Connect with us

Kabar Kampar

Didepan Ratusan Kaum Ibu, Fahmil Paparkan Soal Gizi dan Stunting 

Published

on

W. Ketua DPRD Kampar Fahmil memaparkan persoalan Stunting di depan Anggota KWT. Foto : Aldi/Bekawan.com

Bekawan.com – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar Fahmil, SE, ME memaparkan penyebab masih tingginya angka stunting di Kabupaten Kampar kepada ratusan ibu rumah tangga yang tergabung dalam 4 Kelompok Wanita Tani (KWT) dari Desa Koto Masjid, Pulau Gadang, Lubuk Agung dan Ranah Sungkai, Kamis (14/9/2023).

“Di kabupaten Kampar ini, masyarakat dalam hal ini anak-anak tidak kekurangan makanan. Namun kenapa angka stunting masih tinggi? Hal ini disebabkan anak-anak kita tidak mendapatkan gizi yang cukup dikarenakan pola makan kita yang selama ini masih kurang diperhatikan,” jelasnya.

Dalam acara yang dipusatkan di Pekarangan Masjid Baitul Hikmah, Desa Lubuk Agung, Fahmil menambahkan, untuk mencukupi gizi anak secara sempurna tidak cukup dengan hanya membuat anak kenyang tanpa memperdulikan keseimbangan gizi.

W. Ketua DPRD Kampar, H. Fahmil, SE, ME saat menghadiri sosialisasi pangan di Desa Lubuk Agung. Foto : Aldi/Bekawan.com

“Anak-anak sudah makan nasi yang merupakan karbohidrat, nanti untuk sayurnya kita kasih mie rebus yang juga karbohidrat, setelah itu kita kasih roti untuk cemilan yang juga karbohidrat. Penyebab stunting itu bukan hanya kekurangan makan bu, tetapi karena tidak tercukupinya konsumsi gizi yang seimbang,” terang Politisi PKS ini.

Disisi lain, Kepala Bidan (Kabid) Keamanan Pangan Atma Wijaya dalam wawancaranya menjelaskan berbagai program dibuat melalui KWT, dan hampir di semua desa yang ada di Kabupaten Kampar sudah memiliki KWT.

“Sekarang di Kabupaten Kampar sudah ada 150 KWT yang ada, hampir di semua desa yang ada di Kabupaten Kampar sudah ada KWT nya, dimana satu KWT terdiri dari 25 sampai 50 orang anggota dan sudah berdiri antara 1 sampai 3 tahun ke belakang,” paparnya.

Kabar Kampar

Dinkes Kampar Gelar Sosialisasi Pengisian RUP dan RAK Tahun 2024

Published

on

Sosialisasi pengisian RUP dan RAK Tahun 2024 yang ditaja Dinas Kesehatan Kampar. Foto : Humas Dinkes Kampar

Bekawan.com – Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar menggelar sosialisasi Pengisian Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2024 yang digelar di Aula Dinkes Kampar, Rabu (21/2/2024). Kegiatan ini digelar untuk mencapai tujuan pengadaan barang/jasa yang cepat dan mudah dengan rencana pengadaan yang matang.

Kegiatan yang dibuka Sekretaris Dinas Kesehatan Kampar Arianto ini menghadirkan Narasumber Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar sekaligus Administrasi LPSE (ADMIN PPE) Herry Indra Mulya dan diikuti Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Kampar.

Dalam paparannya, Herry Indra Mulya memaparkan bahwa Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah daftar rencana Pengadaan Barang atau Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) Kabupaten Kampar, Pengguna Anggara (PA) memiliki peranan yang besar dalam proses pengadaan barang/jasa, termasuk yang menyusun dan menetapkan RUP.

“RUP mulai diumumkan setelah tersedia anggaran dalam DIPA/DPA dan RKA-KL/RKA-DPA dibahas dengan DPR/DPRD. Sesuai Perpres 16/2018 Pasal 22 disebutkan jika RUP telah diumumkan dan terjadi perubahan pada saat DIPA/DPA disahkan, maka RUP yang telah diumumkan dapat dilakukan perubahan/perbaikan (edit paket-paket pekerjaan dengan melalui penyedia dan kegiatan swakelola). RUP sendiri paling lambat diumumkan pada pada awal bulan Januari. Hal ini untuk memastikan proses pengadaan barang/jasa agar dapat segera dilaksanakan untuk mencegah terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan,” ulasnya.

Mantan Sekretaris Kominfo Kampar ini menambahkan bahwa Data RUP diinput ke dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (SiRUP) yang dibangun oleh LKPP dan ditayangkan melalui portal pengadaan nasional. SIRUP disini merupakan sebuah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP.

“Dengan adanya SIRUP, maka akan dapat mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUP-nya dan sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional,” pungkasnya.

