Bekawan.com – Sebanyak 11 perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kampar diduga kuat tidak mematuhi aturan perizinan yang berlaku. Dugaan ini memicu reaksi cepat dari Pemerintah Kabupaten Kampar.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Kampar, Zamhur, ST, MM, langsung menggelar rapat koordinasi dengan Tim Yustisi dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Rabu (1/10/2025) di Aula Praja Wibawa Satpol PP Kampar.

Plt. Kasatpol PP Kampar memimpin rapat terkait perusahaan yang tidak mematuhi aturan Pemkab Kampar.

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari laporan yang disampaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kampar, khususnya terkait adanya Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang dilaporkan masih beroperasi tanpa melengkapi izin sesuai ketentuan.

Dalam rapat yang turut dihadiri Kabid Gakda Rahmat Fajri, S.STP, M.Si, Tim Yustisi, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Camat, serta PPNS, Plt. Kasatpol PP Kampar Zamhur menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam menghadapi pelanggaran ini.

“Saya instruksikan kepada seluruh Tim Yustisi untuk mengambil langkah tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam waktu dekat saya sendiri akan turun langsung ke perusahaan-perusahaan yang bermasalah ini,” tegas Zamhur.

Ia juga menghimbau agar seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kampar segera melengkapi perizinan yang dipersyaratkan. Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan perizinan bukan sekadar bentuk ketaatan hukum, melainkan juga berdampak langsung pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang sangat penting bagi pembangunan Kabupaten Kampar.

Plt. Kasatpol PP Kampar memastikan pihaknya bersama Tim Yustisi akan melakukan penindakan tanpa ragu bagi perusahaan yang membandel.

“Kami harap semua perusahaan di Kampar bisa taat aturan. Kalau tetap membandel, tentu akan kami tindak sesuai ketentuan,” pungkasnya.

Bekawan.com – Pajak itu nggak semua dikelola sama pemerintah pusat. Ada juga pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik itu provinsi, maupun kabupaten/kota. Dan ini nggak kalah penting, karena pajak daerah itu sumber pendapatan asli daerah alias PAD. Dengan kata lain, kalau daerahnya aktif, masyarakatnya taat pajak—uangnya bisa dipakai untuk bangun fasilitas di daerah itu juga.

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola langsung oleh pemerintah daerah untuk membiayai pelayanan publik di wilayah tersebut. “Kalau pajak pusat itu ibarat iuran untuk negara, pajak daerah itu iuran buat kampung kita sendiri,” papar Bu Nana Pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang dalam Talkshow bersama Radio Swara Kampar baru-baru ini.

Ia juga memaparkan bahwa pendapatan dari pajak daerah digunakan untuk berbagai hal, seperti :
• Perbaikan jalan lingkungan
• Pasar tradisional
• Pengelolaan sampah
• Penerangan jalan
• Dan bahkan kegiatan sosial kemasyarakatan

Kepada pendengar Radio Swara Kampar, Bu Nana juga menjelaskan bahwa Pajak daerah dibagi dua kelompok besar yaitu pajak yang dikelola provinsi dan pajak yang dikelola kabupaten/kota.

Pajak Provinsi ada beberapa jenis, misalnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Setiap orang yang punya kendaraan motor atau mobil pasti bayar pajak ini tiap tahun. Biasanya lewat Samsat.

“Ini salah satu yang paling besar kontribusinya ke PAD. Dan enaknya, sekarang bisa bayar lewat aplikasi seperti Samsat Digital Nasional,” ungkap Nana.

Pajak yang dikelola pemerintah provinsi selanjutnya itu adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB).

“Setiap liter bensin yang kita beli, ada pajaknya juga lho! Sebagian besar masuk ke kas provinsi,” terangnya.

Ada pula namanya ,Pajak Air Permukaan, ini dikenakan pada penggunaan air permukaan oleh industri, bukan air rumah tangga biasa.

Selanjutnya, Bu Nana juga memaparkan berbagai macam pajak yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten dan kota, yang menurutnya lebih beragam dan dekat banget dengan aktivitas sehari-hari, seperti :

1. Pajak Hotel
Setiap kali kamu menginap di hotel atau penginapan, ada pajak yang dibebankan ke harga kamar.

2. Pajak Restoran
Makan di restoran? Harga makanan biasanya sudah termasuk pajak. Kalau kamu makan di warung kecil, belum tentu ada pajaknya.

