Kabar Kampar
Teliti Sebelum Membeli Lahan, Jangan-jangan Milik Negara!
DURI, 20 Oktober 2023 – Puluhan hingga ratusan juta melayang akibat iming-iming penyerahan tanah yang tak kunjung datang. Inilah kisah duka hilangnya harta milik pria asal Sumatera Utara di Desa Bumbung, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.
“Jangan sampai terkecoh oknum-oknum kriminal yang menjanjikan penjualan tanah. Tawaran mereka sangat menggiurkan. Di dalam modusnya oknum tersebut mengatakan bahwa ini adalah tanah adat, sehingga tidak perlu pembuktian secara hukum, tidak ada sertifikat dan lain-lain. Di sinilah letak kecurangannya, saya telah kehilangan puluhan juta. Saya harap tidak ada yang harus mengalami seperti saya, dan saya juga berharap oknum tersebut dapat dijerat hukuman sesuai undang-undang yang berlaku,” kata pria yang enggan disebutkan namanya saat mengadukan perihal dugaan penipuan tersebut di Duri, Kabupaten Bengkalis, Riau, beberapa waktu lalu.
Ini adalah sepenggal cerita warga tentang persoalan jual beli lahan yang berdekatan dengan tanah Barang Milik Negara (BMN). Melihat semakin maraknya penipuan berupa transaksi BMN tanah, PHR selaku pelaku usaha operasi hulu migas di objek vital nasional secara berkala melakukan sosialisasi wilayah operasi, hingga risiko kejahatan terkait pertanahan di area BMN kepada perangkat desa di sekitar wilayah operasi. Untuk wilayah Bengkalis, sosialisasi beberapa waktu lalu dilakukan di Kecamatan Bathin Solapan.

Sosialisasi BMN Hulu Migas yang dilaksanakan PT Pertamina Hulu Rokan – WK Rokan dan dihadiri para kepala hingga perangkat desa di Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Riau.
PHR bersama SKK Migas memberikan sosialisasi dan edukasi kepada elemen masyarakat tersebut untuk mengantisipasi kerugian yang terjadi. Sehingga, upaya preventif ini diharapkan menjadi sarana edukasi dan pemberitahuan untuk masyarakat agar lebih berhati-hati dan teliti dalam membeli lahan yang bersempadan dengan area operasi migas. Hadir dalam kegiatan tersebut, perwakilan dari PHR WK Rokan, SKK Migas Sumbagut, Sekretaris Kecamatan, Kepala Desa dan para perangkatnya.
Camat Bathin Solapan melalui Sekretaris Kecamatan, Suryati menyambut baik kegiatan sosialisasi tersebut. Ia mengatakan bahwa pentingnya pengetahuan bagi kepala desa, perangkat desa dan masyarakat untuk area BMN Hulu Migas, tujuannya untuk mengantisipasi praktik jual beli lahan BMN yang justru menjurus kepada penipuan. Praktik ini berpotensi merugikan masyarakat yang terlanjur membeli selain juga merugikan negara karena menghambat rencana operasi migas ke depan.
“Sosialisasi tentang pemanfaatan BMN Hulu Migas ini sangat bagus dan penting, sehingga dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan khususnya area desa yang berdampingan dengan operasi PHR,” katanya.
Ia memahami, bahwa tanah BMN tersebut tidak boleh ada pemukiman, tempat berdagang, maupun aktivitas lainnya, namun boleh digunakan untuk fasilitas umum yang tentunya mesti dengan proses dan prosedur yang dilalui hingga ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI. “Kami berharap kepala desa dan perangkat dapat meneruskan informasi ini ke masyarakat di wilayah operasi PHR, dan memberikan pengetahuan bahwa kalau mungkin pada saat ini ada bangunan liar, sewaktu-waktu BMN ini bisa diambil oleh Negara. Kami harap edukasi itu disampaikan ke masyarakat,” tuturnya.
Kemudian, menurut Suryati, saat ini di Kecamatan Bathin Solapan banyak area tanah BMN yang dijual belikan. Ia berharap kepada para kepala desa yang akan mengeluarkan surat tanah atau SKGR agar terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan PHR.
Terpisah, Corporate Secretary PHR WK Rokan Rudi Ariffianto menyampaikan, area BMN Hulu Migas merupakan objek vital negara. Area tersebut digunakan sebagai operasi Migas yang tentunya memiliki risiko bahaya dan aspek keselamatan yang harus diperhatikan.
