Connect with us

Kabar Kampar

Sebanyak 662 Anak Masih Stunting di Kampar, TPPS Kumpulkan Sejumlah OPD, Swasta Hingga Media 

Published

on

Bekawan.com – Meskipun Kabupaten Kampar dinilai berhasil menurunkan angka stunting dan mendapat pujian dari Presiden RI Joko Widodo saat membuka Rapat Kerja Nasional Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Banggakencana) dan Penurunan Stunting, Januari lalu, namun sampai saat ini Kampar masih membutuhkan kerjasama dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk percepatan penurunan stunting karena masih ada 662 orang lagi yang butuh penanganan agar terbebas dari stunting.

Hal itu terungkap dalam rapat audiensi program kolaborasi pendampingan teknis peta peran dan pelibatan penthahelic dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kampar yang digelar di ruang rapat lantai tiga kantor Bupati Kampar, Kamis (27/7/)2023). Rapat ini dipimpin Sekretaris Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) Kabupaten Kampar Edi Afrizal.

Rapat yang juga dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kampar Hj Yusi Prastiningsih diikuti oleh pihak Tanoto Foundation Dedi Triadi, Yayasan Cipta, beberapa perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, perwakilan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar, pihak perusahaan, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kampar Purwadi, perwakilan media yang diwakili Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kampar dan pihak perguruan tinggi.

Diakhir rapat audiensi dan diskusi, telah berhasil pula dirumuskan belasan poin kesepakatan yang akan disepakati pada kegiatan rembuk stunting pada bulan Agustus mendatang.

Sekretaris Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) Kabupaten Kampar Edi Afrizal yang memimpin jalannya rapat audiensi menyampaikan perlunya kerjasama dan koordinasi antar OPD dan berbagai pihak. Ia mencontohkan, di Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah, program rumah layak huni diprioritaskan bagi keluarga kurang mampu yang anaknya stunting.

Manajer Provinsi Tanoto Foundation Dedi Triadi menyampaikan, kegiatan audiensi ini dilaksanakan untuk memetakan peran beberapa pihak (pentahelix) seperti unsur pemerintah, akademisi, badan dan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media massa dan mensinergikan program percepatan penanganan stunting. “Kita berharap dalam rembuk stunting semuanya telah terkolaborasi dengan nyata,” ujar Edi.

Ia juga mengungkapkan beberapa persoalan dalam kegiatan penanganan stunting seperti kurang pahamnya Tim Pendamping Keluarga (TPK) terhadap tugasnya, bahkan ada yang mengundurkan diri. “TPK itu ibu kepala desa dan sekaligus Ketua TPPS di desa,” bebernya.

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kampar Yusi Prastiningsih mengapresiasi berbagai pihak yang hadir dalam pertemuan ini. Menurut Yusi ini menunjukkan semangat yang tinggi untuk mengentaskan stunting.

Yusi mengungkapkan, penanganan stunting dilakukan dengan intervensi yang sensitif dan spesifik. “Misalnya Dinas Perkim membuat program bedah rumah,” ulasnya.

Yusi menambahkan, walaupun dari sisi penganggaran dana penanganan stunting di Kampar dinilainya sedikit, hanya Rp 55 miliar, namun ia berharap hal itu tidak menurunkan optimisme penanganan stunting. Ia juga mengajak TPPS fokus dan “action”.

Pada kesempatan ini Yusi mengingatkan bahwa yang perlu diwaspadai tidak hanya anak yang terkena stunting, namun juga anak yang berusia dua tahun keatas walaupun tidak stunting atau telah bebas dari stunting. “Artinya anak yang lulus Posyandu, yang tak terdata, yang mikir tak ada lagi imunisasi segala macam tapi lupa bahwa diusia itu kita lupa melakukan pemantauan,” katanya.

Ia menambahkan, stunting disebabkan bukan karena faktor ekonomi saja. Ada penderita stunting yang ekonomi orang tuanya bagus tapi anaknya stunting.

Ketua Forum CSR Kabupaten Kampar Elwan Jumandri mengatakan, meskipun Forum CSR Kabupaten Kampar baru dibentuk pada Januari 2023 namun Forum CSR telah memberikan kontribusi dalam hal penanganan stunting, bahkan telah berusaha jemput bola. Seperti yang dilakukan oleh PT RAPP.

