Connect with us

Kabar Kampar

Bawaslu Kampar Sampaikan Keterangan Berdasarkan Data dan Fakta di Sidang MK

Published

on

Ketua Bawaslu Kampar Syawir Abdullah dan kolega saat sidang sengketa Pilkada Kampar di MK

Bekawan.com – Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kampar memberikan keterangan pada Sidang lanjutan Mahkamah Konstitusi dengan agenda mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak pada perkara Nomor: 29/PHPU.BUPXXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan nomor urut 04, Kamis (30/1/2025).

Sidang lanjutan Mahkamah Konstitusi Panel II ini dipimpin Wakil Ketua MK, Saldi Isra didampingi Hakim Konstitusi, Ridwan Mansyur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani.

Ketua Bawaslu Kabupaten Kampar, Syawir Abdullah di dampingi Anggota Bawaslu Kabupaten Kampar, Mustaqim Akbar selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa menyampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Kampar memberikan keterangan di hadapan Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap dalil yang dimohonkan Yuyun Hidayat-Edwin Pratama Putra.

“Sidang lanjutan Mahkamah Konstitusi dengan agenda mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak pada perkara Nomor: 29/PHPU.BUPXXIII/2025 ini Bawaslu Kabupaten Kampar memberikan keterangan terhadap dalil yang dimohonkan oleh Pasangan nomor urut 04,” ucap Syawir.

Sementara itu Mustaqim menyampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Kampar memberikan keterangan terkait dengan Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Kampar.

“Bawaslu Kabupaten Kampar sebagai pemberi keterangan menjelaskan dihadapan Hakim MK berdasarkan data dan fakta serta menguraikan dengan jelas terkait pencegahan dan penanganan pelanggaran serta tindak lanjut laporan atau temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan pemohon serta dilengkapi alat bukti yang relevan,” ungkap Mustaqim.

Mustaqim menambahkan bahwa keterangan Bawaslu Kabupaten Kampar menjelaskan kondisi yang sebenarnya tentang pencegahan juga penanganan pelanggaran yang di lakukan Bawaslu Kabupaten Kampar terkait dengan dalil yang dimohonkan pemohon.

Pada Sidang lanjutan Panel II ini juga mendengar jawaban termohon, yaitu KPU Kabupaten Kampar melalui Kuasa Hukumnya dan keterangan Pihak terkait juga melalui Kuasa Hukumnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) akan melanjutkan sidang perselisihan hasil pilkada (PHP) atau sengketa Pilkada 2024 dengan pembacaan putusan dismissal. Hakim Konstitusi Saldi Isra menjelaskan sembilan hakim MK akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk menentukan perkara yang lanjut ke tahap pembuktian dan perkara yang dihentikan.

Bagi perkaranya nanti diputuskan masuk ke pembuktian selanjutnya, maka pembuktian selanjutnya itu adalah untuk mendengarkan keterangan saksi atau ahli dan pengesahan alat bukti tambahan,” kata Saldi

Setelah menggelar RPH, Saldi mengadakan pihaknya akan menggelar putusan dismissal pada Selasa (4/2/2025) dan Rabu (5/2/2025) mendatang. “Jadi, minggu depan akan diucapkan dismissal, tanggal 4 dan 5 Februari. Semuanya akan dipanggil, apakah yang akan lanjut atau tidak dipanggil semua,” ujar Saldi.

Putusan dismissal ini harus melalui Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk menentukan perkara yang dihentikan dan dilanjutkan ke tahap pembuktian. (Rilis/Bella Apriliani)

Kabar Kampar

KPK Tangkap Tiga Kades Bersama Bupati Terkait Jabatan Perangkat Desa

Published

on

Tersangka korupsi. Foto : KPK go.id

Bekawan.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kegiatan tangkap tangan terkait dugaan korupsi dalam pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada Senin (19/1/2026).

Dalam kegiatan ini, KPK menetapkan dan menahan 4 orang sebagai tersangka, termasuk SDW (Bupati Pati Periode 2025-2030), YON Kades Karangrowo, JION Kades Arumanis dan JAN Kepala Desa Sukorukun.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan dalam konferensi pers, Selasa (21/1/2026) malam mengungkapkan bahwa para Kades ini juga merupakan timses Bupati.

“SDW bersama-sama timses atau orang-orang kepercayaannya unjk meminta sejumlah urang kepada calon perangkat desa. Prangkat desa aja dimintain uang, biasanya kan eselon II (yang dimintain,red), untuk memuluskan rencananya maka ditunjuk beberapa kepala desa yang dikenal sebagai tim 8,” ujar Asep.

