupati Kampar, Selasa (21/4/2026).

Audiensi ini dilakukan guna membahas percepatan Tindak Lanjut Laporan Eksekutif Daerah serta merumuskan langkah-langkah konkret dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar.

Dalam arahannya, Ahmad Yuzar menekankan bahwa kehadiran BPKP sangat krusial sebagai mitra pengawasan demi menjamin tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. “Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi laporan eksekutif agar administrasi daerah semakin akuntabel,” tegasnya di hadapan jajaran kepala dinas.

Selain perbaikan administrasi, fokus utama pertemuan tersebut adalah penggalian potensi PAD. Ahmad Yuzar menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil untuk melakukan inovasi dalam memungut pajak dan retribusi daerah secara efektif dan efisien.

Kepala BPKP Riau, Dr. Evenri Sihombing, menyambut baik langkah proaktif Pemkab Kampar. Ia menyatakan kesiapan BPKP dalam memberikan asistensi dan pengawalan agar target peningkatan PAD dapat tercapai tanpa menabrak regulasi yang berlaku.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh pejabat teras Pemkab Kampar, mulai dari Asisten II, Inspektur, hingga 22 kepala dinas beserta perwakilannya dan badan terkait, termasuk Kepala BAPPEDA, BPKAD, BAPENDA. Kehadiran seluruh elemen pimpinan ini menunjukkan keseriusan Pemkab Kampar dalam membenahi sektor keuangan dan pembangunan daerah secara menyeluruh untuk masa sekarang dan mendatang.

Diakhir arahan Bupati mengingat kembali kepada seluruh kepala OPD “Saya ingatkan kembali kepada seluruh Kepala OPD, tujuan kita meningkatkan PAD dan memperbaiki laporan daerah ini hanya satu yakni, agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat. Jika pendapatan daerah sehat, kita punya ruang lebih luas untuk membangun infrastruktur, meningkatkan fasilitas kesehatan, dan memperbaiki pendidikan,” pungkas Bupati Ahmad Yuzar.

Continue Reading

Trending