Connect with us

Kabar Kampar

Pj. Bupati Kamsol Terima Penganugerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022

Published

on

Pj. Bupati Kampar saat menerima penghargaan. Foto : Dok/Bekawan.com

Bekawan.com – Pj.Bupati Kampar Dr.H. Kamsol menerima Penganugerahan Predikat Kepatuhan Standar pelayanan publik tahun 2022 tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, yang dilaksanakan di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Selasa (28/2), dalam capaian tersebut Pemerintah Kabupaten Kampar meraih peringkat kepatuhan tinggi zona hijau dengan nilai 82.07.

Ditemui usai menerima penghargaan, Bupati Kamsol menekankan untuk tidak cepat puas dengan apa yang diraih, namun harus meningkatkan prestasi dimasa yang akan datang, “mempertahankan penghargaan yang diperoleh lebih berat dari meraihnya, Kabupaten Kampar masih dalam zona hijau, dan kita harus lebih meningkatkan lagi pelayanan, terutama untuk Disdukcapil,” ungkap Kamsol.

Pj. Bupati Kamsol juga mengatakan banyaknya pengaduan masyarakat terkait layanan Dukcapil, untuk itu ia menekankan untuk tidak memakai pembiayaan yang memberatkan pengguna pelayanan, apalagi ucapan terimakasih dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan, “ucapan terimakasih hanya diberikan Pemerintah Daerah terhadap Satker yang memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tegas Kamsol.

Dirinya juga berharap, masyarakat mengerti dan paham dengan tidak memberikan uang jasa atau tanda ucapan terimakasih, dengan demikian dapat meningkatkan pelayanan yang baik,cepat gratis, ia juga menjelaskan pelayanan prima ini juga akan diterapkan di seluruh desa hingga kecamatan.

Kamsol juga menyampaikan Pelayanan cepat, murah dan gratis akan diterapkan di Desa-desa hingga Kecamatan khususnya pelayanan masyarakat seperti pelayanan Dukcapil melalui digital, Ia juga memahami, kondisi Desa-desa di Kabupaten Kampar khususnya didaerah sulit masih mengalami kendala untuk sistem digital atau jaringan internet yang sulit yang disebut Blind Spot.

Kedepan lanjut Kamsol, Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar akan segera melaksanakan atau membangun Mall Pelayanan Publik untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan, dengan demikian masyarakat yang tinggal di daerah sulit tidak perlu datang ke Ibu Kota Kabupaten Kampar, cukup mendatangi Kantor Desa yang terdapat akses untuk melakukan dan menerima pelayanan publik.

Kamsol juga menjelaskan Pemerintah Daerah akan berupaya melahirkan konsep Agara masyarakat yang membutuhkan pelayanan dapat menerima pelayanan kapan saja dan dimana saja dia berada, Ia juga mengapresiasi OPD yang telah melakukan pelayanan yang prima, dan beliau (Kamsol) berharap seluruh OPD lebih meningkatkan kinerja dan prestasi dalam hal pelayanan publik.

Hadir pada kesempatan tersebut, Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, Kepala Perwakilan Ombudsman Perwakilan Provinsi Riau Bambang pratama, Staf Ahli Gubernur Riau, Yurnalis serta Bupati/Walikota se Provinsi Riau.

 

Kabar Kampar

Kepala Bapenda Kampar Zamhur Pimpin Rapat Percepatan Penerimaan PAD

Published

on

Kepala Bapenda Zamhur saat memimpin rapat percepatan penerimaan PAD Kabupaten Kampar.

Bekawan.com – Pemkab Kampar melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tengah menyusun kajian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga masing-masing OPD memiliki terget berdasarkan potensi yang ada. Hal itu diungkapkan Kepala Bapenda Kampar Zamhur, ST, MM dalam rapat Percepatan Penerimaan PAD kabupaten Kampar yang berlangsung di Aula Bapenda, Selasa (8/9/2026) siang.

“Pemkab Kampar melalui Bapenda sedang menginisiasi sebuah kajian bagaimana potensi daerah kita tergarap maksimal dan masing-masing OPD memiliki terget berdasarkan potensi yang ada, jadi kita bikin kajian itu baik dari sisi retribusi maupun pajak daerah,” papar Zamhur.

Dengan kajian potensi ini, Kepala Bapenda menyebut akan ada perubahan metode dalam menentukan jumlah target PAD masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setiap tahunnya.

“Jika selama ini kita selalu berdasarkan realisasi tahun sebelumnya, jika tercapai target di tahun sebelumnya, maka tahun ini di tingkatkan, jika tidak tercapai, lalu diturunkan tergetnya, kedepan tidak seperti itu lagi. Ketika kita sudah tahu potensi pajak dan retribusi daerah, tercapai atau tidak hanya satu satu indikator, ada indikator utama yaitu potensi pajak dan retribusi daerah,” papar Zamhur didepan perwakilan OPD Penghasil PAD.

Sejumlah perwakilan OPD saat mengikuti rapat yang dipimpin Kepala Bapenda Kampar.

Langkah ini, lanjut Zamhur juga akan berdampak terhadap penilaian kemampuan kepala OPD dalam memimpin instansinya. Bahwa khusus bagi OPD penghasil PAD akan sangat mudah menentukan apakah Kepala OPD tersebut berhasil atau tidak memimpin instansinya.

“Salah satunya indikatornya adalah keberhasilan merealisasikan target yang tetapkan, Bapenda Kampar juga telah memastikan bahwa saat ini target yang diberikan ke masing-masing OPD sesuai dengan potensi yang ada. Sehingga apabila tercapai, itu ada prestasi bagi kepala OPD, namun jika tidak tercapai ini tentu akan ada evaluasi dari pimpinan, karena kita telah menetapkan sesuai potensi yang ada sesuai dengan ketentuan yang ada,” pungkasnya.