3. Pajak Hiburan
Ini dikenakan pada tempat-tempat hiburan seperti bioskop, karaoke, taman bermain, konser, dan lain-lain.

4. Pajak Reklame
Setiap iklan billboard di jalan raya, spanduk promosi, neon box—itu bayar pajak ke pemerintah kabupaten kota.

5. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)
Biasanya sudah masuk dalam tagihan listrik PLN.

“Persentasenya kecil, tapi kalau dikumpulin dari seluruh pelanggan, besar juga,” papar Bu Nana.

6. Pajak Parkir
Kalau kamu parkir di tempat umum milik swasta, ada pajak yang disetor pengelola ke pemerintah daerah.

7. Pajak Air Tanah
Untuk usaha yang memakai air tanah dalam skala besar—misalnya hotel, restoran, atau pabrik.

8. BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan).
“Ini pajak yang muncul saat kamu beli tanah atau rumah. Biasanya dibayar sebelum akta balik nama ditandatangani,” jelasnya.

Kenapa Pajak Daerah Penting?

“Kalau tadi pajak pusat buat jalan tol, pelabuhan, subsidi nasional, pajak daerah itu buat apa aja sih?, banyak banget,” tegasnya.

Ia mencontohkan beberapa kegunaan pajak daerah yang dikelola oleh Kabupaten kota, diantaranya :

• Jalan lingkungan: Aspal jalan kampung, perbaikan jembatan kecil di suatu desa

• Pasar rakyat: Renovasi pasar tradisional, sanitasi pasar

• Pengangkutan sampah: Operasional truk sampah dan gaji petugas kebersihan

• Penerangan jalan: Lampu jalan di gang-gang sempit atau perumahan
• Kegiatan sosial: Pelayanan di kelurahan, RT/RW, pelatihan warga

“Jadi kita bayar pajak kendaraan tiap tahun, uangnya bisa dipakai buat benerin jalan di daerah kita sendiri kalau kita rajin bayar pajak daerah, hidup kita juga makin nyaman,” pungkasnya.

Bekawan.com – Sebagai masyarakat awam tentu banyak pertanyaan terkait kemana digunakan uang pajak pusat yang kita bayarkan selama ini, apalagi belakangan ini info terkait pajak begitu “mencuri perhatian”.

Petugas dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang menjelaskan secara utuh jawaban pertanyaan diatas dalam talkshow di Radio Swara Kampar baru-baru ini.

“Uang pajak itu beneran dipakai buat apa sih?, jawabannya pertama sektor pendidikan, seperti gaji guru, pembangunan sekolah negeri, beasiswa KIP. Kemudian dibidang Kesehatan, seperti subsidi BPJS, pembangunan rumah sakit dan program vaksinasi, kemudian bidang Infrastruktur seperti jalan tol antar kota, pelabuhan dan bandara, selanjutnya Pertahanan dan Keamanan seperti gaji TNI, Polri, pembelian alat militer. Yang gak kalah penting pajak pusat juga untuk subsidi, seperti listrik, BBM, pupuk untuk petani dan Bantuan Sosial seperti PKH dan bantuan langsung tunai,” papar Izzaty.

Host Podcast Radio Talkshow Ari Amrizal menimpali, “waktu saya jalan ke luar kota naik tol, atau waktu aku antar anak vaksin, sebenarnya itu dibayarin oleh kita semua lewat pajak ya Bu Izzaty?,” tanyanya.

Izzaty pun membenarkan statement Host, ia pun menjelaskan pentingnya pemahaman soal pajak pusat, karena kalau gak ada yang bayar pajak, negara ini bisa lumpuh.

“Bayangkan, pagi-pagi kamu buka keran, gak ada air. Ke sekolah, gak ada guru. Mau jalan, jalannya becek penuh lubang. Mau lahiran, puskesmas tutup. Ngeri!,” ucapnya membayangkan.

Dari pada horror begitu lanjutnya, mending patuh bayar pajak, apalagi sekarang sudah serba digital. Mau lapor pajak, setor, semua bisa dari rumah pakai handphonenya.

“Intinya, ini pajak yang dikelola negara, digunakan untuk kepentingan nasional, dan manfaatnya kita rasakan bareng-bareng. Setelah ini,” pungkanya.