Connect with us

Kabar

Gubri Hadiri Rakornas Pengamanan Perbatasan Negara 2020

Published

on

Bekawan.com – Gubernur Riau, Syamsuar hari ini, Rabu (11/3/2020) menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengamanan Perbatasan Negara (Pamtas) Tahun 2020. Selain Gubri yang didampingi Plt. Karo Administarsi Pimpinan Pemprov. Riau Wira Haryoko, dan Kepala Badan Provinsi Riau, Erisman Yahya, juga diikuti sejumlah prjabat dari daerah perbatasan di Riau, yaitu pemerintah kabupaten Bengkalis, Kepukauan Meranti, Rokan Hilir, Indragiri Hilir, dan Kota Dumai.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Pullman Central Park Podomoro City, Jakarta Barat oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) itu membas terkait penguatan sistem tata kelola perbatasan negara, khususnya dalam pengelolaan batas wilayah negara dan lintas batas negara guna melakukan langkah-langkah sistematis dan komprehensif dalam mewujudkan sistem pengamanan perbatasan terpadu (integrated border security System).

BNPP sudah menginventarisir daerah-daerah di indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Ada 782 kecamatan di 54 kabupaten dan kota yang tersebar di 15 ptovonsi. Di Provinsi Riau, terdapat beberapa kecamatan di empat kabupaten/kota, yaitu Rokan Hilir, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir dan Kota Dumai.

Menteri Dalam Negeri yang juga selaku Kepaa BNPP, Tito Karnavian menyebutkan, dari jumlah kecamatan yang berada di wilayah perbatasan negara tersebut, pemerintah pusatvmelalui BNPP selaku kordinator yang mengurusi masalah perbatasan, sudah menentukan dari jumlah itu hanya sebanyak 222 kecamatan di Indonesia yang menjadi prioritas untuk segera dibenahi dan dilakukan pembangunan di semua sektor secara bertahap hingga tahun 2024 atau berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo – Ma’ruf Amin.

Berdasarkan data dari BNPP, antara lain Kecamatan di Riau yang masuk dalam prioritas pengelolaan kawasan perbatasan yaitu, Bengkakis, Bantan, Ruoat, Rupat Utara, Bandar Laksamana, Pasir Limau Kapas, Sinaboi, Ragsang, Rangsang Barat, Rangsang Pesisir, dan Pulau Merbau.

” Kenapa hanya 222 kecamatan yang menjadi prioritas? Bagaimana dengan yang lain. Karena ada beberapa faktor, tidak mungkin semuanya dibangun secara serempak dalam 4 tahun ini karena melihat ketersediaan anggaran. Jumlah itu berdasarkan hasil identifikasi tim yang sudah melakukan kerja selama dua bulan ini melihat keondisi dan persoalan yang terjadi, dan segera mendapatkan perhatian dan pembenahan,” ungkap Tito saat memberikan paparan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengamanan Perbatasan Negara (Pamtas) Tahun 2020

Dari jumlah kecamatan yang menjadi prioritas itu lanjut Mendagri, dibagi menjadi tiga kelomlok berdasarkan koridor pengembangan wikayah yang tercatum dalam RPJMN 2020-2024. Pertama sebut Tito adalah koridor pertumbuhan yang berjumlah 78 kecamatan, yaitu daerah yang menjadi pertumbuhan baru untuk memacu emonomi nasional melalui percepatan pengembangan kawasan pertumbuhan.

Kedua sambungnya adalah koridor pemerataan pembangunan berjumkah 98 kecamatan lokasi prioritas. Berorientasi untuk pemenuhuna pelayanan dasar yang lebih merata. Karena memang daerah ini terbelakang dan jauh ketertinggalan dari daerah lain yang sudah lebih maju

Ketiga kata Tito lagi yaitu, di luar koridor pertumbuhan dan pemerataan. Koridor yang berjummah 46 kecamatan ini dinamakan daerah strategis secara geografis, politik, ekonomi, dan lainnya. Sehingga perlu mendapatkan intervensi, karena posisinya sebagai kawasan perbatasan negara.

” Kita ingin di 222 kecamatan ini terjadi pembangunan. Apa alasanya titik pembangunanya di letakkan di kecamatan, kenapa tidak di kabapaten. Karena kita ingin pertumbuhan ekonomi itu tidak terkonsentrasi di kota, tetapi kecamatan juga tumbuh dengan baik,” terang mantan Kapolri itu.

Mengenai pembiayaan untuk pembangunan di 222 kecamatan tersebut tambah Tito, tentu saja sering anggaran dan sinergi dengan kementerian/lembaga terkait dan pemeritah provinsi serta kabuoaten/kota. Karena yang akan dilakukan bukan hanya pembangunan insfrakstruktur, tetapi juga ekonomi, sumber daya manusia, pembinaan terhadap sekaligus dukungan terhadap usaha masyarakat setempat dan lain sebagainya.

