Connect with us

Kabar

Pengamat Politik: Polisi Dibawah Kementrian Sebuah Kemunduran dan Ancaman Serius 

Published

on

Pengamat Politik Boni Hargens. Foto : sc inews

Bekawan.com – Pengamat Politik Boni Hargens menilai meletakkan instansi Polri dibawah kementrian adalah cacat logika, cacat tata negara dan melawan prinsip demokrasi. Hal itu ditegaskan dalam acara dialog di salah satu tv nasional, Selasa (10/2/2026) malam.

“Isu soal penempatan Polri di bawah kementerian bagi saya ini cacat logika, cacat tata negara dan melawan prinsip demokrasi, kenapa saya katakan demikian, karena demokrasi yang kita anut dibangun di atas tiga pilar yang namanya eksekutif, legislatif dan yudikatif, kenapa Trias politika itu ada dalam konteks bukan hanya separation of power tapi distribution of power,” ungkapnya.

Pembahasan itu mencuat usai sejumlah tokoh yang mengkritisi pemerintah bertemu dengan Presiden Prabowo beberapa waktu lalu untuk membahas sejumlah persoalan, dalam pertemuan itu Presiden juga mengungkapkan perihal adanya usulan Polri dibawah kementrian.

Dosen Universitas Indonesia ini juga menjelaskan bahwa menentukan posisi Polri juga bicara soal distribusi kekuasaan, demokrasi mengatur tidak adanya konsentrasi kekuasaan pada satu tangan dan kepolisian adalah bagian dari namanya yudikatif bagian dari fungsi penegakan hukum.

“Polri bertanggung jawab kepada Presiden di situ dalam kapasitas kepala negara bukan kepala pemerintahan, karena sebagai kepala negara, presiden di atas semuanya, tapi sebaliknya kalau sebagai kepala pemerintahan, presiden hanya di atas kelompok politiknya dan birokrasi pemerintahan yang sedang berjalan. Kalau misalnya kepolisian ditaruh di bawah kementerian, kementerian itu artinya bicara kabinet, kabinet adalah pembantu presiden dalam kapasitas sebagai kepala eksekutif, kepala pemerintahan bukan kepala negara, maka ini juga akan menjadi pelemahan terhadap kewenangan presiden sebagai kepala negara. Presiden sebagai kepala negara itu akan kehilangan ruang dari aspek hukum untuk ikut terlibat di dalam menjamin kepastian hukum keadilan dan sebagainya,” paparnya.

Ia menilai meletakkan Polri di bawah kementerian adalah sebuah kemunduran dan sebuah ancaman yang serius sebagai penegakan hukum di masa depan, karena memberi ruang politisasi terhadap penegakan hukum.

Kabar Kampar

Didampingi Kacab Mandiri Taspen Bangkinang, Ketua Korpri Serahkan Santunan dan JKM ke Ahli Waris

Published

on

Penyerahan santunan kepada Ahli waris Muhammad Yulizar.

Bekawan.com – Ketua Korpri Kampar Refizal, S.STP, M.P didampingi Kepala Cabang Bank Mandiri Taspen Bangkinang Yudi, menyerahkan Santunan, THT (Tabungan Hari Tua) dan JKM (Jaminan Kematian) kepada Ahli Waris Alhamrhum Muhammad Yulizar, Rabu (24/6/2026) pagi.

Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kampar pada kesempatan tersebut menyampaikan duka mendalam atas berpulangnya salah seorang ASN Kampar tersebut, Pria yang juga Kepala DPMPTSP Kampar itu juga mengucapkan terimakasih atas dedikasi Almarhum selama mengabdi sebagai ASN Kampar.

“Kami turut berduka cita atas kepulangan Almarhum, kami juga mengucapkan atas dedikasi dan sumbangsih tenaga pikiran selama menjadi ASN Kabupaten Kampar, mudah-mudahan diampunkan dosanya, ditempatkan ditempat yang terbaik di sisi Allah,” ucap Refizal saat menyerahkan santunan Korpri ke Ahli Waris.

Ucapan belasungkawa juga disampaikan Kacab Bank Mandiri Taspen Yudi, ia juga mendoakan agar Almarhum Husnul Khatimah dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan.

“Sebagai wujud empati kebersamaan dan kekeluargaan Korpri serta Mandiri Taspen, pada kesempatan ini, Korpri menyerahkan santunan, kami dari Mandiri Taspen menyerahkan Tabungan hari tua dan JKM kepada ahli waris. Semoga santunan ini dapat membantu keluarga yang ditinggalkan dan menjadi penguat dimasa duka,” harap Yudi.

Continue Reading

Kabar Kampar

Baru Ditinggal Suami, Rumah Mualaf 3 Anak di Kampar Ludes Terbakar

Published

on

Kondisi rumah warga Desa Gunung Bungsu yang terbakar Jumat sore.

Bekawan.com – Cobaan berat menimpa seorang warga Desa Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar, Reni (31) Mualaf sekaligus janda 3 anak yang kehilangan suaminya beberapa bulan yang lalu, kembali berduka karena rumahnya hangus dilalap si jago merah, jumat (5/6/2026) sore.

Api dengan cepat menghanguskan bangunan rumah semi permanen beserta seluruh isinya sekitar pukul 16.00 Wib saat kejadian, didalam rumah hanya ada 3 orang anak Reni, sedangkan dirinya sedang mencari nafkah.

“Saat kejadian Reni tidak berada di rumah karena mencari nafkah, dirumah hanya ketiga anaknya yang masih kecil, material bangunan yang di dominasi kayu membuat api membesar dalam hitungan menit,” ucap Sekdes Gunung Bungsu Hamdani.