Uang hasil korupsi yang diamankan penyidik KPK. Foto : KPK.go.id

Praktik pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa tidak hanya merusak prinsip keadilan dan meritokrasi, tetapi juga menciptakan potensi korupsi yang dapat merugikan seluruh pihak dan merusak akuntabilitas.

“KPK terus berupaya memutus mata rantai korupsi yang terjadi di pemerintah desa, melalui program Desa Antikorupsi untuk membangun transparansi & partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan, pengawasan, dan pembangunan wilayah desa,” ucapnya.

Hingga 18 Januari 2026, KPK menyebut bahwa para tersangka telah berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp. 2,6 Miliar rupiah.

Continue Reading

Kabar Kampar

Polres Kampar Amankan Alat Berat dan Pelaku Galian C

Published

on

Polisi mengamankan alat berat milik pelaku galian C.

Bekawan.com – Satreskrim Polres Kampar melaksanakan Patroli terkait tindak pidana penambangan batu dan pasir yang tidak memiliki izin yang sah di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar pada Kamis (15/1/2026) sekira pukul 14.55 Wib.

“Dari patroli ini berhasil kita amankan dua pekerja alat berat yaitu AY (47) warga Desa Kualu dan AR (25) warga Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru,” kata Kapolres Kampar AKBP Boby Putra Ramadhan S melalui Kasat Reskrim AKP Gian Wiatma Jonimandala.

Dari penangkapan ini berhasil juga kita amankan barang bukti yaitu, alat berat merk Hitachi 210 5G warna oren beserta kunci kontak, sebatang pipa paralon ukuran 6 inch x 8 meter, saringan pemisah batu dan pasir yang terbuat dari besi angker, buku Faktur Penjualan PT. Desha Rafizqy Tambang, buku nota penjualan merk paperline warna biru dan buku catatan pembelian pasir dan batu merk OAKEY warna biru motif kotak kotak.

“Saat ini kedua pelaku dan barang bukti kita amankan di Mapolres Kampar untuk proses penyelidikan lebih lanjut,” ujar Kasat.

Awal mulanya penangkapan ini saat saat anggota Reskrim Polres Kampar bersama Babinsa Desa Suangi Pinang Sertu Dasrianto melakukan patroli terhadap adanya penambangan ilegal di Desa Sungai Pinang.

“Usia terima laporan tersebut langsung ke TKP. Disana kita menemukan alat berat sedang bekerja dan langsung mengamankan kedua pelaku,”ungkap AKP Gian.

Kemudian anggota sat reskrim Polres kampar langsung membawanya ke Polres. “Pelaku kita jeratan Pasal 158 jo pasal 35 UU RI nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan UU RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba Jo. Pasal 55 KUH. Pidana,” pungkas Kasat.

Continue Reading

Kabar Kampar

Didampingi Plt. Kadis PUPR, Wabup Misharti Tinjau Progres Rehab Masjid Al-Ihsan – Markaz Islamy

Published

on

Wabup Misharti didampingi Plt. Kadis PUPR Kampar meninjau progres rehab Islamic Canter Masjid Al-Ihsan.

Bekawan.com – Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti meninjau progres rehabilitasi Islamic Canter Masjid Al-Ihsan Kabupaten Kampar, guna memastikan pekerjaan berjalan sesuai dengan perencanaan dan standar yang telah ditetapkan, Rabu (14/1/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Wabup Misharti didampingi oleh Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kampar, Afrudin Amga, beserta jajaran teknis. Mereka meninjau beberapa bagian bangunan yang sedang dalam proses perbaikan, termasuk struktur utama, bagian interior, serta fasilitas pendukung masjid.

Pada kesempatan itu disampaikan bahwa proyek rehabilitasi Masjid Al-Ihsan mendapatkan penambahan waktu pekerjaan selama 50 hari kerja. Penambahan ini diberikan agar pihak pelaksana dapat menyelesaikan seluruh item pekerjaan dengan lebih maksimal dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

Wabup Misharti menegaskan pentingnya kualitas dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan proyek tersebut. Ia berharap dengan adanya tambahan waktu ini, seluruh pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan tidak ada lagi kendala yang berarti di lapangan.

“Masjid Al-Ihsan Markaz Islamy ini merupakan salah satu pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat Kampar. Karena itu, kita berharap rehabilitasi ini dapat diselesaikan sesuai dengan target dan menghasilkan bangunan yang lebih nyaman, aman, dan representatif bagi umat,” ujar Misharti.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas PUPR, Afrudin Amga menyebut pihaknya akan terus melakukan pengawasan dan pendampingan teknis agar proses rehabilitasi berjalan sesuai dengan rencana kerja. Ia juga memastikan bahwa kontraktor pelaksana telah diminta untuk memaksimalkan sumber daya selama masa tambahan waktu yang diberikan.

Continue Reading

Trending