Bekawan.com – Perbandingan menarik disampaikan Budiman Sudjatmiko ketika berbicara mengenai Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. Menurutnya, kedua pemimpin negara tersebut memiliki kesamaan dalam memperjuangkan kemandirian bangsa dan keberpihakan kepada rakyat kecil.

Pernyataan itu disampaikan Budiman dalam acara Rapat Koordinasi Relawan PASTI Desa se-Provinsi Riau yang berlangsung di Hotel Tjokro, Pekanbaru, Jumat (30/10/2026).

PASTI Desa merupakan jaringan relawan yang siap mendukung program-program Presiden Prabowo Subianto. Salah satu peran yang dijalankan adalah melakukan sosialisasi berbagai kebijakan dan program pemerintah kepada masyarakat desa.

Acara PASTI di Pekanbaru, Jumat 30 Oktober 2026.

Dalam struktur organisasi PASTI Desa, H. Ahmad Wahyudin Nasyar, S.E., M.M. dipercaya sebagai Ketua Umum, sementara Hj. Wargiyati, S.E. menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah. Adapun Budiman Sudjatmiko duduk sebagai Ketua Dewan Pembina. Di tingkat daerah, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PASTI Desa Provinsi Riau dipimpin oleh DR (C) Syofian, S.H., M.H.

Keberadaan jaringan relawan ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat desa. Tidak hanya menyampaikan informasi mengenai program-program pemerintah, tetapi juga membangun pemahaman masyarakat mengenai arah dan tujuan kebijakan pembangunan nasional.

Ketua Umum Pasti Desa Provinsi Riau

Dengan jaringan yang menjangkau desa-desa, PASTI Desa memiliki ruang untuk menjadi penghubung antara agenda pembangunan pemerintah pusat dan realitas kehidupan masyarakat di tingkat akar rumput.

Prabowo dan Lula: Dua Pemimpin, Satu Gagasan Kemandirian

Dalam forum tersebut, Budiman mengangkat perbandingan antara Prabowo dan Lula sebagai dua pemimpin negara yang memiliki kesamaan dalam memperjuangkan kemandirian bangsa.

Pandangan Budiman menarik untuk dicermati. Sebab, membandingkan Prabowo dengan Lula bukan sekadar membandingkan dua kepala negara, melainkan membuka diskusi lebih luas tentang model pembangunan, peran negara, pengentasan kemiskinan, dan bagaimana sebuah bangsa menentukan masa depannya sendiri.

Budiman, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), melihat bahwa persamaan keduanya terletak pada konsistensi agenda pembangunan yang memperjuangkan kemandirian bangsa.

Dalam pandangannya, tantangan pembangunan saat ini adalah bagaimana sebuah negara mampu menguasai teknologi, mesin produksi, data, dan rantai pasok ekonomi. Kemandirian tidak cukup hanya dengan memiliki sumber daya alam, tetapi juga harus memiliki kemampuan mengolah dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Sebuah gagasan yang patut direnungkan : Lula dan Perjuangan Melawan Kemiskinan

Luiz Inácio Lula da Silva bukan sosok yang muncul begitu saja dalam panggung politik Brasil. Perjalanan hidupnya lekat dengan pengalaman kemiskinan dan perjuangan kaum pekerja.

Lahir dari keluarga miskin, Lula pernah menjadi pekerja pabrik dan aktivis buruh sebelum memasuki dunia politik. Pengalaman tersebut membentuk perhatian politiknya terhadap persoalan kemiskinan, ketimpangan, dan kesejahteraan masyarakat.

Ketika menjadi Presiden Brasil, Lula mendorong berbagai kebijakan perlindungan sosial. Salah satu yang paling dikenal adalah Bolsa Família, program bantuan sosial bersyarat yang menghubungkan dukungan ekonomi keluarga miskin dengan akses pendidikan dan kesehatan.

Brasil juga mengembangkan kebijakan ketahanan pangan dan program makan di sekolah. Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya negara memastikan masyarakat, terutama kelompok rentan, mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar.

Pengalaman Brasil menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan membutuhkan kebijakan yang terintegrasi, konsistensi program, serta keberlanjutan lintas pemerintahan.

Prabowo dan Gagasan Kemandirian Indonesia

Di Indonesia, Prabowo Subianto juga menjadikan kemandirian bangsa sebagai salah satu gagasan utama pemerintahannya.

Swasembada pangan, ketahanan energi, hilirisasi industri, penguatan ekonomi nasional, serta pengembangan koperasi menjadi bagian dari agenda pembangunan yang diusung pemerintah.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, tidak hanya dirancang sebagai intervensi pemenuhan gizi masyarakat. Pemerintah juga mengharapkan program tersebut menciptakan aktivitas ekonomi melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM sebagai pemasok kebutuhan pangan.

Sementara itu, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diproyeksikan menjadi instrumen untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi, dan meningkatkan posisi tawar produsen lokal.

Gagasan besarnya adalah menjadikan masyarakat bukan sekadar penerima manfaat pembangunan, melainkan bagian dari kekuatan ekonomi itu sendiri.

Dalam konteks ini, ada relevansi ketika Budiman menghubungkan gagasan Prabowo dengan pengalaman Lula. Keduanya sama-sama menempatkan persoalan kesejahteraan rakyat sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional dan kemandirian bangsa.

Kemandirian bangsa pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kemampuan negara memproduksi barang sendiri, tetapi juga oleh kemampuan rakyatnya menikmati hasil pembangunan.

“Kemandirian bangsa bukan sekadar tentang negara yang kuat, tetapi juga tentang rakyat yang berdaya, sejahtera, dan memiliki masa depan,” pungkas Budiman Sudjatmiko.