” Kita sudah identifikasi misalnya di kecamatan ini apa yang ingin dibangun. Inventarisir berapa biayanya. Siapa yang mengerjakan. Masalah koperasi tentu Kementerian Koperasi dan UKM, perikanan Kementerian KKP, begitu juga masalah pertanian dan seterusnya. Kemudian dari Pemda Provinsi dan Kabupaten/kota menyumbang dan membangun apa, sehingga bisa terbangun di semua bidang,” jelas Tito seraya menambahkan teknis dari pembangunan di 222 kecamatan prioritas ini akan dimatangjan lagi pada pertemuan lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang berada di perbatasan negara. (Az)

Continue Reading

Kabar Kampar

Didampingi Kacab Mandiri Taspen Bangkinang, Ketua Korpri Serahkan Santunan dan JKM ke Ahli Waris

Published

on

Penyerahan santunan kepada Ahli waris Muhammad Yulizar.

Bekawan.com – Ketua Korpri Kampar Refizal, S.STP, M.P didampingi Kepala Cabang Bank Mandiri Taspen Bangkinang Yudi, menyerahkan Santunan, THT (Tabungan Hari Tua) dan JKM (Jaminan Kematian) kepada Ahli Waris Alhamrhum Muhammad Yulizar, Rabu (24/6/2026) pagi.

Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kampar pada kesempatan tersebut menyampaikan duka mendalam atas berpulangnya salah seorang ASN Kampar tersebut, Pria yang juga Kepala DPMPTSP Kampar itu juga mengucapkan terimakasih atas dedikasi Almarhum selama mengabdi sebagai ASN Kampar.

“Kami turut berduka cita atas kepulangan Almarhum, kami juga mengucapkan atas dedikasi dan sumbangsih tenaga pikiran selama menjadi ASN Kabupaten Kampar, mudah-mudahan diampunkan dosanya, ditempatkan ditempat yang terbaik di sisi Allah,” ucap Refizal saat menyerahkan santunan Korpri ke Ahli Waris.

Ucapan belasungkawa juga disampaikan Kacab Bank Mandiri Taspen Yudi, ia juga mendoakan agar Almarhum Husnul Khatimah dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan.

“Sebagai wujud empati kebersamaan dan kekeluargaan Korpri serta Mandiri Taspen, pada kesempatan ini, Korpri menyerahkan santunan, kami dari Mandiri Taspen menyerahkan Tabungan hari tua dan JKM kepada ahli waris. Semoga santunan ini dapat membantu keluarga yang ditinggalkan dan menjadi penguat dimasa duka,” harap Yudi.

Continue Reading

Kabar Kampar

Baru Ditinggal Suami, Rumah Mualaf 3 Anak di Kampar Ludes Terbakar

Published

on

Kondisi rumah warga Desa Gunung Bungsu yang terbakar Jumat sore.

Bekawan.com – Cobaan berat menimpa seorang warga Desa Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar, Reni (31) Mualaf sekaligus janda 3 anak yang kehilangan suaminya beberapa bulan yang lalu, kembali berduka karena rumahnya hangus dilalap si jago merah, jumat (5/6/2026) sore.

Api dengan cepat menghanguskan bangunan rumah semi permanen beserta seluruh isinya sekitar pukul 16.00 Wib saat kejadian, didalam rumah hanya ada 3 orang anak Reni, sedangkan dirinya sedang mencari nafkah.

“Saat kejadian Reni tidak berada di rumah karena mencari nafkah, dirumah hanya ketiga anaknya yang masih kecil, material bangunan yang di dominasi kayu membuat api membesar dalam hitungan menit,” ucap Sekdes Gunung Bungsu Hamdani.

Sisa-sisa bangunan dan barang-barang pasca kebakaran.

Beruntung, ketiga anaknya yang masih kecil berhasil menyelamatkan diri berkat bantuan cepat tetangga sekitar.

Janda 3 anak itu, tak kuasa menahan tangis saat mendapati rumahnya sudah rata dengan tanah, begitu juga dengan harta benda termasuk dokumen penting dan perlengkapan sekolah anak-anaknya tidak ada yang bisa diselamatkan.

Tidak ada barang dan harta benda yang selamat dari kebakaran rumah termasuk pakaian dan peralatan dapur maupun perlengkapan sekolah anak.

Saat ini pihak desa dan masyarakat sekitar menempatkan janda yang ditinggalkan suami karena sakit dan ketiga buah hatinya di salah satu rumah warga. mereka juga melakukan penggalangan dana untuk meringankan Reni dan ketiga buah hatinya.

