Connect with us

Kabar

Gubri Hadiri Rakornas Pengamanan Perbatasan Negara 2020

Published

on

Bekawan.com – Gubernur Riau, Syamsuar hari ini, Rabu (11/3/2020) menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengamanan Perbatasan Negara (Pamtas) Tahun 2020. Selain Gubri yang didampingi Plt. Karo Administarsi Pimpinan Pemprov. Riau Wira Haryoko, dan Kepala Badan Provinsi Riau, Erisman Yahya, juga diikuti sejumlah prjabat dari daerah perbatasan di Riau, yaitu pemerintah kabupaten Bengkalis, Kepukauan Meranti, Rokan Hilir, Indragiri Hilir, dan Kota Dumai.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Pullman Central Park Podomoro City, Jakarta Barat oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) itu membas terkait penguatan sistem tata kelola perbatasan negara, khususnya dalam pengelolaan batas wilayah negara dan lintas batas negara guna melakukan langkah-langkah sistematis dan komprehensif dalam mewujudkan sistem pengamanan perbatasan terpadu (integrated border security System).

BNPP sudah menginventarisir daerah-daerah di indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Ada 782 kecamatan di 54 kabupaten dan kota yang tersebar di 15 ptovonsi. Di Provinsi Riau, terdapat beberapa kecamatan di empat kabupaten/kota, yaitu Rokan Hilir, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir dan Kota Dumai.

Menteri Dalam Negeri yang juga selaku Kepaa BNPP, Tito Karnavian menyebutkan, dari jumlah kecamatan yang berada di wilayah perbatasan negara tersebut, pemerintah pusatvmelalui BNPP selaku kordinator yang mengurusi masalah perbatasan, sudah menentukan dari jumlah itu hanya sebanyak 222 kecamatan di Indonesia yang menjadi prioritas untuk segera dibenahi dan dilakukan pembangunan di semua sektor secara bertahap hingga tahun 2024 atau berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo – Ma’ruf Amin.

Berdasarkan data dari BNPP, antara lain Kecamatan di Riau yang masuk dalam prioritas pengelolaan kawasan perbatasan yaitu, Bengkakis, Bantan, Ruoat, Rupat Utara, Bandar Laksamana, Pasir Limau Kapas, Sinaboi, Ragsang, Rangsang Barat, Rangsang Pesisir, dan Pulau Merbau.

” Kenapa hanya 222 kecamatan yang menjadi prioritas? Bagaimana dengan yang lain. Karena ada beberapa faktor, tidak mungkin semuanya dibangun secara serempak dalam 4 tahun ini karena melihat ketersediaan anggaran. Jumlah itu berdasarkan hasil identifikasi tim yang sudah melakukan kerja selama dua bulan ini melihat keondisi dan persoalan yang terjadi, dan segera mendapatkan perhatian dan pembenahan,” ungkap Tito saat memberikan paparan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengamanan Perbatasan Negara (Pamtas) Tahun 2020

Dari jumlah kecamatan yang menjadi prioritas itu lanjut Mendagri, dibagi menjadi tiga kelomlok berdasarkan koridor pengembangan wikayah yang tercatum dalam RPJMN 2020-2024. Pertama sebut Tito adalah koridor pertumbuhan yang berjumlah 78 kecamatan, yaitu daerah yang menjadi pertumbuhan baru untuk memacu emonomi nasional melalui percepatan pengembangan kawasan pertumbuhan.

Kedua sambungnya adalah koridor pemerataan pembangunan berjumkah 98 kecamatan lokasi prioritas. Berorientasi untuk pemenuhuna pelayanan dasar yang lebih merata. Karena memang daerah ini terbelakang dan jauh ketertinggalan dari daerah lain yang sudah lebih maju

Ketiga kata Tito lagi yaitu, di luar koridor pertumbuhan dan pemerataan. Koridor yang berjummah 46 kecamatan ini dinamakan daerah strategis secara geografis, politik, ekonomi, dan lainnya. Sehingga perlu mendapatkan intervensi, karena posisinya sebagai kawasan perbatasan negara.

” Kita ingin di 222 kecamatan ini terjadi pembangunan. Apa alasanya titik pembangunanya di letakkan di kecamatan, kenapa tidak di kabapaten. Karena kita ingin pertumbuhan ekonomi itu tidak terkonsentrasi di kota, tetapi kecamatan juga tumbuh dengan baik,” terang mantan Kapolri itu.