Sisa-sisa bangunan dan barang-barang pasca kebakaran.

Beruntung, ketiga anaknya yang masih kecil berhasil menyelamatkan diri berkat bantuan cepat tetangga sekitar.

Janda 3 anak itu, tak kuasa menahan tangis saat mendapati rumahnya sudah rata dengan tanah, begitu juga dengan harta benda termasuk dokumen penting dan perlengkapan sekolah anak-anaknya tidak ada yang bisa diselamatkan.

Tidak ada barang dan harta benda yang selamat dari kebakaran rumah termasuk pakaian dan peralatan dapur maupun perlengkapan sekolah anak.

Saat ini pihak desa dan masyarakat sekitar menempatkan janda yang ditinggalkan suami karena sakit dan ketiga buah hatinya di salah satu rumah warga. mereka juga melakukan penggalangan dana untuk meringankan Reni dan ketiga buah hatinya.

Continue Reading

Kabar Kampar

Soroti Turunnya Harga TBS Sawit, Disbun Kampar Minta PKS Patuhi Aturan dan Harga Pemerintah

Published

on

Bekawan.com – Penurunan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit oleh sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kampar.

Kondisi tersebut dikeluhkan petani karena terjadi di tengah biaya produksi yang terus meningkat, sementara harga komoditas sawit di pasar internasional justru relatif stabil bahkan menunjukkan tren menguat.

Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar melalui Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar Marahalim menyampaikan bahwa berdasarkan perkembangan pasar global, harga minyak sawit mentah (CPO) internasional tidak mengalami penurunan yang signifikan.

Bahkan dalam beberapa periode terakhir harga CPO dunia cenderung bergerak stabil dan sesekali mengalami penguatan seiring meningkatnya kebutuhan pasar global terhadap minyak nabati.

“Oleh karena itu, masyarakat mempertanyakan mengapa harga pembelian TBS di tingkat petani justru mengalami penurunan. Pertanyaan ini wajar muncul karena kondisi pasar internasional tidak menunjukkan adanya penurunan yang drastis,” ujarnya, Selasa (2/6/2026).

Menurutnya, terdapat berbagai faktor yang menjadi pertimbangan perusahaan dalam menentukan harga pembelian TBS, seperti kebijakan tata niaga, biaya operasional pabrik, biaya logistik, kualitas bahan baku, hingga strategi pemasaran produk turunannya. Namun demikian, faktor-faktor tersebut harus tetap mengacu pada mekanisme penetapan harga yang telah ditetapkan pemerintah guna menjaga keseimbangan antara kepentingan industri dan kesejahteraan petani.

Pemerintah pusat sendiri terus melakukan pembenahan tata kelola perdagangan komoditas strategis nasional, termasuk sektor sumber daya alam dan perkebunan. Kebijakan penguatan peran negara melalui badan usaha milik negara (BUMN) dalam pengelolaan dan perdagangan komoditas strategis bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, nilai tambah, serta memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Menteri Pertanian dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjalankan kebijakan secara transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Setiap kebijakan yang diterbitkan pemerintah pada prinsipnya dilakukan melalui kajian yang komprehensif dan terbuka, sehingga seluruh pelaku usaha dapat memahami tujuan dan dampaknya terhadap sektor pertanian dan perkebunan nasional.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki kebijakan yang bertujuan menekan harga TBS petani. Sebaliknya, pemerintah terus berupaya menciptakan tata niaga yang sehat, transparan, dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak, mulai dari petani, pelaku usaha, hingga negara.

Di sisi lain, petani sawit saat ini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Harga pupuk terus mengalami kenaikan, biaya pemeliharaan kebun semakin besar, sementara upah tenaga kerja untuk panen dan perawatan kebun juga meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini menyebabkan biaya produksi perkebunan rakyat menjadi semakin tinggi.

“Ketika harga TBS turun sementara biaya pupuk, tenaga kerja, dan operasional kebun meningkat, maka pendapatan petani tentu akan tergerus. Karena itu harga yang diterima petani harus mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Sebagai bentuk keberpihakan kepada petani, Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar telah mengambil berbagai langkah konkret. Salah satunya dengan menyurati seluruh PKS yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kampar agar membeli TBS masyarakat sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah melalui mekanisme tim penetapan harga TBS.

Surat tersebut sekaligus menjadi pengingat kepada perusahaan agar menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan pembelian di bawah harga yang dapat merugikan petani. Disbun Kampar juga terus melakukan komunikasi, koordinasi, dan pembinaan kepada pihak perusahaan serta menyampaikan berbagai aspirasi petani yang berkembang di lapangan.

Selain itu, Disbun Kampar akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau, asosiasi perusahaan kelapa sawit dan pemangku kepentingan lainnya guna memastikan terciptanya hubungan yang harmonis antara petani dan perusahaan serta menjaga stabilitas harga TBS di Kabupaten Kampar.

Pemerintah Kabupaten Kampar berharap seluruh PKS dapat menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung kesejahteraan petani sawit dengan menerapkan harga pembelian yang sesuai dengan ketentuan pemerintah. Langkah ini dinilai penting mengingat sektor perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu penggerak utama perekonomian daerah dan sumber penghidupan bagi puluhan ribu kepala keluarga di Kabupaten Kampar.

“Dengan sinergi yang baik antara pemerintah, perusahaan, dan petani, diharapkan tata niaga kelapa sawit dapat berjalan lebih adil, transparan, dan berkelanjutan sehingga manfaat pembangunan sektor perkebunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” pungkas Kadisbun Kampar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

Trending