Bekawan.com – Wakil Ketua DPRD Kampar Sunardi DS menanggapi pola pengelolaan Caroporate Sosial Responsibility (CSR) di Kabupaten Kampar yang ia nilai masih jauh dari harapan.

Kewajiban utama perusahaan terhadap masyarakat sekitar dikenal sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR). Berdasarkan undang-undang, perusahaan wajib mengalokasikan dana dan program nyata untuk memberdayakan ekonomi, menjaga lingkungan, serta memberikan dampak positif bagi warga terdampak.

“Mestinya CSR itu diimplementasikan melalui berbagai kegiatan seperti pelestarian lingkungan, pengembangan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan sosial, namun yang terjadi justru daerah disekitar perusahaan hanya kebagian limbah perusahaan yang merusak ekosistem sungai, mencemari lingkungan dan berdampak terhadap matinya ikan keramba yang merupakan mata pencaharian masyarakat,” ungkap Sunardi saat dijumpai diruang kerjanya baru-baru ini.

Politisi Demokrat ini memaparkan, kalau pengelolaan CSR seyogyanya untuk masyarakat tempatan yang bersentuhan langsung dengan perusahaan, namun saat ini pengelolaan CSR seperti gerai UMKM di kawasan Bangkinang Riverside tidak berjalan semestinya.

“Harusnya Pemda Kampar bisa memanfaatkan dana CSR itu untuk membangun wilayah yang menjadi lokasi perusahaan, jika tidak bisa di cover oleh APBD. Sekarang yang terjadi malah daerah yang berbatasan langsung dengan Pabrik Kelapa Sawit misalnya tetap tidak ada pembangunan, baik dari APBD maupun dari dana CSR,” jelasnya.

Bekawan.com – Anggota DPRD Kabupaten Kampar dari Fraksi PKS, Hendri Domo menghadiri pelantikan pengurus DPD Ikatan Keluarga Batak Riau (IKBR) wilayah Kampar yang mencakup Kecamatan Siak Hulu, Perhentian Raja, dan Kampar Hilir, Rabu (20/5/2026).

Dalam sambutannya, Hendri menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pengurus IKBR yang baru dilantik. Ia juga mengapresiasi kekompakan masyarakat Batak yang tergabung dalam paguyuban tersebut.

“Pertama, saya mengucapkan selamat atas pelantikan pengurus DPD IKBR Kampar. Alhamdulillah saya dapat bersama dalam acara kawan-kawan dari paguyuban Batak,” kata Hendri. Pada kesempatan itu, Hendri turut menyampaikan pantun yang disambut antusias para hadirin.

“Ibarat pantun, kapak bukan sembarang kapak, kapak untuk membelah kayu. Batak bukan sembarang Batak, Batak Riau sudah jadi Melayu,” ujarnya.

Hendri juga mengucapkan selamat kepada JP Hasibuan yang terpilih sebagai Ketua IKBR DPD I Kampar. Ia berharap kepengurusan baru dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah.

“Semoga amanah tersebut dapat memberikan kontribusi kepada Kabupaten Kampar yang kita cintai bersama,” ucapnya.

Menurut Pria yang sebelumnya berprofesi sebagai jurnalis ini menyebut bahwa keberagaman suku dan budaya di Kabupaten Kampar harus menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan serta menjaga persatuan bangsa.

“Kita adalah saudara dalam bingkai NKRI, saling menguatkan dan saling menasihati dalam kebaikan,” katanya sembari berharap agar IKBR terus berkembang dan berkontribusi bagi masyarakat di Kabupaten Kampar.

Bekawan.com – Pengawasan Limbah Perusahaan di Kampar masih dinilai lemah oleh Wakil Ketua DPRD Kampar Sunardi. Penilaian tersebut bukan tanpa alasan, Politisi Demokrat itu menjabarkan bahwa sejak dirinya menjadi anggota DPRD Kampar belum ada satupun perusahaan yang diberi sanksi tegas meski limbah perusahaan telah banyak mencemari sungai di Kampar.

“Jika dibandingkan dengan daerah lain, kita cenderung lamban dalam menangani setiap permasalahan limbah, sehingga muncul asumsi negatif terhadap pemerintah,” ucap Sunardi, Rabu (20/5/2026).

Anak jati Tapung Hulu ini juga menyoroti lambannya hasil labor dari sample yang diambil OPD terkait, dan terkesan anti klimaks.

“Setelah turun, kita tidak tahu apa hasil dan bagaimana tindakan yang diambil, apakah lingkungan tercemar, apakah perusahaan dikasih peringatan, di sanksi administratif, atau apa, yang jelas semenjak saya didepan, setahu saya belum ada satupun yang di sanksi oleh pemerintah daerah,” tegasnya.

Banyaknya ikan keramba warga yang mati diduga akibat limbah mencemari sungai Tapung beberapa waktu lalu.

Melihat luasnya kawasan perkebunan dan banyaknya Pabrik kelapa sawit di Kampar, Sunardi menilai Pemkab Kampar sudah semestinya memiliki Laboratorium sendiri yang menyediakan layanan pengujian parameter kualitas lingkungan, termasuk air limbah, air permukaan maupun emisi.

“Sehingga kita tidak lama menunggu hasil labor, selain itu petugas dinas terkait juga mesti melakukan pengecekan berkala agar hasilnya valid, bukan hanya menunggu laporan by phone dari perusahaan, karena kalau begitu, hasilnya tentu yang baik-baik aja yang dilaporkan oleh perusahaan,” tambah Sunardi.

Menurutnya persoalan limbah perusahaan yang mencemari lingkungan seperti sungai akan terus terulang di Kabupaten Kampar jika tidak ada keseriusan dari Pemda Kampar dalam menegakkan aturan terkait lingkungan bagi perusahaan, yang pada akhirnya akan merusak biota sungai, meracuni Ikan sungai, ikan keramba dan akan berdampak terhadap perekonomian dan kesehatan masyarakat.