Bekawan.com – Nunik Handriani, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Lancang Kuning di bawah bimbingan Dr. Richa Afriana Munthe, SE., MM., menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya dalam pengembangan layanan digital di Kabupaten Kampar. Ia menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi mengelola sumber daya yang bernilai, langka, sulit ditiru, dan tidak dapat digantikan.

Di Kabupaten Kampar, tantangan utama meliputi kompetensi SDM teknologi informasi, infrastruktur digital yang belum merata, serta kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung inovasi. Nunik menilai bahwa pendekatan berbasis Resource-Based View (RBV) diperlukan agar organisasi mampu memaksimalkan potensi sumber daya internal secara lebih terarah.

Ia mengusulkan analisis menyeluruh terhadap sumber daya yang dimiliki, memperkuat kolaborasi dengan universitas dan perusahaan teknologi, serta menyediakan pelatihan dan sertifikasi kompetensi secara berkelanjutan. Penguatan infrastruktur seperti data center dan jaringan internet juga menjadi prioritas untuk memastikan layanan digital yang cepat dan transparan.

Nunik menekankan perlunya pengembangan kapabilitas dinamis agar organisasi mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, serta memastikan kebijakan berbasis data yang mendukung efisiensi dan akuntabilitas. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan sumber daya akan menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan yang memberi manfaat luas bagi masyarakat.

Dalam pandangan Dr. Chandra Bagus sebagai masyarakat sekaligus peneliti Ilmu Manajemen, isu yang diangkat Nunik menunjukkan bahwa transformasi digital menuntut lebih dari sekadar kesiapan teknis. Ia menilai bahwa gagasan Nunik memperlihatkan pemahaman yang matang mengenai pentingnya tata kelola yang konsisten dan sinergi lintas sektor, serta memberi arah strategis bagi daerah yang ingin membangun layanan digital yang benar-benar berkelanjutan.

By : Nur Adlin (Wakil Ketua Partai Golkar Pemenangan Pemilu Wilayah I)

Bekawan.com – Sekitar 8 tahun Kampar tak memiliki Wabup, plus 5 tahun sebelumnya (ada tapi tak ada), dalam rentang jarak total 13 tahun, ada Catur sugeng hadir sebagai Wabupnya Alm. Azis zaenal, juga berkeadaan miris dalam fungsinya, artinya bukan sebagai pelengkap, tapi lebih bawah dan lebih rendah dari itu.

Namun kini, Pemerintahan baru hasil Demokrasi telah berjalan setahun, walaupun saya sebagai penulis bukan bagian dari tim pemenangan, namun merasa patut dan boleh menyampaikan opini saya, terutama terkait tuduhan yang sengaja diberitakan tanpa parameter yang jelas, dan terkesan pikiran sporadis, tentang Disharmonisasi antara seorang Wabup yang dianggap over fungsi oleh orang yang menyampaikan berita.

Untuk itu perlu kita kembali tahu atau mengingat bahwa tugas Wakil Bupati adalah membantu Bupati menyelenggarakan pemerintahan daerah, memberikan saran, mengoordinasikan instansi vertikal, memantau pemerintahan kecamatan/desa, serta melaksanakan tugas Bupati saat berhalangan sementara (tahanan/sakit), atau tugas lain yang didelegasikan Bupati, termasuk menjadi Bupati definitif jika Bupati berhalangan tetap. Wakil Bupati bekerja di bawah arahan Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Maka jelas Job Deskripsinya bukan sebagai pelengkap, atau diam-diam saja, tapi bagaimana mendorong efektivitas pemerintahan lebih baik, khusus Kampar, wajar ada keterkejutan yang dialami beberapa orang, karena sudah sekitar 13 tahun Kampar serasa memiliki Pimpinan tunggal, dan ketika sekarang posisi Wabup difungsikan sebagai mana mestinya-untuk optimalkan roda pemerintahan yang mempunyai beban kerja- tentu bagi yang gagal paham ada keanehan di frasa pikirannya, karena menemukan kerja Wabup yang aktif, yang sudah lama tak ditemukan di Kabupaten Kampar.

Dengan demikian, tulisan ini ada agar pemikiran yang ber-sakwasangka yang dapat membuat simpang siur itu menjadi lebih bijak dan arif. Kritikan adalah hal yang lumrah, tapi yang tendensius tentu saja kurang afdhol.

Bupati adalah pemimpin eksekutif tertinggi di daerah tentu saja akan memanfaatkan formasi kepemimpinannya termasuk juga Wakilnya untuk pencapaian Visi Misi dengan anggaran yang telah ditetapkan bersama DPRD dalam tahun berjalan dan juga mempersiapkan program dimasa kedepan, tentu saja dilengkapi dengan evaluasi untuk memaksimalkan apa yang akan dicapai.

Akhir dengan tulisan ini, izinkan saya untuk mengisi media sebagai wahana berfikir kita bersama dan memperkokoh kebersamaan dalam membangun negeri kita ini, walaupun fungsi kita sebagai masyarakat dengan berbagai latar belakang juga terhitung sebagai patriot yang sportif.

Kepemimpinan yang benar-benar mengubah nasib masyarakat jarang lahir dari panggung besar. Ia tumbuh dari keputusan-keputusan kecil yang konsisten, dari keberanian menolak pola lama, dan dari kesediaan memikul beban ketika orang lain memilih jalan aman. Di Desa Sungai Petai, sosok itu hadir dalam diri Rian Adli. Baginya, inti kepemimpinan bukanlah berapa banyak program yang dijalankan, tetapi bagaimana membentuk manusia yang kelak menjaga dan memperluas dampak dari program itu sendiri.