Continue Reading

Kabar Kampar

Soroti Turunnya Harga TBS Sawit, Disbun Kampar Minta PKS Patuhi Aturan dan Harga Pemerintah

Published

on

Bekawan.com – Penurunan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit oleh sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kampar.

Kondisi tersebut dikeluhkan petani karena terjadi di tengah biaya produksi yang terus meningkat, sementara harga komoditas sawit di pasar internasional justru relatif stabil bahkan menunjukkan tren menguat.

Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar melalui Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar Marahalim menyampaikan bahwa berdasarkan perkembangan pasar global, harga minyak sawit mentah (CPO) internasional tidak mengalami penurunan yang signifikan.

Bahkan dalam beberapa periode terakhir harga CPO dunia cenderung bergerak stabil dan sesekali mengalami penguatan seiring meningkatnya kebutuhan pasar global terhadap minyak nabati.

“Oleh karena itu, masyarakat mempertanyakan mengapa harga pembelian TBS di tingkat petani justru mengalami penurunan. Pertanyaan ini wajar muncul karena kondisi pasar internasional tidak menunjukkan adanya penurunan yang drastis,” ujarnya, Selasa (2/6/2026).

Menurutnya, terdapat berbagai faktor yang menjadi pertimbangan perusahaan dalam menentukan harga pembelian TBS, seperti kebijakan tata niaga, biaya operasional pabrik, biaya logistik, kualitas bahan baku, hingga strategi pemasaran produk turunannya. Namun demikian, faktor-faktor tersebut harus tetap mengacu pada mekanisme penetapan harga yang telah ditetapkan pemerintah guna menjaga keseimbangan antara kepentingan industri dan kesejahteraan petani.

Pemerintah pusat sendiri terus melakukan pembenahan tata kelola perdagangan komoditas strategis nasional, termasuk sektor sumber daya alam dan perkebunan. Kebijakan penguatan peran negara melalui badan usaha milik negara (BUMN) dalam pengelolaan dan perdagangan komoditas strategis bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, nilai tambah, serta memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Menteri Pertanian dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjalankan kebijakan secara transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Setiap kebijakan yang diterbitkan pemerintah pada prinsipnya dilakukan melalui kajian yang komprehensif dan terbuka, sehingga seluruh pelaku usaha dapat memahami tujuan dan dampaknya terhadap sektor pertanian dan perkebunan nasional.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki kebijakan yang bertujuan menekan harga TBS petani. Sebaliknya, pemerintah terus berupaya menciptakan tata niaga yang sehat, transparan, dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak, mulai dari petani, pelaku usaha, hingga negara.

Di sisi lain, petani sawit saat ini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Harga pupuk terus mengalami kenaikan, biaya pemeliharaan kebun semakin besar, sementara upah tenaga kerja untuk panen dan perawatan kebun juga meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini menyebabkan biaya produksi perkebunan rakyat menjadi semakin tinggi.

“Ketika harga TBS turun sementara biaya pupuk, tenaga kerja, dan operasional kebun meningkat, maka pendapatan petani tentu akan tergerus. Karena itu harga yang diterima petani harus mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Sebagai bentuk keberpihakan kepada petani, Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar telah mengambil berbagai langkah konkret. Salah satunya dengan menyurati seluruh PKS yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kampar agar membeli TBS masyarakat sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah melalui mekanisme tim penetapan harga TBS.

Surat tersebut sekaligus menjadi pengingat kepada perusahaan agar menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan pembelian di bawah harga yang dapat merugikan petani. Disbun Kampar juga terus melakukan komunikasi, koordinasi, dan pembinaan kepada pihak perusahaan serta menyampaikan berbagai aspirasi petani yang berkembang di lapangan.

Selain itu, Disbun Kampar akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau, asosiasi perusahaan kelapa sawit dan pemangku kepentingan lainnya guna memastikan terciptanya hubungan yang harmonis antara petani dan perusahaan serta menjaga stabilitas harga TBS di Kabupaten Kampar.

Pemerintah Kabupaten Kampar berharap seluruh PKS dapat menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung kesejahteraan petani sawit dengan menerapkan harga pembelian yang sesuai dengan ketentuan pemerintah. Langkah ini dinilai penting mengingat sektor perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu penggerak utama perekonomian daerah dan sumber penghidupan bagi puluhan ribu kepala keluarga di Kabupaten Kampar.

“Dengan sinergi yang baik antara pemerintah, perusahaan, dan petani, diharapkan tata niaga kelapa sawit dapat berjalan lebih adil, transparan, dan berkelanjutan sehingga manfaat pembangunan sektor perkebunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” pungkas Kadisbun Kampar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

Trending