“Wilayah operasional hulu migas termasuk dalam BMN Hulu Migas, di mana tentunya di lokasi ini seluruh kegiatan dilakukan untuk memberikan kontribusi bagi negara,” kata Rudi.
Dijelaskannya, area operasi Migas PHR membentang di 7 wilayah Kabupaten/kota di Provinsi Riau. Keberadaan BMN Hulu Migas yang dimanfaatkan sebagai area operasi PHR sangat berperan penting dalam mendukung ketahanan energi nasional.
“Migas merupakan industri yang memiliki kontribusi besar untuk masyarakat dan negara. Pengelolaan BMN di berbagai bidang termasuk migas telah diatur dalam Peraturan Pemerintah, oleh karena itu kami berharap masyarakat dapat memahami jual-beli dan kepemilikan tanah dari aspek administratif, aspek fisik dan aspek hukum,” ujarnya.***
*TENTANG PHR WK ROKAN*
PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) merupakan salah satu anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam bidang usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah Subholding Upstream, PT Pertamina Hulu Energi (PHE). PHR berdiri sejak 20 Desember 2018.
Pertamina mendapatkan amanah dari Pemerintah Indonesia untuk mengelola Wilayah Kerja Rokan sejak 9 Agustus 2021. Pertamina menugaskan PHR untuk melakukan proses alih kelola dari operator sebelumnya. Proses transisi berjalan selamat, lancar dan andal. PHR melanjutkan pengelolaan WK Rokan selama 20 tahun, mulai 9 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2041.
Daerah operasi WK Rokan seluas sekitar 6.200 km2 berada di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Terdapat 80 lapangan aktif dengan 11.300 sumur dan 35 stasiun pengumpul (gathering stations). WK Rokan memproduksi seperempat minyak mentah nasional atau sepertiga produksi pertamina. Selain memproduksi minyak dan gas bagi negara, PHR mengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan lingkungan.
Kabar Kampar
Bupati Ahmad Yuzar Kembali Lakukan Monitoring Penerapan WFH
Bekawan.com – Bupati Kampar Ahmad Yuzar kembali melakukan monitoring pelaksanaan Work From Home (WFH) di Lingkungan Pemkab Kampar, Jumat (17/4/2026) pagi, sejumlah OPD menjadi pilihan acak Ahmad Yuzar dalam menindaklanjuti SE Kemendagri tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Kampar didampingi oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Dr.Ardi Mardiansyah, Inspektur Kabupaten Kampar, Muhammad Irsyad, Kepala BKPSDM Riedel Fitri serta sejumlah Kepala OPD.
Monitoring dilakukan dengan menggunakan sepeda dan sepeda motor sebagai bentuk implementasi efisiensi sekaligus mendorong pola kerja yang lebih hemat energi, sehat, dan ramah lingkungan.
Adapun OPD yang menjadi lokasi monitoring antara lain Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kampar, Puskesmas Bangkinang Kota, PTSP, DPPKBP3A, Kantor Camat Bangkinang, serta Puskesmas Laboy Jaya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kampar Ahmad Yuzar menegaskan bahwa pelaksanaan WFH harus tetap mengedepankan produktivitas, disiplin, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kita ingin memastikan bahwa meskipun sebagian ASN bekerja dari rumah, pelayanan publik tetap berjalan optimal dan tidak mengalami penurunan. Transformasi budaya kerja ini harus dimaknai sebagai peningkatan kinerja, bukan sebaliknya,” ujar Ahmad Yuzar.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkelanjutan oleh masing-masing pimpinan OPD terhadap pelaksanaan WFH di unit kerjanya.
Sementara itu, Pj. Sekda Kampar Ardi Mardiansyah menambahkan bahwa monitoring ini bertujuan untuk melihat secara langsung kesiapan perangkat daerah dalam menyesuaikan pola kerja baru, sekaligus memastikan efisiensi anggaran dapat berjalan seiring dengan peningkatan kinerja.