“Kalau hanya membangun jalan, siapa pun bisa,” ujarnya suatu ketika, “tetapi membangun manusia jauh lebih sulit. Di situlah tanggung jawab saya.”

Program seperti desa digital, pelatihan kewirausahaan, dan 1 RT 1 Pelaku Usaha hanyalah bagian permukaan. Di balik itu, Rian sedang melakukan pekerjaan yang jauh lebih berat, membongkar mentalitas ketergantungan dan menanamkan keberanian untuk bertindak.

Rian berangkat dari gagasan sederhana, bahwa kemerdekaan bukan sekadar status politik, melainkan kemampuan untuk memilih dan bertanggung jawab atas pilihan itu. Itulah sebabnya ia menolak mengukur kesuksesan sebagai kepada desa dari banyaknya bantuan sosial yang masuk ke desanya. Ia menggantinya dengan ukuran yang lebih menantang, berkurangnya ketergantungan warga pada bantuan sosial.

“Kalau penerima bantuan di desa saya bertambah, itu berarti saya gagal,” katanya tegas. “Saya tidak ingin warga saya selamanya menunggu, saya ingin mereka berdiri.”

Filosofi ini ia terjemahkan ke dalam dua hal, keteladanan dan kejujuran makna. Ia bekerja lebih banyak daripada berbicara, hadir lebih dulu daripada orang lain, dan berani mengambil risiko politik bahwa ia siap menanggalkan jabatannya bila warganya memilih tetap pasif.

“Itu bukan ancaman,” ujarnya menjelaskan, “tetapi amanah. Kalau masyarakat tidak mau berubah, kepemimpinan saya tidak ada artinya.”

Dengan seperti sikap ini, Rian Adli telah memindahkan pusat kepemimpinan dari sosok pribadi ke nilai yang lebih besar.

Tantangan terberat yang dihadapi Rian bukanlah infrastruktur atau modal, melainkan cara pikir masyarakat yang terbiasa menunggu bantuan. Ia sadar, orang yang terlalu lama dibantu akan kehilangan keyakinan pada dirinya sendiri.

“Masyarakat itu sebenarnya mampu, hanya saja terlalu sering dimanjakan. Saya ingin mengembalikan keyakinan bahwa mereka bisa,” kata Rian.

Ia mendorong warga meraih keberhasilan kecil setiap hari, seperti satu produk rumahan terjual, bertambah satu pelanggan baru, atau satu jam belajar pemasaran digital. Keberhasilan kecil seperti itu, menurutnya, bagai bara api yang ditiup: kecil, tapi lama-lama menyala.

Rian memimpin bukan hanya sebagai pengelola administrasi, tetapi sebagai arsitek ekosistem. Ia menautkan struktur, jaringan, dan ritus agar kewirausahaan tidak berdiri sendiri.

“Saya ingin orang mengingat, bahwa berjualan pun bisa jadi perjuangan. Kalau dulu berjuang merebut kemerdekaan, hari ini kita berjuang mengisi kemerdekaan dengan kemandirian ekonomi,” ujarnya.

Namun, tidak ada perubahan tanpa gesekan. Kepemimpinan Rian Adli menuntut keberanian moral untuk menghadapi tudingan sinis, kecemburuan, bahkan kegagalan. Energinya datang dari konsistensi antara kata dan tindakan.

“Kalau saya menuntut orang disiplin, maka saya harus hadir lebih dulu,” katanya. “Kalau saya meminta orang mandiri, saya juga harus memudahkan jalannya.”

Alih-alih menunjuk orang dekat sebagai pelaku usaha pertama, ia mendorong musyawarah RT. Transparansi ini menenangkan warga. “Biar mereka yang memilih, supaya semua merasa memiliki,” ungkap Rian Adli.

Lebih dari itu, kewirausahaan, menurut Rian adalah soal kebiasaan. “Bukan soal modal besar, tapi soal disiplin kecil yang dilakukan setiap hari,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya mencatat, menjaga kualitas, memotret produk, dan rutin memasarkan.

Ia menata ritme, dengan pendampingan terjadwal, target mingguan sederhana, hingga refleksi berkala. “Kalau dibiasakan, lama-lama jadi karakter,” tambahnya.

Konsistensi ini memang tidak spektakuler, tetapi justru membentuk kekuatan sosial baru.

Di desa, kegagalan sering dianggap aib. “Orang takut malu kalau usahanya tidak jalan,” Rian mengakui. Karena itu ia mengubah cara pandang, bahwa gagal bukan aib, gagal adalah data.

“Kalau gagal, berarti ada yang bisa diperbaiki. Itu tanda belajar, bukan tanda lemah,” tegasnya. Dengan budaya ini, warga mulai berani mencoba lagi. Inovasi pun bermunculan, dari kemasan baru, kolaborasi antar-RT, hingga penjualan digital.

Warisan terbesar dari kepemimpinan Rian Adli bukan bangunan atau seremonial, melainkan perubahan cara pandang. Dari “saya menunggu” menjadi “saya memulai.” Dari “program kepala desa” menjadi “program kita.” Dari “bantuan sebagai hak” menjadi “kemandirian sebagai martabat.”

“Kalau masyarakat sudah punya cara pandang itu, siapapun nanti yang jadi kepala desa, Sungai Petai tetap akan bergerak,” katanya yakin.

Memimpin, pada akhirnya, adalah pekerjaan memahat. Memahat karakter, memahat makna, memahat kebiasaan. Rian Adli memilih memahat manusia sebelum memahat monumen. Program hanyalah alat, sedangkan inti kerjanya adalah mendidik keberanian.

“Kalau masyarakat berani, desa pasti maju. Dan kalau desa-desa maju, Indonesia akan semakin kuat,” tutupnya.