Mengenai pembiayaan untuk pembangunan di 222 kecamatan tersebut tambah Tito, tentu saja sering anggaran dan sinergi dengan kementerian/lembaga terkait dan pemeritah provinsi serta kabuoaten/kota. Karena yang akan dilakukan bukan hanya pembangunan insfrakstruktur, tetapi juga ekonomi, sumber daya manusia, pembinaan terhadap sekaligus dukungan terhadap usaha masyarakat setempat dan lain sebagainya.

” Kita sudah identifikasi misalnya di kecamatan ini apa yang ingin dibangun. Inventarisir berapa biayanya. Siapa yang mengerjakan. Masalah koperasi tentu Kementerian Koperasi dan UKM, perikanan Kementerian KKP, begitu juga masalah pertanian dan seterusnya. Kemudian dari Pemda Provinsi dan Kabupaten/kota menyumbang dan membangun apa, sehingga bisa terbangun di semua bidang,” jelas Tito seraya menambahkan teknis dari pembangunan di 222 kecamatan prioritas ini akan dimatangjan lagi pada pertemuan lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang berada di perbatasan negara. (Az)

Continue Reading

Kabar Kampar

Kejari Kampar Tangani 5 Kasus Korupsi Sepanjang 2025

Published

on

KAJARI Kampar Dwianto Prihartono saat memimpin Press Release sempena Harkordia 2025.

Bekawan.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kampar, menyelamatkan Rp. 579 juta rupiah kerugian negara sepanjang tahun 2025, selain itu, Institusi penegak hukum ini juga tengah menangani 5 perkara dugaan tindak pidana korupsi salah satunya terkait penyalahgunaan dana KUR.

Informasi ini didapat dalam Press Release yang dilakukan Kejari Kampar bersempena Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkordia) 2025, Selasa (9/12/2025). Kajari Kampar Dwianto Prihartono menyebut bahwa upaya keras pihaknya di Tahun 2025 telah membuahkan hasil, terutama dalam penindakan dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Kajari Kampar menjelaskan bahwa sepanjang 2025, pihaknya telah menangani 5 perkara penyidikan tindak pidana korupsi. Kasus-kasus tersebut saat ini masih dalam tahap pemeriksaan saksi dan ahli.

“Dalam penuntutan tindak pidana korupsi, kami telah mengajukan lima tuntutan,” ujar Dwianto di Aula Kantor Kejari Kampar didampingi Kasi Pidsus Eliksander Siagian, Kasi Intel, Jackson Apriyanto Pandiangan, Kasi Pidum Okky Fathoni Nugraha, Kasi PAPBB Sri Mulyani Anom dan Kasubag Bin Tabroni dan beserta serta jajaran staf.

Kasus-kasus menonjol yang disorot termasuk kasus Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI dan beberapa perkara yang melibatkan dana desa. Pencapaian yang paling kentara adalah keberhasilan dalam pemulihan keuangan negara.

“Kami telah berhasil melakukan penyelamatan kerugian negara lebih kurang sebesar Rp579 juta,” ungkap Dwianto Prihartono.

Selain itu, Kejari Kampar juga telah melaksanakan eksekusi terhadap 2 terpidana dalam kasus korupsi, termasuk terkait kasus Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rumbio Jaya dan kasus di Desa Tanjung Karang. Upaya pemulihan aset juga dilakukan melalui eksekusi barang rampasan untuk dimusnahkan, dirampas untuk negara, dan dilelang.

Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Kejari Kampar juga mengambil peran preventif. Upaya ini difokuskan pada penanganan tunggakan temuan Inspektorat di sejumlah desa.

“Upaya mediasi terkait indikasi temuan di desa-desa tersebut cukup berhasil. Sebagian besar kepala desa sudah mengembalikan kerugian negara,” imbuhnya.

Kinerja maksimal Kejari Kampar sepanjang tahun 2025 berbuah manis karena meraih tiga penghargaan kinerja terbaik se-Riau. Adapun penghargaan yang diraih yaitu, Peringkat I Capaian Kinerja Terbaik Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Peringkat II Media Sosial dan Peringkat III Capaian Kinerja Terbaik Bidang Pembinaan.

Kajari Kampar menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya atas kerja keras seluruh jajarannya. Raihan prestasi tersebut, menurutnya, mempertegas komitmen Kejari Kampar sebagai institusi penegak hukum yang dipercaya masyarakat.

“Kita akan berupaya bekerja lebih baik lagi dan lebih semangat baru di tahun 2026,” tutup Kajari Dwianto Prihartono, menegaskan semangat reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik berkelanjutan.