Dari hasil monitoring, secara umum pelaksanaan WFH di sejumlah OPD berjalan dengan baik dan pelayanan kepada masyarakat tetap terlaksana sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Kabar Kampar
Ketua PN Bangkinang Sertijab, Ini Harapan Bupati Ahmad Yuzar
Bekawan.com – Bupati Kampar, Ahmad Yuzar menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Soni Nugraha atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang. Bupati menilai, berbagai kontribusi yang telah diberikan sangat berarti dalam menjaga penegakan hukum serta menciptakan sinergi yang baik antara lembaga yudikatif dan pemerintah daerah.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kampar, kami mengucapkan terima kasih atas pengabdian Bapak Soni Nugraha. Semoga segala dedikasi yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan membawa keberkahan ke depan,” ujar Bupati saat menghadiri acara Sertijab Ketua PN Bangkinang yang digelar, Kamis (17/4/2026) malam.
Kepada Ketua Pengadilan Negeri yang baru, Noviyanto Hermawan, Bupati Kampar menyampaikan ucapan selamat datang dan berharap dapat melanjutkan serta meningkatkan kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini.
“Kami menyambut baik kehadiran Bapak Noviyanto Hermawan. Semoga dapat menjalankan amanah dengan baik dan terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan berintegritas di Kabupaten Kampar,” tambahnya.
Sementara itu, dalam sambutan perpisahannya, Soni Nugraha menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya Pemerintah Kabupaten Kampar, atas dukungan selama dirinya bertugas. Ia juga memohon maaf apabila selama menjalankan tugas terdapat kekurangan.
Di sisi lain, Noviyanto Hermawan menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang telah ada serta meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.
Acara tersebut turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kampar, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
Kabar Kampar
Kampar Terbaik Pengelolaan DAK Non-Fisik BOK POM 2025
Bekawan.com – Pemerintah Kabupaten Kampar meraih penghargaan sebagai Kabupaten dengan Kinerja Terbaik dalam Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2025.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung di sela-sela kegiatan strategis kesehatan masyarakat yang dipimpin serta dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Dr. Syahrial Abdi, AP, M.Si, di Balai Pauh Janggi, Gedung Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru, Kamis, (16/4/2026).
Kegiatan ini juga mengagendakan tiga isu krusial diantaranya, advokasi Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2026, Monitoring dan Evaluasi (Monev) DAK Non-Fisik BOK POM, serta koordinasi Pengendalian Resistensi Antimikroba. Acara turut dihadiri oleh Kepala BBPOM Pekanbaru dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau.
Sekda Provinsi Riau, Dr. Syahrial Abdi dalam arahannya mengapresiasi capaian Kabupaten Kampar. Ia menekankan bahwa akuntabilitas dalam mengelola DAK Non-Fisik sangat penting untuk memastikan program pusat bersinergi dengan pengawasan di daerah.
Merespons penghargaan tersebut, Pj Sekda Kampar Dr. Ardi Mardiansyah menyampaikan rasa syukur dan komitmennya. “Penghargaan ini adalah bukti kerja keras tim dalam mengelola anggaran secara efektif. Kami berkomitmen memastikan setiap bantuan operasional (BOK) terserap tepat sasaran guna mendukung kerja lapangan dalam mengawasi peredaran obat dan makanan demi melindungi masyarakat,” tegasnya.
Selain prestasi anggaran, Dr. Ardi juga menyoroti langkah preventif dalam Pengendalian Resistensi Antimikroba dan peningkatan standar keamanan pangan melalui program Desa Pangan Aman. “Kami siap membawa standar keamanan ini hingga ke tingkat desa agar masyarakat Kampar lebih sehat dan produktif,” pungkas Sekda.
-
Kabar7 tahun agoTumpukan Uang dalam Kardus Hasil Korupsi
-
Karya Kawan4 tahun agoPermasalahan Menggunakan Media Pembelajaran Di Sekolah Dasar
-
Kabar Asik7 tahun agoTernyata Ini Filosofi Warna Seragam SD, SMP hingga SMA
-
Kabar Kampar6 tahun agoTanpa Penolakan Warga, Tim Gugus Covid Kampar Makamkan PDP Covid-19 di Gunung Sahilan
-
Kabar Asik6 tahun agoMunculnya Puluhan Ikan monster penghuni Sungai Kampar Hebohkan Warga
-
Kabar Asik4 bulan agoWarga di Kampar Tangkap Ikan Tapah Seberat 85 Kilogram
-
Kabar Asik6 tahun agoBazar MTQ Ke XXXVIII Riau Digelar Di Atas Jembatan WFC Bangkinang
-
Kabar Kampar7 tahun agoBersolek, Objek Wisata Danau Rusa Jadi Primadona