Dalam acara tersebut masing-masing OPD juga memaparkan persentase target yang telah dicapai hingga peluang peningkatan PAD, mulai dari penyewaan Billboard di Diskominfo Kampar, Tenaga Kerja Asing (TKA) hingga memaksimalkan potensi wisata di Kawasan Danau Rusa.

Continue Reading

Kabar Kampar

Terpilih Aklamasi, Sekda Ardi Mardiansyah Pimpin Korpri Kampar

Published

on

Sekda Kampar Ardi Mardiansyah.

Bekawan.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Dr. Ardi Mardiansyah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Korpri Kabupaten Kampar periode masa sisa 2025 – 2030 dalam Muskablub Korpri Kabupaten Kampar di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Kampar, Rabu (2/9/2026). Ia mendapat dukungan dari seluruh unsur Korpri kecamatan, OPD serta pengurus Korpri Kabupaten Kampar setelah ketua Korpri sebelumnya Refizal mengundurkan diri.

Bupati menyampaikan ucapan selamat kepada Ardi Mardiansyah. Ia menilai, secara ex officio Sekda memang memiliki posisi strategis dalam kepengurusan Korpri dan diyakini mampu membawa organisasi tersebut menjadi lebih aktif serta memberikan manfaat nyata bagi anggotanya.

“Kami yakin Pak Sekda dapat membawa Korpri bekerja secara profesional, menjadi tempat mengadu dan tempat bernaung bagi seluruh ASN dan PPPK. Rangkul semuanya, jangan ada yang merasa ditinggalkan. Mari kita besarkan rumah kita bersama ini,” tegasnya.

Ia meminta kepengurusan segera disusun dengan melibatkan seluruh unsur, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan program kerja yang menyentuh kebutuhan anggota.

“Segera susun kepengurusan dan program kerja. Setelah itu kita lakukan pelantikan. Saya berharap Korpri ke depan semakin aktif, semakin besar manfaatnya dan kegiatan-kegiatannya dapat dirasakan langsung oleh anggota,” katanya.

Di balik harapannya terhadap masa depan Korpri, Ahmad Yuzar juga memberikan perhatian khusus terhadap para ASN yang memasuki masa purnabakti.

Ia mengapresiasi kepengurusan sebelumnya di bawah Ketua Korpri Refizal yang telah menghidupkan berbagai kegiatan, termasuk pemberian penghargaan, santunan dan kepedulian terhadap sesama anggota.

Menurutnya, kegiatan tersebut perlu dilanjutkan secara berkala. Sebab, setiap hari selalu ada ASN yang mengakhiri masa tugasnya setelah puluhan tahun mengabdikan diri untuk negara dan masyarakat.

“Kegiatan seperti penghargaan, santunan dan kepedulian terhadap sesama ini harus terus dilanjutkan. Bahkan kalau bisa dilakukan secara berkala, karena setiap hari ada ASN yang memasuki masa pensiun,” ujarnya.

Continue Reading

Kabar Kampar

Ekspos Kejari Kampar: Perkara Dugaan Manipulasi Hasil Pemeriksaan di Inspektorat hingga Lanjutan KUR BRI

Published

on

Kajari Kampar didampingi)Ara Kasi saat ekspos Kinerja Kejari Kampar.

Bekawan.com – Kepala Kejaksaan Negeri Kampar memimpin ekspos Capaian kinerja selama Tahun 2026 yang digelar Rabu (2/9/2026) sore. Sejumlah perkara diungkapkan Kajari didampingi Para Kasi di instansinya, mulai dari Perkara KUR BRI hingga perkara dugaan manipulasi hasil pemeriksaan keuangan di Inspektorat Kampar.

“Di tahun 2026 kita lakukan 2 sprin penyidikan, pertama dugaan tindak pidana korupsi manipulasi pelaporan hasil pemeriksaan keuangan di Inspektorat Pemkab Kampar, dan saat ini kita dalam penyelesaian perkara KUR BRI, ditahap pertama kita telah sidangkan KUR dengan terdakwa AH cs, sebagian besar sudah inkrah, dan masih ada yang upaya hukum, akan kita selesaikan,” papar Kajari.

Kajari Kampar Dwianto Prihartono, SH, MH juga memaparkan bahwa dari kasus KUR BRI, pihaknya berhasil melakukan penyelamatan sebesar Rp. 331 juta rupiah, dan uang pengganti sebanyak Rp. 190 juta rupiah.

Namun ditanya lebih jauh terkait manipulasi laporan keuangan di Inspektorat, Kajari Kampar belum berkenan menjelaskan lebih jauh, hanya menyebut dugaan manipulasi terjadi di tahun 2025.

“Mungkin sekarang, hanya itu dulu informasi yang kami berikan. itu (perkara) di tahun 2025,” ungkap Kajari.

Selain dua kasus diatas, Kajari juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai kegiatan dari bidang-bidang yang ada di instansinya, mulai dari legal asisten, LO maupun tindakan hukum lain sebanyak 4 kegiatan yaitu dengan Bapenda, termasuk pelayanan hukum lain, seperti layanan hukum gratis sebanyak 10 kegiatan serta 3 kegiatan MoU.

“Sedangkan untuk penyelamatan pemulihan keuangan negara sebesar sekitar Rp. 754 Juta rupiah,” papar Kajari.

Continue Reading

Trending