Connect with us

Viral

Hakim Depok Kena OTT, Mantan Penyidik KPK : Korupsi karena Rakus

Published

on

Mantan Penyidik KPK Yudi Purnomo.

Bekawan.com – Mantan Penyidik KPK Yudi Purnomo menilai praktek korupsi terjadi karena beberapa faktor, mulai dari lemahnya pengawasan, sistem hingga sifat rakus setiap individu.

Hal itu ia tegaskan menyoroti Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok pada Kamis (5/2/2026).

Dalam statmentnya dalam dialog di TV swasta nasional, ia menilai tindakan oknum hakim yang korupsi disebabkan oleh sifat rakus yang dimiliki oleh individu

“Dalam teori, penyebab orang melakukan korupsi itu banyak ya, ada karena gaya hidup, lemahnya pengawasan, tapi yang harus digaris bawahi itu adalah rakus. Korupsi terjadi kerena kewenangan yang terlalu besar kemudian sifat yang rakus, ketika sifat rakus, gajinya semiliar lun sebulan tetap tidak akan mencukupi,” jelasnya.

Yudi Purnomo juga menegaskan bahwa faktor kebutuhan, gaya hidup dan rakus ini menjadi batu sandungan dalam mencegah korupsi, kedepan ia berharap Mahkamah Agung (MA) harus melakukan Zero tolerance, dalam menempatkan hakim tidak hanya prestasi tapi juga memiliki kridibilitas.

Sementara itu, Pakar hukum Prof. Binsar Gultom mengingatkan hakim di seluruh Indonesia menjauhi keserakahan dengan
perkuat iman, dan takut akan tuhan, dengan sendirinya tindakan untuk menerima godaan korupsi akan terhenti.

“Secara lembaga-mohon maaf bukan maksud menggurui, pihak Mahkamah Agung dan Mahkamah Yudisial untuk memperketat aturan dan memberikan sanksi tegas bagi yang melanggar Perma nomor 8 tahun 1016 dan Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI 2017,” pungkas Mantan hakim ini.

Sebelumnya KPK telah menetapkan Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan sebagai tersangka kasus suap. Kasus tersebut berawal dari sengketa lahan PT Karabha Digdaya (KD), yang merupakan badan usaha di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kabar Kampar

Bupati Ahmad Yuzar Kembali Lakukan Monitoring Penerapan WFH

Published

on

Bekawan.com – Bupati Kampar Ahmad Yuzar kembali melakukan monitoring pelaksanaan Work From Home (WFH) di Lingkungan Pemkab Kampar, Jumat (17/4/2026) pagi, sejumlah OPD menjadi pilihan acak Ahmad Yuzar dalam menindaklanjuti SE Kemendagri tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Kampar didampingi oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Dr.Ardi Mardiansyah, Inspektur Kabupaten Kampar, Muhammad Irsyad, Kepala BKPSDM Riedel Fitri serta sejumlah Kepala OPD.

Monitoring dilakukan dengan menggunakan sepeda dan sepeda motor sebagai bentuk implementasi efisiensi sekaligus mendorong pola kerja yang lebih hemat energi, sehat, dan ramah lingkungan.

Adapun OPD yang menjadi lokasi monitoring antara lain Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kampar, Puskesmas Bangkinang Kota, PTSP, DPPKBP3A, Kantor Camat Bangkinang, serta Puskesmas Laboy Jaya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kampar Ahmad Yuzar menegaskan bahwa pelaksanaan WFH harus tetap mengedepankan produktivitas, disiplin, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kita ingin memastikan bahwa meskipun sebagian ASN bekerja dari rumah, pelayanan publik tetap berjalan optimal dan tidak mengalami penurunan. Transformasi budaya kerja ini harus dimaknai sebagai peningkatan kinerja, bukan sebaliknya,” ujar Ahmad Yuzar.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkelanjutan oleh masing-masing pimpinan OPD terhadap pelaksanaan WFH di unit kerjanya.

Sementara itu, Pj. Sekda Kampar Ardi Mardiansyah menambahkan bahwa monitoring ini bertujuan untuk melihat secara langsung kesiapan perangkat daerah dalam menyesuaikan pola kerja baru, sekaligus memastikan efisiensi anggaran dapat berjalan seiring dengan peningkatan kinerja.

Dari hasil monitoring, secara umum pelaksanaan WFH di sejumlah OPD berjalan dengan baik dan pelayanan kepada masyarakat tetap terlaksana sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Continue Reading

Kabar Kampar

Wabup Misharti Serahkan Bantuan Korban Kebakaran di Desa Pangkalan Baru

Published

on

Bekawan.com – Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti meninjau korban kebakaran rumah di Pangkalan Baru kecamatan Siak Hulu, Rabu (15/4/2026), kehadirannya sembari membawa bantuan bagi korban dan memberikan pesan-pesan terkait keselamatan penggunakan listrik bagi masyarakat.