Forum CSR mengharapkan koordinasi dan kolaborasi perusahaan dengan pemerintah daerah berjalan dengan baik dan sasaran bantuan tidak double. “Kami minta data tak dapat,” ulas Elwan.

Sementara itu dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Popy Rahmadini juga berharap kegiatan penanganan stunting di lapangan terjalin koordinasi yang baik. Seperti kegiatan yang dilaksanakan perusahaan di lapangan agar berkoordinasi penuh dengan Puskesmas karena Puskesmas sudah dibekali daftar pemantauan anak. “Selama pemberian PMT harus diedukasi dan konseling,” beber Popy.

Popy juga memparkan berbagai program yang ada di Diskes Kampar berkaitan percepatan penurunan stunting.(Rilis)

Kabar Kampar

Kepala Bapenda Kampar Zamhur Pimpin Rapat Percepatan Penerimaan PAD

Published

on

Kepala Bapenda Zamhur saat memimpin rapat percepatan penerimaan PAD Kabupaten Kampar.

Bekawan.com – Pemkab Kampar melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tengah menyusun kajian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga masing-masing OPD memiliki terget berdasarkan potensi yang ada. Hal itu diungkapkan Kepala Bapenda Kampar Zamhur, ST, MM dalam rapat Percepatan Penerimaan PAD kabupaten Kampar yang berlangsung di Aula Bapenda, Selasa (8/9/2026) siang.

“Pemkab Kampar melalui Bapenda sedang menginisiasi sebuah kajian bagaimana potensi daerah kita tergarap maksimal dan masing-masing OPD memiliki terget berdasarkan potensi yang ada, jadi kita bikin kajian itu baik dari sisi retribusi maupun pajak daerah,” papar Zamhur.

Dengan kajian potensi ini, Kepala Bapenda menyebut akan ada perubahan metode dalam menentukan jumlah target PAD masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setiap tahunnya.

“Jika selama ini kita selalu berdasarkan realisasi tahun sebelumnya, jika tercapai target di tahun sebelumnya, maka tahun ini di tingkatkan, jika tidak tercapai, lalu diturunkan tergetnya, kedepan tidak seperti itu lagi. Ketika kita sudah tahu potensi pajak dan retribusi daerah, tercapai atau tidak hanya satu satu indikator, ada indikator utama yaitu potensi pajak dan retribusi daerah,” papar Zamhur didepan perwakilan OPD Penghasil PAD.

Sejumlah perwakilan OPD saat mengikuti rapat yang dipimpin Kepala Bapenda Kampar.

Langkah ini, lanjut Zamhur juga akan berdampak terhadap penilaian kemampuan kepala OPD dalam memimpin instansinya. Bahwa khusus bagi OPD penghasil PAD akan sangat mudah menentukan apakah Kepala OPD tersebut berhasil atau tidak memimpin instansinya.

“Salah satunya indikatornya adalah keberhasilan merealisasikan target yang tetapkan, Bapenda Kampar juga telah memastikan bahwa saat ini target yang diberikan ke masing-masing OPD sesuai dengan potensi yang ada. Sehingga apabila tercapai, itu ada prestasi bagi kepala OPD, namun jika tidak tercapai ini tentu akan ada evaluasi dari pimpinan, karena kita telah menetapkan sesuai potensi yang ada sesuai dengan ketentuan yang ada,” pungkasnya.

Dalam acara tersebut masing-masing OPD juga memaparkan persentase target yang telah dicapai hingga peluang peningkatan PAD, mulai dari penyewaan Billboard di Diskominfo Kampar, Tenaga Kerja Asing (TKA) hingga memaksimalkan potensi wisata di Kawasan Danau Rusa.

Continue Reading

Kabar Kampar

Terpilih Aklamasi, Sekda Ardi Mardiansyah Pimpin Korpri Kampar

Published

on

Sekda Kampar Ardi Mardiansyah.

Bekawan.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Dr. Ardi Mardiansyah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Korpri Kabupaten Kampar periode masa sisa 2025 – 2030 dalam Muskablub Korpri Kabupaten Kampar di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Kampar, Rabu (2/9/2026). Ia mendapat dukungan dari seluruh unsur Korpri kecamatan, OPD serta pengurus Korpri Kabupaten Kampar setelah ketua Korpri sebelumnya Refizal mengundurkan diri.