Continue Reading

Kabar Kampar

Hujan Tinggi di Sumbar, Begini Kondisi Waduk PLTA Koto Panjang

Published

on

Kondisi terbaru elevasi waduk PLTA Koto Panjang terpantau masih berada di titik terendah.

Bekawan.com – Kondisi Waduk PLTA Koto Panjang terpantau aman, meski intensitas hujan di Sumatera Barat terus meningkat. Pengelola Unit Layanan Pembangkit Listrik Tenaga Air ( ULPLTA) Koto Panjang menjelaskan bahwa kondisi itu terjadi karena elevasi air di waduk berada dititik terendah.

“Saat ini kita berada di titik elevasi terendah, di 74.50 Mdpl, masih ada sekitar 9 meter lagi ke High Water Level yakni 83. 00 Mdpl, ditambah lagi intensitas hujan di Sumbar tidak terlalu lama hujannya,” ungkap Erikmo, Kamis (27/11) sore.

Ia menambahkan, hingga pukul 16.00 Wib, elevasi air di waduk masih bertahan diangka 74.50 mdpl, dengan Outflow Turbine 284.54 m3/s dan Inflow Waduk 505.19 m3/s. Luasnya area penampungan danau juga menjadi salah faktor aman.

“Yang kita khawatirkan selama ini, elevasi kita misalnya diangka 82.00 Mdpl, lalu muncul banjir bandang, itu yang kita takutkan. tapi kalau saat ini kita justru berada di elevasi terendah, jadi kalau adapun banjir bandang dari Sungai Kampar Kanan dan Sungai Batang Mahat, masih besar space waduk kita untuk menampung,” jelasnya.

Ditanya soal material sampah yang masuk ke area bendungan, apakah ada sampah kayu sisa pembalakan liar, Pengelola PLTA Koto Panjang menapik hal itu. Erikmo memaparkan bahwa sampah yang masuk kebanyakan merupakan sampah rumah tangga seperti plastik, dan bisa diatasi dengan adanya 2 Trashboom yang berfungsi untuk menangkap dan menahan sampah plastik yang terbawa arus.

“Kebanyakan sampah masyarakat (bukan material kayu gelondongan, red), dan itu sudah tersaring dengan adanya Trashboom yang kita miliki, sejauh ini kita punya 2 Trashboom untuk menahan sampah, sehingga tidak masuk ke bendungan,” jelasnya.

Continue Reading

Kabar Asik

Triska Felly, Satu-satunya Pengurus DPD PDI Riau dari Kampar

Published

on

Triska Felly.

Bekawan.com – Politisi Perempuan asal Kampar Triska Felly dipercaya menduduki posisi Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi dalam kepengurusan DPD PDI-P Riau Periode 2025-2030, ia menjadi satu-satunya Pengurus PDI-P asal Kampar yang masuk pengurus DPD Riau.

Saat dimintai tanggapannya terkiat jabatannya barunya, Perempuan yang sebelumnya penjabat Sekretaris PDI-P Kampar ini hanya tertawa sembari memberikan ucapan selamat kepada Bupati Pelalawan Zukri Misran yang kembali terpilih menjadi Ketua DPD PDI-P Riau, serta mengucapkan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya menjadi Pengurus Provinsi.

Kebersamaan Pengurus DPD PDI-P Riau.

“Selamat ke Ketua Terpilih DPD PDI Perjuangan Provinsi Riau dan trimakasih sudah memberikan kepercayaan menjadi pengurus propinsi, semoga amanah ini bisa saya emban dengan baik,” ucapnya, Selasa (25/11/2025) pagi.

Mantan Anggota DPRD Kampar ini juga memberikan ucapan selamat kepada pengurus baru DPC PDI-P Kabupaten Kampar yang dipimpin ketua terpilih Misharti, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Kampar.

Sebelumnya Ketua DPD PDI-P Riau, Zukri Misran usai dilantik Sabtu (22/11/2025), menyebut dalam kepengurusan periode 2025-2030 ini hampir diisi oleh orang-orang yang sama dengan kepengurusan sebelumnya. Namun begitu tetap ada beberapa jabatan ada penyegaran untuk regenerasi termasuk jabatan yang diduduki Triska Felly.

Dirinya berharap seluruh pengurus DPD yang sudah mengucapkan sumpah dan janji jabatan bersamanya betul-betul mewujudkan sumpah dan janji tersebut.

Continue Reading

Trending