Continue Reading

Kabar Kampar

Kepala DPPKBP3A Edi Afrizal Hadiri Peluncuran BAAS

Published

on

Penyerahan bantuan untuk anak Stunting oleh Pj. Bupati Hambali dan jajaran. Foto : Prodokpim

Bekawan.com – Kepala DPPKBP3A Kampar Edi Afrizal mengikuti acara peluncuran Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) yang diadakan di Lapangan Puskesmas Kubang Jaya Kecamatan Siak, Jum’at (16/2/2024) yang dibuka Pj. Bupati Kampar H. Hambali, SE,MBA, MH.

Kegiatan ini merupakan langkah besar dalam upaya mengatasi masalah stunting yang masih menjadi perhatian serius di Indonesia termasuk di Kabupaten Kampar.

Kehadiran Pj. Bupati Kampar didampingi juga didampingi Penjabat Sekda sekaligus Ketua TPPS Kabupaten Kampar Drs. H. Yusri, Pj Ketua TP-PKK Ricana Djayanti Hambali, Kadis Dinas Kesehatan dr. Asmara Fitrah Abadi, Kepala DPPKBP3A Drs. Edi Afrizal, Kepala Bappeda Ardi Mardiansyah dan Kedis PMD Lukmansyah Badoe.

Kepada wartawan Edi Aprizal menuturkan bahwa Program BAAS sendiri merupakan program kerjasama EMP Bentu Limited dengan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam penanggulangan Stunting dan Gizi buruk dengan mengajak semua pihak turut bertanggung jawab dalam memastikan pertumbuhan dan perkembangan optimal anak-anak. Melalui pendekatan ini, diharapkan akan tercipta lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak, baik dari segi gizi, kesehatan, maupun pendidikan.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Kampar menyampaikan betapa pentingnya peran orang tua dan masyarakat dalam memerangi stunting, “Stunting bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah pembangunan yang dapat menghambat potensi generasi masa depan kita,” ujar Hambali.

Dalam acara tersebut, juga dilakukan penandatanganan komitmen oleh para bapak peserta program BAAS, yang akan menjadi mentor dan teladan bagi orang tua lainnya dalam memastikan anak-anak mereka terbebas dari stunting.

Hambali juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program ini dengan menyediakan berbagai fasilitas dan dukungan yang diperlukan.

“Kami akan terus mendukung setiap langkah yang diambil dalam upaya memastikan setiap anak di Kabupaten Kampar tumbuh sehat dan berkualitas,” tegasnya.

Continue Reading

Kabar Kampar

UPT PPA Paparkan Jumlah Kasus Terhadap Anak

Published

on

Kepala UPT PPA Lindawati

Bekawan.com  – Jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kampar pada tahun 2023 menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Meskipun jumlah keseluruhan kasus sama dengan tahun 2022 139 kasus, terdapat peningkatan signifikan dalam kasus pencabulan. Pada tahun 2023, terdapat 57 kasus pencabulan dibandingkan dengan 46 kasus pada tahun 2022.

Meskipun beberapa jenis kasus mengalami penurunan, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Lindawati mengungkapkan bahwa peningkatan kasus pencabulan ini menunjukkan perlunya langkah-langkah pencegahan yang lebih intensif.

“Sosialisasi ke desa-desa, peningkatan pola asuh orang tua, dan pengawasan penggunaan media sosial menjadi beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan,” ungkapnya, Kamis (15/2/2024).

Ia menekankan bahwa perlindungan anak adalah tugas bersama seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya tanggung jawab DPPKBP3A atau UPTD PPA. Ia juga mengungkapkan beberapa faktor yang memicu kasus ini, seperti kurangnya iman dan takwa, ekonomi yang rendah, dan tingkat pendidikan yang rendah.

Satpol PP Kampar sering mengamankan anak-anak yang berkeliaran di jalanan dan selalu berkoordinasi dengan UPTD PPA. Namun, salah satu kelemahan dalam menangani kasus ini adalah tidak adanya rumah aman di Kampar. Ketika anak-anak diamankan, mereka sering dikembalikan kepada orang tua yang berpotensi melakukan pelanggaran yang berulang.

Linda Wati, menegaskan bahwa Kampar sangat membutuhkan rumah aman untuk melindungi anak-anak yang mengalami kekerasan. Hal ini juga telah disampaikan kepada Sekda Kampar dan diharapkan dapat segera diwujudkan.

“Pembentukan rumah aman ini membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, LSM, media, dan pemuka agama” jelasnya.

Linda Wati, juga mengungkapkan bahwa saat ini, anak-anak yang berstatus sebagai pelaku kekerasan di Kampar harus dikirim ke rumah aman di Provinsi Riau. Namun, rumah aman tersebut tidak di bawah naungan perlindungan anak, melainkan di bawah Kementerian Sosial dan memiliki keterbatasan kapasitas.

“Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa Kampar membutuhkan rumah aman untuk melindungi anak-anak dan mencegah terulangnya kasus kekerasan di masa depan,” jelasnya.

Continue Reading

Trending