Bupati menyampaikan ucapan selamat kepada Ardi Mardiansyah. Ia menilai, secara ex officio Sekda memang memiliki posisi strategis dalam kepengurusan Korpri dan diyakini mampu membawa organisasi tersebut menjadi lebih aktif serta memberikan manfaat nyata bagi anggotanya.

“Kami yakin Pak Sekda dapat membawa Korpri bekerja secara profesional, menjadi tempat mengadu dan tempat bernaung bagi seluruh ASN dan PPPK. Rangkul semuanya, jangan ada yang merasa ditinggalkan. Mari kita besarkan rumah kita bersama ini,” tegasnya.

Ia meminta kepengurusan segera disusun dengan melibatkan seluruh unsur, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan program kerja yang menyentuh kebutuhan anggota.

“Segera susun kepengurusan dan program kerja. Setelah itu kita lakukan pelantikan. Saya berharap Korpri ke depan semakin aktif, semakin besar manfaatnya dan kegiatan-kegiatannya dapat dirasakan langsung oleh anggota,” katanya.

Di balik harapannya terhadap masa depan Korpri, Ahmad Yuzar juga memberikan perhatian khusus terhadap para ASN yang memasuki masa purnabakti.

Ia mengapresiasi kepengurusan sebelumnya di bawah Ketua Korpri Refizal yang telah menghidupkan berbagai kegiatan, termasuk pemberian penghargaan, santunan dan kepedulian terhadap sesama anggota.

Menurutnya, kegiatan tersebut perlu dilanjutkan secara berkala. Sebab, setiap hari selalu ada ASN yang mengakhiri masa tugasnya setelah puluhan tahun mengabdikan diri untuk negara dan masyarakat.

“Kegiatan seperti penghargaan, santunan dan kepedulian terhadap sesama ini harus terus dilanjutkan. Bahkan kalau bisa dilakukan secara berkala, karena setiap hari ada ASN yang memasuki masa pensiun,” ujarnya.

Continue Reading

Kabar Kampar

Ekspos Kejari Kampar: Perkara Dugaan Manipulasi Hasil Pemeriksaan di Inspektorat hingga Lanjutan KUR BRI

Published

on

Kajari Kampar didampingi)Ara Kasi saat ekspos Kinerja Kejari Kampar.

Bekawan.com – Kepala Kejaksaan Negeri Kampar memimpin ekspos Capaian kinerja selama Tahun 2026 yang digelar Rabu (2/9/2026) sore. Sejumlah perkara diungkapkan Kajari didampingi Para Kasi di instansinya, mulai dari Perkara KUR BRI hingga perkara dugaan manipulasi hasil pemeriksaan keuangan di Inspektorat Kampar.

“Di tahun 2026 kita lakukan 2 sprin penyidikan, pertama dugaan tindak pidana korupsi manipulasi pelaporan hasil pemeriksaan keuangan di Inspektorat Pemkab Kampar, dan saat ini kita dalam penyelesaian perkara KUR BRI, ditahap pertama kita telah sidangkan KUR dengan terdakwa AH cs, sebagian besar sudah inkrah, dan masih ada yang upaya hukum, akan kita selesaikan,” papar Kajari.

Kajari Kampar Dwianto Prihartono, SH, MH juga memaparkan bahwa dari kasus KUR BRI, pihaknya berhasil melakukan penyelamatan sebesar Rp. 331 juta rupiah, dan uang pengganti sebanyak Rp. 190 juta rupiah.

Namun ditanya lebih jauh terkait manipulasi laporan keuangan di Inspektorat, Kajari Kampar belum berkenan menjelaskan lebih jauh, hanya menyebut dugaan manipulasi terjadi di tahun 2025.

“Mungkin sekarang, hanya itu dulu informasi yang kami berikan. itu (perkara) di tahun 2025,” ungkap Kajari.

Selain dua kasus diatas, Kajari juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai kegiatan dari bidang-bidang yang ada di instansinya, mulai dari legal asisten, LO maupun tindakan hukum lain sebanyak 4 kegiatan yaitu dengan Bapenda, termasuk pelayanan hukum lain, seperti layanan hukum gratis sebanyak 10 kegiatan serta 3 kegiatan MoU.

“Sedangkan untuk penyelamatan pemulihan keuangan negara sebesar sekitar Rp. 754 Juta rupiah,” papar Kajari.

Continue Reading

Trending