Bekawan.com – Usai dilantik sebagai Plt. Kadis PUPR Kampar, Jumat (22/5) lalu, Rusdi Hanif, ST, MT, lngsung tancap gas membenahi dinas yang telah lama membesarkannya tersebut. Dalam apel perdana yang ia pimpin, Selasa (26/5/2026) pagi, ia menekankan pentingnya kedisiplinan dalam menjalankan program mewujudkan visi misi pimpinan daerah.

“Kita diamanahkan, diberi jabatan untuk membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam merealisasikan visi dan misi serta program-program untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kampar,” ucap Hanif.

Pria yang memulai karir ASN nya di PUPR tersebut juga mengajak seluruh ASN yang berkerja di OPD yang ia pimpin untuk menunjukkan dedikasi dan kinerja agar instansi tersebut tetap eksis dalam menjalankan program-program yang telah diamanahkan oleh pimpinan daerah dalam memajukan Kabupaten Kampar.

“Saya tegas demi kesuksesan program yang telah tertuang dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum, sebagai pembantu kepala daerah, itu tugas yang mesti kita laksanakan dengan penuh tanggungjawab dan aturan yang berlaku,” tegasnya.

Plt. Kadis PUPR Rusdi Hanif.

Selain pesan untuk meningkatkan disiplin, kinerja, loyalitas dan skill, ASN yang telah dinas di PUPR sejak 27 tahun lalu juga mengingatkan arti penting dari kebersamaan dan kekompakan, “tanpa kebersamaan tanpa kekompakan tidak akan pernah hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Jangan menggunting dalam lipatan, jangan jadi musuh dalam selimut,” ingat Hanif.

Selain memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh pegawai PUPR Kampar, Rusdi Hanif juga mendorong untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dengan melakukan kegiatan gotong-royong rutin sesuai dengan program yang telah diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto yakni Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) sebagai program nasional untuk menangani sampah dan menciptakan lingkungan bersih.

Pegawai PUPR Kampar gotong royong membersihkan lingkungan kantor.

“Ini sesuai yang diajarkan oleh agama kita bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, kalau lingkungan kerja kita bersih, ruang kerja kita nyaman, kita juga tentu akan nyaman dalam bekerja, ini semua demi kemajuan dan kesuksesan kita dalam menjalankan tugas yang diamanahkan oleh Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati Kampar dalam mendukung dan mewujudkan program dan visi misi Pimpinan Daerah,” pungkasnya. Usai Apel, Kadis PUPR Kampar Rusdi Hanif bersama Sekretaris Syarkani Arief dan seluruh ASN di PUPR melaksanakan Goro di lingkungan kantor PUPR Kampar.

Sebelumnya, Kadis Perkim Rusdi Hanif kembali ke Dinas PUPR Kampar setelah dilantik Jumat (22/5) lalu, ia dipercaya memegang 2 OPD sekaligus yakni sebagai Kadis Perkim dan Plt. Kadis PUPR Kampar.

Bekawan.com – Wakil Ketua DPRD Kampar Sunardi DS menanggapi pola pengelolaan Caroporate Sosial Responsibility (CSR) di Kabupaten Kampar yang ia nilai masih jauh dari harapan.

Kewajiban utama perusahaan terhadap masyarakat sekitar dikenal sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR). Berdasarkan undang-undang, perusahaan wajib mengalokasikan dana dan program nyata untuk memberdayakan ekonomi, menjaga lingkungan, serta memberikan dampak positif bagi warga terdampak.

“Mestinya CSR itu diimplementasikan melalui berbagai kegiatan seperti pelestarian lingkungan, pengembangan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan sosial, namun yang terjadi justru daerah disekitar perusahaan hanya kebagian limbah perusahaan yang merusak ekosistem sungai, mencemari lingkungan dan berdampak terhadap matinya ikan keramba yang merupakan mata pencaharian masyarakat,” ungkap Sunardi saat dijumpai diruang kerjanya baru-baru ini.

Politisi Demokrat ini memaparkan, kalau pengelolaan CSR seyogyanya untuk masyarakat tempatan yang bersentuhan langsung dengan perusahaan, namun saat ini pengelolaan CSR seperti gerai UMKM di kawasan Bangkinang Riverside tidak berjalan semestinya.

“Harusnya Pemda Kampar bisa memanfaatkan dana CSR itu untuk membangun wilayah yang menjadi lokasi perusahaan, jika tidak bisa di cover oleh APBD. Sekarang yang terjadi malah daerah yang berbatasan langsung dengan Pabrik Kelapa Sawit misalnya tetap tidak ada pembangunan, baik dari APBD maupun dari dana CSR,” jelasnya.

Bekawan.com – Pengawasan Limbah Perusahaan di Kampar masih dinilai lemah oleh Wakil Ketua DPRD Kampar Sunardi. Penilaian tersebut bukan tanpa alasan, Politisi Demokrat itu menjabarkan bahwa sejak dirinya menjadi anggota DPRD Kampar belum ada satupun perusahaan yang diberi sanksi tegas meski limbah perusahaan telah banyak mencemari sungai di Kampar.

“Jika dibandingkan dengan daerah lain, kita cenderung lamban dalam menangani setiap permasalahan limbah, sehingga muncul asumsi negatif terhadap pemerintah,” ucap Sunardi, Rabu (20/5/2026).

Anak jati Tapung Hulu ini juga menyoroti lambannya hasil labor dari sample yang diambil OPD terkait, dan terkesan anti klimaks.

“Setelah turun, kita tidak tahu apa hasil dan bagaimana tindakan yang diambil, apakah lingkungan tercemar, apakah perusahaan dikasih peringatan, di sanksi administratif, atau apa, yang jelas semenjak saya didepan, setahu saya belum ada satupun yang di sanksi oleh pemerintah daerah,” tegasnya.

Banyaknya ikan keramba warga yang mati diduga akibat limbah mencemari sungai Tapung beberapa waktu lalu.

Melihat luasnya kawasan perkebunan dan banyaknya Pabrik kelapa sawit di Kampar, Sunardi menilai Pemkab Kampar sudah semestinya memiliki Laboratorium sendiri yang menyediakan layanan pengujian parameter kualitas lingkungan, termasuk air limbah, air permukaan maupun emisi.

“Sehingga kita tidak lama menunggu hasil labor, selain itu petugas dinas terkait juga mesti melakukan pengecekan berkala agar hasilnya valid, bukan hanya menunggu laporan by phone dari perusahaan, karena kalau begitu, hasilnya tentu yang baik-baik aja yang dilaporkan oleh perusahaan,” tambah Sunardi.

Menurutnya persoalan limbah perusahaan yang mencemari lingkungan seperti sungai akan terus terulang di Kabupaten Kampar jika tidak ada keseriusan dari Pemda Kampar dalam menegakkan aturan terkait lingkungan bagi perusahaan, yang pada akhirnya akan merusak biota sungai, meracuni Ikan sungai, ikan keramba dan akan berdampak terhadap perekonomian dan kesehatan masyarakat.