“Kehadiran saya disini karena mendengar ada masyarakat kita yang menjadi korban kebakaran, yang namanya musibah tidak ada yang mau, namun jika Allah berkehendak, pasti terjadi, dan tentu kita hanya bisa mengambil hikmah atas setiap musibah. Dan pemerintah hadir sebagai sitawar sidingin bagi masyarakat kita yang menjadi korban,” ungkap Wabup Misharti didepan Ibu Yati, single parent bersama dua anaknya.

Kepada warga yang hadir, Wabup Misharti juga mengingatkan agar menjadikan peristiwa kebakaran yang terjadi sebagai i’ktibar (pengajaran) agar lebih berhati-hati dan peduli dengan kondisi kelistrikan dirumah.

“Sudah banyak sekali mengunjungi korban kebakaran, dan kebanyakan kebakaran terjadi karena konseling listrik, kebanyakan kerumah kita, instalasi listrik itu hanya kabel saja tanpa ada pipa, dan akan diperparah jika atap rumah kita bocor sangat rentan terjadinya konsleting,” ingat Wabup Misharti.

Ia juga mengingatkan warganya untuk tidak terlalu banyak colokan dalam satu stopkontak untuk menghindari panas berlebih yang dapat menyebabkan kebakaran.

“Serta jangan lupa segera mencabut semua peralatan yang masih tercolok ke Cok kosong saat hendak meninggalkan rumah, untuk menghemat serta mencegah kebakaran yang disebabkan oleh konsleting listrik,” ingat Wabup Kampar.

Continue Reading

Kabar Kampar

Fungsi Jalan Produksi Perkebunan : Penghubung Utama dan Kelancaran Distribusi

Published

on

Salah satu jalan Produksi Perkebunan yang dibangun Pemkab Kampar.

Bekawan.com – Kadisbun Kampar Marahalim merinci bahwa jalan produksi perkebunan memiliki berbagai berfungsi yakni sebagai Penghubung utama kebun masyarakat dengan pabrik, penentu kelancaran distribusi hasil panen dan menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas dan harga jual TBS Sawit.

“Dengan kata lain, pembangunan jalan produksi di daerah adalah bagian nyata dari kontribusi daerah dalam memperkuat ekonomi nasional,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).

Pembangunan ini, lanjut Kadis juga memberikan dampak luas terhadap ekonomi daerah mulai dari meningkatkan pendapatan petani karena distribusi lebih lancar, kualitas terjaga, harga jual lebih baik.

Menekan biaya produksi karena akses yang baik menurunkan biaya logistik dan meningkatkan efisiensi usaha. Menggerakkan ekonomi lokal dengan mendorong tumbuhnya jasa transportasi, perdagangan hasil kebun dan UMKM di wilayah pedesaan. Serta memperkuat ekonomi daerah secara keseluruhan karena perputaran ekonomi meningkat, daya beli naik, dan kontribusi sektor perkebunan terhadap daerah semakin kuat.

“Oleh karena itu, jika ada narasi yang menyimpulkan program ini tidak bermanfaat maka hal tersebut jelas tidak melihat gambaran besarnya, karena penilaian terhadap suatu program pembangunan tidak bisa hanya dilihat dari satu sudut pandang atau potongan informasi semata,” terang Marahalim.

Kadisbunnakkeswan Kampar Marahalim.

Kadisbun Kampar juga menegaskan bahwa yang Kampar bangun hari ini dibawah pemerintahan Bupati Ahmad Yuzar dan Wakil Bupati Misharti bukan hanya sekedar infrastruktur jalan semata, tetapi merupakan akses ekonomi masyarakat, berkaitan dengan daya saing sawit rakyat dan merupakan sumber penguatan devisa negara serta fondasi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

“Program jalan produksi yang saat ini dilaksanakan bukanlah program yang muncul secara tiba-tiba atau berdiri sendiri, apalagi tanpa dasar. Program ini melalu rantai perencanaan yang jelas dan terarah dan lahir dari kebutuhan nyata masyarakat yang disampaikan melalui mekanisme resmi, yaitu mulai dari usulan masyarakat hingga forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten (bottom Up) dan juga mempertimbangkan kebijakan (top down) kemudian diakomodir dan diselaraskan dengan rencana pembangunan daerah, kemampuan anggaran, serta dampak manfaat bagi masyarakat luas,” papar Marahalim.

Continue Reading

Trending